Australia Mau Bikin Rudal Jarak Jauh, Dana Militer Dilambungkan
- twitter.com
VIVA – Pemerintah Australia berencana akan meningkatkan anggaran sistem pertahanan negaranya dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan. Tidak tanggung-tanggung, Australia akan mempersiapkan budget untuk memperkuat pertahanannya hingga 270 miliar dolar Australia atau 186.5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp2.69 kuadriliun. Hal itu dilakukan Australia untuk memperkuat pengaruh kekuatan militernya di kawasan Indo-Pasifik.
Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengatakan, rencana meningkatkan anggaran pertahanannya dalam kurun waktu 10 tahun ke depan itu sudah menjadi keharusan. Sebab, dia menyadari persaingan dunia pertahanan strategis di kawasan Indo-Pasifik terus mengalami perkembangan dengan sangat cepat.
"Sekarang, kita harus menghadapi kenyataan itu, memahami bahwa kita telah pindah ke bidang strategis baru dan kurang ramah, di mana lembaga pola kerja sama yang telah memberi manfaat bagi kemakmuran dan keamanan kita selama beberapa dekade, sekarang sedang meningkat - dan saya akan menyarankan hampir ireversibel - ketegangan. Indo-Pasifik adalah pusat dari meningkatnya persaingan strategis. Wilayah kita tidak hanya akan membentuk masa depan kita, semakin, itu adalah fokus dari kontes global yang dominan pada zaman kita," kata Morrison dalam pidatonya pada Pembaruan Strategis Pertahanan 2020 dikutip VIVA Militer dari Sputnik News, Rabu, 1 Juli 2020.
Ia menambahkan, saat ini salah satu yang menjadi tantangan bagi Australia adalah melindungi pertahanan Australia dari serangan cyber security. Dengan demikian ia menegaskan, selain akan memperkuat Australia dengan membeli misil atau rudal jarak jauh, dia juga akan memperkuat kemampuan cyber security yang diyakininya sebagai perang di masa depan.
"Negara ini berencana untuk memperkuat senjata pemogokan jarak jauh, kemampuan dunia maya, sistem penolakan daerah untuk dipersiapkan untuk spektrum penuh ancaman potensial," ujarnya.
Setelah Mary Jane, Menko Yusril: Prancis dan Australia Ajukan Permohonan Pemindahan Narapidana
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Prancis dan Australia mengajukan permohonan pemindahan napi
