Pemerintah Libya Umumkan Gencatan Senjata,Pasukan Haftar Tak Bergeming
VIVA – Kabar baik datang dari tanah Libya. Pemerintah Kesepakatan Nasional yang diakui PBB (GNA) baru saja mengumumkan gencatan senjata. Ini menunjukkan bahwa konflik Libya akan memasuki babak baru.
"Kami mengeluarkan instruksi kepada semua pasukan militer untuk segera menghentikan tembakan dan semua operasi tempur di semua wilayah Libya," kata Presiden GNA Fayez al-Sarraj dikutip VIVA Militer dari Al-Jazeera, Sabtu, 21 Agustus 2020.
Al-Sarraj menambahkan, tujuan dari gencatan senjata adalah untuk memaksakan kedaulatan penuh atas wilayah Libya dan kepergian pasukan asing dan tentara bayaran.
Tidak hanya itu, Al-Sarraj juga menyerukan agar dilakukan pemilihan parlemen dan pemilihan presiden di Libya pada bulan Maret mendatang untuk menyelesaikan konflik antara pasukan militer GNA dan pasukan Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Marsekal Haftar. Al-Sarraj berharap pemilihan presiden itu dapat mengakhiri blokade minyak yang selama ini dilakukan oleh pasukan Haftar.
Mendengar pernyataan itu, Ketua parlemen Libya pro-Haftar, Aguila Saleh meminta semua pihak untuk mematuhi gencatan senjata tersebut. Saleh mengatakan, gencatan senjata akan mencegah intervensi militer asing di Libya.
"Gencatan senjata akan menjadikan kota strategis Sirte sebagai tempat duduk sementara bagi dewan kepresidenan baru yang akan dijaga oleh pasukan keamanan dari berbagai daerah di negara itu," kata Saleh.
Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. PBB menyambut baik seruan untuk gencatan senjata tersebut. Mereka berharap keputusan itu dapat dihormati oleh angkatan bersenjata dari kedua belah pihak yang bertikai.
Hanya saja, Jenderal Marsekal Haftar belum merespon atas usulan Fayez al-Sarraj tersebut. Sejauh ini, pasukan militer Haftar masih menolak kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan GNA dengan Turki terkait dengan eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh Turki di Laut Mediterania timur.
Sebagaimana diketahui, saat ini Turki sudah memulai penelitian Seismic di Mediterania timur. Aktivitas Turki itu tidak hanya mendapatkan penolakan dari pasukan LNA-Libya saja, tapi juga mendapat penolakan dari Yunani Siprus, serta sejumlah negera di Uni Eropa lainnya.
Baca : Palestina Membara, Hamas Luncurkan 7 Roket untuk Balas Serangan Israel
MK Putuskan KPK Berwenang Selidiki Kasus Korupsi yang Libatkan Oknum Militer, Ini Kata Mabes TNI
Mabes TNI akan segera berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung, serta instansi penegak hukum lainnya
