Siaga Perang, 300 Ribu Pasukan NATO Mampu Keroyok Rusia?
- bmvg.de
VIVA – Kekhawatiran meluasnya Perang Rusia-Ukraina membuat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) memutuskan untuk meningkatkan kesiagaan. NATO meningkatkan jumlah personel untuk menghadapi ancaman Rusia, hingga mencapai 300.000 prajurit.
NATO yang semula memiliki kekuatan sekutar 40.000 personel, melakukan perombakan besar dalam hal postur kekuatan militer. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg.
300.000 pasukan respons cepat hanya difokuskan pada perang di Ukraina. Selain itu, NATO juga mengklaim bahwa perombakan jumlah personel adalah sebagai bagian dari persiapan keamanan aliansi 30 negara itu di masa depan.
Penambahan jumlah pasukan yang dilakukan NATO adalah yang pertama kali dilakukan, pasca Perang Dingin yang berlangsung sejak 12 Maret 1947 hingga 26 Desember 1991.
VIVA Militer: Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (VSRF) di Ukraina
- blazetrends.com
Alasan utama penambahan jumlah pasukan tak lain adalah untuk menghadapi ancaman yang muncul dari militer Rusia. Jika konflik bersenjata tak kunjung usai dan malah meluas, NATO bukan tak mungkin akan menurunkan ratusan ribu pasukannya.
"Ini adalah langkah peningkatan kemampuan aliansi untuk menanggapi krisis adalah bagian dari perombakan besar pertahanan, dan pencegahan bersama kami sejak Perang Dingin," ucap Stoltenberg dikutip VIVA Militer dari Washington Post.
"Sekutu menganggap Rusia sebagai ancaman paling signifikan dan langsung terhadap keamanan kami," katanya.
Bukan cuma kesiapan perang melawan Rusia, NATO juga menguraikan hasil pantauan terhadap China. China yang merupakan sekutu Rusia, tak dipungkiri kemajuan teknologinya meningkat pesat.
Negeri Tirai Bambu juga kerap bersitegang dengan Amerika Serikat (AS), sang negara terkuat NATO. Meski demikian, negara-negara anggota NATO belum bisa memberikan pernyataan yang tepat, terkait ancaman yang bisa ditimbulkan China.
MK Tegaskan KPK Berwenang Usut Korupsi Militer: Kesampingkan Budaya Sungkan dan Ewuh Pakewuh
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di militer, sepanjang KPK yang memulai penyidikan
