Urusan Bela Yunani, Prancis Berani Main Ancam Pada Turki
- ANHA Hawar News Agency
VIVA – Armada tempur militer Prancis sudah lebih dari sepekan berada di Laut Mediterania Timur. Di bawah komando Presiden Emmanuel Macron, Prancis mengerahkan armada perangnya untuk mendukung Yunani yang tengah bersitegang dengan Turki.
Menurut laporan VIVA Militer sebelumnya. Prancis adalah negara pertama yang datang ke Laut Mediterania Timur untuk mendukung Yunani, sebelum Uni Emirat Arab (UEA), Jerman, dan Mesir. Sejumlah kapal perang dan jet tempur Dassault Rafale, dikirim Prancis ke wilayah tersebut.
Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly, memberikan pernyataan bahwa pihaknya lebih memprioritaskan dialog untuk menyelesaikan sengketa Yunani dan Turki.
Akan tetapi meskipun tak menyebut nama "Turk", Parly justru menyindir dengan mengatakan Laut Mediterania bukanlah sebuah taman bermain. Apalagi bagi sejumlah pihak yang memiliki kepentingan di wilayah itu.
"(Prioritas Prancis) adalah dialog, kerjasama, dan diplomasi. Sehingga, (Laut) Mediterania Timur bisa menjadi ruang stabilitas dan penghormatan terhadap hukup internasional. (Laut Mediterania Timur) seharusnya tidak menjadi taman bermain untuk ambisi beberapa (negara)," ucap Parly dikutip VIVA Militer dari Prensa Latina..
Apa yang dikatakan Parly memang masuk akal. Namun, latihan tempur yang digelar militer Prancis dan Yunani di kawasan itu jelas akan ditanggapi Turki sebagai sebuah ancaman.
Seorang analis militer yang tak disebutkan namanya memberikan pandangannya terhadap sikap Prancis. Dalam situasi yang kian memanas, tak ada satu negara pun yang menginginkan konflik horizontal meletus di Laut Mediterania Timur.
Tapi di sisi lain, meningkatnya aktivitas militer dari Prancis dan Yunani justru malah memperbesar kans perang pecah. Pengamat militer ini khawatir akan terjadi insiden kecelakaan serius, yang dipastikan akan semakin membuat tegang Turki, Yunani, dan negara-negara lain.
Setelah Mary Jane, Menko Yusril: Prancis dan Australia Ajukan Permohonan Pemindahan Narapidana
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Prancis dan Australia mengajukan permohonan pemindahan napi
