Dunia Gempar, Arab Saudi Dituduh Khianati Palestina dan Negara Islam
VIVA – Pemimpin tertinggi revolusi Iran, Ayatollah Ali Khamenei baru saja melontarkan pernyatan keras yang cukup menggemparkan dunia kepada Arab Saudi terkait nasib Palestina yang di ambang kehancuran di bawah tekanan Israel dan Amerika.
Khamenei dalam siaran resminya Rabu 20 Mei 2020, menyebut Arab Saudi telah melakukan pengkhianatan besar terhadap Palestina dan negara-negara Islam, karena secara terbuka telah mendukung Zionis.
"Hubungan Saudi yang terang-terangan dengan rezim Zionis benar-benar sebuah belati yang telah menusuk Palestina dan negara Islam. Saudi telah melakukan tindakan pengkhianatan besar. Mereka bersalah, tetapi bahkan di sini AS terlibat," kata Khamenei.
Khamenei mengatakan, Zionis Israel sebenarnya tak memiliki kekuatan untuk menguasai Palestina jika tanpa dukungan dari Arab Saudi dan Amerika.
"Rezim Zionis tidak memiliki kekuatan atau kekuatan sendiri. Tanpa bantuan, ia bahkan tidak bisa berdiri. Hari ini, dua faktor menegakkan rezim ini," kata dia.
Menurut khamenei, rezim Zionis adalah contoh paling nyata dari terorisme negara. Sejak kebijakan anti-Islam dan anti-manusiawi Inggris menempatkan Zionis untuk berkuasa Palesrina.
"Mereka bertindak seperti tumor kanker, melanjutkan tujuan mereka dengan membantai anak-anak, wanita dan pria,"katanya.
Saat ini, kata Khamenei beberapa negara Teluk Persia telah melakukan pengkhianatan terbesar terhadap sejarah mereka sendiri dan sejarah dunia Arab. Mereka telah dikhianati Palestina dengan mendukung Israel.
"Apakah negara-negara ini akan mentolerir pengkhianatan para pemimpin mereka? Negara-negara Arab di sekitar kita harus tahu bahwa AS tidak dapat dipercaya. AS menganggap mereka sebagai alat, alat untuk melindungi rezim Zionis dan kepentingan imperialistik AS di wilayah tersebut," kata dia.
Di KTT OKI, Wakil Menlu RI Lantang Desak Israel Dikeluarkan dari PBB
Wakil Menteri Luar Negeri mendesak supaya dunia menguatkan upaya mengisolasi Israel dari komunitas internasional dan mengeluarkannya dari PBB sebagai tekanan diplomatik.
