Presiden Azerbaijan: Pejabat Armenia Tak Punya Otak!
- The Hamilton Spectator
VIVA – Ilham Aliyev tidak terima dengan pernyataan Kementerian Pertahanan Armenia, yang tidak mengakui serangannya ke kota Ganja, Azerbaijan. Presiden Azerbaijan itu memastikan jika para pejabat Armenia telah membuat pernyataan palsu dan mencuci tangan atas perbuatannya.
VIVA Militer melaporkan dalam berita, Minggu 17 Oktober 2020 lalu, jika pasukan Angkatan bersenjata Armenia telah melancarkan serangan roket dan rudal ke wilayah pemukiman sipil di Ganja dan Mingchevir. Serangan masih dilancarkan tentara Armenia, meski perjanjian gencatan senjata kedua telah disepakati.
13 orang tewas, sementara 40 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan brutal pasukan Armenia. Akan tetapi, pihak Armenia justru membantah telah melakukan serangan ke kota terbesar di wilayah Nagorno-Karabakh (Artsakh).
Aliyev murka mendengar pernyataan bantahan Armenia. Dengan tegas Aliyev menyatakan jika para pejabat Armenia sengaja menyebar berita palsu dan membohongi dunia internasional. Tak segan. pria berusia 58 tahun itu menyebut para pejabat politik dan militer Armenia tidak memilki hati nurani dan tidak bermoral.
"Terkait pengeboman Ganja, pejabat mereka telah membuat pernyataan palsu. Mereka tidak memiliki hati nurani atau moralitas. Mereka bahkan tidak punya otak. Jika mereka memiliki otak, mereka akan berkata, 'ini adalah titik awal dan lintasan rudal balistik ini'," ujar Aliyev dikutip VIVA Militer dari Trend.az.
"Rudal balistik diprogram dengan misi tempur. Bukan tidak sengaja rudal balistik itu jatuh ke area pemukiman, itu dilakukan dengan sengaja. Mereka sudah gila, mereka ingin terus menipu dunia," katanya.
Perang Armenia-Azerbaijan di sejumlah titik di Nagorno-Karabakh masih berlangsung hingga saat ini. Sejak meletus pada 27 September 2020, perang yang melibatkan pasukan militer Armenia yang didukung Pasukan Pertahanan Artsakh dan Azerbaijan, diyakini telah menelan ribuan korban jiwa.
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Oknum Tak Netral di Pilkada Sesuai Putusan MK
MK memutuskan pejabat daerah serta TNI/Polri dapat dijerat hukuman pidana apabila melakukan cawe-cawe atau melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada
