Terima Suap Rp231 Juta, Prajirit Angkatan Laut Amerika Jual Info Intelijen ke China

VIVA Militer: Petty Officer First Class Wenheng Zhao
Sumber :
  • military.com

VIVA – Intelijen dan militer Amerika Serikat (AS) kebobolan lagi, usai beredar kabar seorang prajurit Angkatan Laut AS (US Navy) menerima suap dan menjual data rahasia ke pihak China.

Kabar Duka TNI, Kolonel Leonardo Meninggal Dunia

Adalah Petty Officer First Class (setara Pembantu Letnan Satu) Wenheng Zhao, yang diyakini telah menjual informasi konfidensial ke pemerintah Tiongkok.

Dalam laporan yang dilansir VIVA Militer dari The Independent, Zhao dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah terbukti menerima suap sebesar US$14.886, atau setara dengan Rp231 juta.

Rudal Storm Shadow Hantam Kursk, Jenderal Rusia Mati di Ruang Bawah Tanah

Bintara berusia 26 tahun secara berkala membocorkan informasi rahasia militer Amerika, selama bertugas di Pangkalan Angkatan Laut Ventura County, Port Huenme, California.

Zhao telah mengakui perbuatannya dalam Pengadilan Militer AS pada Oktober 2023, atas dakwaan konspirasi intelijen yang berujung penerimaan suap.

Kunker ke Cina hingga AS, Prabowo Bawa Pulang Komitmen Investasi Rp294 Triliun

Selain harus masuk bui selama dua tahun, Zhao juga diwajibkan membayar denda sebesar US$5.500, atau sama dengan Rp85,6 juta.

"Tuan Zhao mengkhianati sumpahnya yang sungguh-sungguh untuk membela negaranya dan membahayakan mereka yang bertugas di militer Amerika Serikat," ujar Asisten Jaksa Agung, Matthew Olsen.

Zhao menyampaikan informasi sensitif, termasuk rencana latihan maritim skala besar di kawasan Indo-Pasifik. 

Kemudian, Zhao juga membocorkan perintah operasional dan diagram kelistrikan berikut cetak biru sistem radar darat dan udara di Okinawa, Jepang, dan beberapa dokumen lainnya.

Lebih lanjut Olsen menambahkan, Amerika akan terus menghadapi siasat China yang tengah bersitegang dengan Amerika dan dianggap mengancam keamanan negara.

"(Kami) berkomitmen untuk melawan upaya pemerintah Tiongkok yang melemahkan keamanan negara kami, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang melanggar hukum kita sebagai bagian dari upaya tersebut," kata Olsen melanjutkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya