Tolak Desakan Gencatan Senjata Amerika, Israel: Hizbullah Teroris!
- jns.org
VIVA – Desakan Amerika Serikat (AS), Prancis dan sejumlah negara-negara Arab terhadap Israel untuk menghentikan pertempuran dengan Hizbullah, rupanya tak diindahkan. Rezim zionis memilih untuk tetap melancarkan perang.
Usulan gencatan senjata selama 21 hari yang diserukan oleh Amerika, Prancis dan negara-negara Arab, bertujuan untuk memberikan waktu mencari solusi, lewat upaya diplomatik.
Penolakan pemerintah Benjamin Netanyahu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, Kamis 26 September 2024.
Menurut Katz, militer Israel tidak akan berhenti melancarkan serangan ke sejumlah basis milisi pimpinan Hassan Nasrallah dari wilayah utara negara mereka.
VIVA Militer: Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz
- jpost.com
"Tidak akan ada gencatan senjata di wilayah utara," ucap Katz dilansir VIVA Militer dari The New Arab.
"Kami akan terus berjuang melawan organisasi teroris Hizbullah dengan seluruh kekuatan kami hingga kemenangan diraih dan warga utara dapat kembali ke rumah mereka dengan selamat," katanya.
Pernyataan Katz berbeda dengan apa yang sebelumnya disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Danny Danon, Rabu 25 September 2024.
Saat itu, Danon menyatakan pihaknya menyambut baik usulan gencatan senjata dan lebih memilih untuk menyelasikan konflik lewat jalur diplomasi. Danon juga mengatakan, jika ancaman sebenarnya datang dari Iran yang berada di balik kekuatan Hizbullah.
VIVA Militer: Serangan rudal milisi Hizbullah Lebanon
- aa.com.tr
Sementara itu, militer Israel memastikan serangan ke sejumlah fasilitas dan infrastruktur milisi Hizbullah di Lebanon, termasuk gudang senjata dan kendaraan peluncur roket.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) juga menyatakan adanya serangan dari Lebanon hari ini. Sekitar 45 roket dan rudal menerobos wilayah Israel, dan sebagian besar diklaim berhasi dijatuhkan.
Ancaman Putin ke NATO, Setop Suplai Senjata ke Ukraina atau Perang Nuklir
Pernyataan dilontar Putin di depan Dewan Keamanan Federasi Rusia.
