Digitalisasi dan Pengembangan Kompetensi, Solusi ASN Hadapi Disrupsi
VIVA – Kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa mendatang akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Untuk pemenuhan kebutuhan soft skill, ASN dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam hal berpikir kritis, kreativitas, keterampilan koordinasi, kecerdasan emosional, dan sebagainya.
Sedangkan pada hard skill, penguasaan bidang ilmu spesifik dan penguasaan kemampuan teknologi merupakan hal yang harus dipelajari dan dikuasai oleh seorang ASN.
Hal ini tentu menjadi tantangan Lembaga Pelatihan untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka pengembangan kompetensi untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Ungkap Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada Penyerahan Sertifikat Akreditasi Tahun 2021 di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Senin (6/12).
Adi Suryanto menjelaskan, pengembangan kompetensi terus berproses mengikuti perkembangan jaman dan menyesuaikan tuntutan kebutuhan yang ada sebagai kunci keberhasilan birokrasi dalam menghadapi era disrupsi.
Sebagaimana program Reformasi Birokrasi yang tengah bergulir saat ini menuntut peningkatan digitalisasi birokrasi, hal tersebut tentu juga menjadi tuntutan lembaga pelatihan mampu mengembangkan kompetensi yang berbasis digital atau digitalisasi bangkom.
“Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang harus menjadi kapasitas yang _built-in_ (tertanam) dalam tubuh birokrasi, termasuk lembaga pelatihan yang saat ini menerima sertifikat akreditasi,” tandasnya.
Lebih jauh Adi Suryanto menjelaskan, pelaksanaan akreditasi ini tidak hanya sebagai upaya meningkatkan kualitas mutu penyelenggaraan pelatihan, melainkan juga menjadi sarana membangun kepercayaan stakeholders untuk mengembangkan kompetensi pegawai di Lembaga Pelatihan Pemerintah.
“LAN menyadari tantangan pengembangan kompetensi ke depannya pelatihan-pelatihan akan diselenggarakan secara Blended Learning yang menggabungkan antara metode klasikal tatap muka dengan metode virtual learning, maka Lembaga Pelatihan perlu merekrut formasi tenaga IT untuk untuk meningkatkan kualitas pembelajaan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai di lembaga pelatihan,” ungkapnya.
Adi Suryanto juga menambahkan, tantangan lembaga pelatihan untuk mengcreate pelatihan-pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan basis kompetensinya di masing-masing daerah, ia mencontohkan di daerah papua yang didominasi oleh penambangan, lembaga pelatihan dapat mengembangkan pelatihan-pelatihan yang berbasis pada pertambangan.
Tantangan lainnya Adi Suryanto melanjutkan, adalah jumlah pegawai negeri sipil yang diduduki oleh kalangan milenial, lembaga pelatihan perlu melakukan inovasi pelatihan guna memenuhi kompetensi kalangan milenial tersebut.
“Saya harap melalui penyerahan sertifikasi akreditasi ini, setiap lembaga pelatihan mampu mengembangkan digitalisasi pengembangan kompetensi (bangkom) sehingga kebutuhan kompetensi setiap ASN dapat terpenuhi”, tutupnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA melaporkan Pada Tahun 2021 ini LAN telah melakukan akreditasi terhadap 62 Lembaga Pelatihan dan pada Tahap 2 ini terdapat 40 Lembaga Pelatihan yang diakreditasi meliputi 17 Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, yang terdiri dari 3 Lembaga Pelatihan yang mendapat Kategori Bintang 2 dan 14 Lembaga Pelatihan mendapat Kategori Bintang 1.
Sedangkan untuk Akreditasi Program yang terdiri dari 1 program PKN II, 11 program PKA, 17 program PKP, 19 program Latsar CPNS dan 2 program Pelatihan Teknis tertentu, selain itu, juga ada juga 6 Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program.
Berikut adalah daftar lembaga pelatihan ASN yang telah terakreditasi program pelatihan oleh LAN pada tahun 2021 untuk tahap 2 :
Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator
1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
4. Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua
10. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Intelijen Negara
11. Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
4. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado Kementerian Agama
5. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang Kementerian Agama
6. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Surabaya Kementerian Agama
7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Jakarta Kementerian Agama
8. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara
10. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan Kementerian Agama
11. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Kementerian Agama
12. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua
14. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Kementerian Pertanian
15. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang
17. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Banjarmasin Kementerian Agama
Program Pelatihan CPNS
1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara
2. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado Kementerian Agama
3. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang Kementerian Agama
4. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Surabaya Kementerian Agama
5. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Jakarta Kementerian Agama
6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura
9. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan Kementerian Agama
10. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Kementerian Agama
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
14. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Intelijen Negara
15. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
16. Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang
18. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua Kementerian Agama
19. Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Program Pelatihan Teknos Tertentu
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan.
2. Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
