Gara-gara Amerika dan Sekutunya, Dunia di Ambang Kiamat Nuklir
- voanews.com
VIVA – Amerika Serikat (AS) dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) masih belum berhenti memasok senjata ke Ukraina. Tindakan ini disebut Dmitry Medvedev sebagai ancaman bagi seluruh dunia
Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia itu kembali mengecam aksi Amerika dan sekutunya, yang tak mempedulikan peringatan.
Hal ini yang dianggap Medvedev sebagai ancaman terjadinya kiamat nuklir, mengingat Presiden Vladimir Putin telah berulang kali menegaskan akan menggunakan senjata nuklir jika diperlukan.
Jika Amerika dan negara-negara NATO tetap tak menyetop suplai senjata ke Ukraina, maka kemungkinan meletusnya perang nuklir bakal semakin besar.
VIVA Militer: Rudal Balistik Antar-Benua (ICBM) RS-28 Sarmat militer Rusia
- abc.net.au
"Sekarang serius. Apakah ancaman konflik nuklir telah berlalu? Tidak, itu belum berlalu, itu telah meningkat," ucap Medvedev dilansir VIVA Militer dari Kantor Berita Rusia, RIA Novosti.
"Setiap hari pasokan senjata asing ke Ukraina pada akhirnya membawa kiamat nuklir ini semakin dekat," katanya.
Medvedev juga melihat jika sikap Amerika dan negara-negara Barat sangat apatis terhadap kemarahan Rusia. Padahal di sisi lain, digelarnya invasi militer Rusia adalah bukti kekuatan negara Beruang Merah.
Medvedev bahkan menyebut AS dan sekutunya akan melihat dampak masif, dan tidak akan bisa diselesaikan dalam perjanjian seperti yang dilakukan pada 17 Desember 2021 lalu.
VIVA Militer: Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia, Dmitry Medvedev
- rferl.org
"Barat untuk saat ini tidak percaya dan tidak melihat tingkat tekad Rusia, presiden dan panglima tertingginya untuk melakukan apa yang kami lakukan dalam meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina," ujar Medvedev.
"Dan mereka salah perhitungan. Konsekuensinya jauh lebih rumit daripada jika mereka hanya menandatangani dokumen dengan kami pada bulan Desember," katanya.
Trump Abaikan Proses Pemeriksaan oleh FBI untuk Seleksi Calon Menteri, Menurut Media
Tim transisi Presiden terpilih AS Donald Trump menghindari pemeriksaan latar belakang standar oleh Biro Investigasi Federal (FBI) untuk calon-calon menteri tertentu.
