Demi Rusia, Presiden Ossetia Rela Ikut Perang Jadi Tentara Bayaran

VIVA – Sebuah kabar mengejutkan datang dari Perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung hampir 20 bulan. Presiden ke-4 Republik Ossetia Selatan, dikabarkan ikut serta mendukung militer Rusia dalam invasi di Ukraina.

Adalah Letnan Jenderal Anatoly Bibilov, Presiden ke-4 Republik Ossetia Selatan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Komandan Korps Relawan Penyerang (VAC).

Bibilov yang menjabat sebagai Presiden Republik Ossetia Selatan periode 2017 hingga 2022, memilih untuk turun gunung menyokong agresi militer Rusia.

Menurutnya, rakyat Ossetia Selatan yang tergabung dalam VAC memiliki persentase tertinggi. Jumlah ini jika dibandingkan dengan tentara bayaran yang mendukung militer Rusia dalam perang di Ukraina.

Saat ini, ada sekitar 1.200 orang warga Republik Ossetia Selatan, yang tergabung dalam Korps Sukarelawan Penyerang. Sementara, jumlah itu diklaim Bibilov terus meningkat.

"Ada lebih banyak penduduk Ossetia Selatan di korps kami dalam persentase (dibandingkan dengan orang asing lainnya)," ucap Bibilov.

"Sekarang jumlahnya 1.100-1.200, namun jumlahnya terus meningkat," katanya dilansir VIVA Militer dari Democracy & Freedom Watch.

Lebih lanjut Bibilov menjelaskan jika ribuan warga Ossetia Selatan sangat antusias untuk membela Rusia, dikarenakan faktor sejarah yang kuat.

Sejak 1920an, Rusia dianggap telah menyelamatkan ribuan warga Ossetia dari genosida atau pemusnahan ras. Dukungan itu berlanjut dalam perlawanan terhadap Georgia di era 1990an, hingga Republik Ossetia Selatan berdiri secara de facto pada 2008.

Bibilov mengungkap, pasukan Korps Relawan Penyerang bertempur hampir di semua front. Akan tetapi, sebagian besar anggota milisi berada di daerah Bakhmut (Artyomovsk), Republik Rakyat Donetsk (DPR).

Selain warga Ossetia Selatan, ada pula warga negara asing dari Amerika Latin, Prancis, Spanyol, Italia, Serbia dan negara-negara bekas Uni Soviet, yang tergabung dalam VAC.

Sejumlah orang yang merupalan narapidana yang dibebaskan dengan imbalan amnesti, juga bertugas di korps tersebut. Sayangnya, Bibilov enggan membeberkan detailnya.

"VAC menyatukan unit relawan yang sebelumnya menjalankan tugas secara terpisah. Beberapa dari mereka sudah menjadi brigade penuh. Efisiensinya meningkat secara signifikan," ucap Bibilov.

MK Tegaskan KPK Berwenang Usut Korupsi Militer: Kesampingkan Budaya Sungkan dan Ewuh Pakewuh

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di militer, sepanjang KPK yang memulai penyidikan

VIVA.co.id

29 November 2024