LAN Gelar Webinar Transformasi Organisasi Pemerintahan
VIVA – Alih bentuk tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan bahkan keharusan sebagai salah satu strategi untuk mentransformasi Reformasi Birokrasi (RB) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa yang memiliki kultur budaya kompetitif dan organisasi yang fleksible. Strategi ke depan memasuki tahun 2021 harus segera dilakukan percepatan sesuai arah roadmap RB yang sudah ditetapkan yaitu peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pemerintah berkelas dunia 2024 yang menekankan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si, dalam sambutannya ketika membuka acara Webinar Series 4 bertajuk "Transformasi Organisasi Pemerintahan untuk Akselerasi Responsiveness Birokrasi" melalui fasilitas video conference, Kamis (10/12).
"Sinergi harus dibangun baik secara horizontal dan vertikal pada setiap instansi pemerintah. Hal lain yang yang tidak kalah penting yaitu merubah cara kerja, kultur, dan mindset kita sehingga nantinya birokrasi yang baik dapat terwujud dengan pelayanan prima. Dengan demikian, diharapkan pula government competitive index dan ease of doing business dapat meningkat", terangnya.
Hal senada diungkapkan oleh CEO Tanoto Foundation Dr. J. Satrijo Tanudjojo, yang mengatakan bahwa daya saing suatu negara menjadi hal yang sangat penting di mana Reformasi Birokrasi menjadi salah satu kriteria dalam rangka meningkatkan ease of doing business. Dengan semangat kebersamaan kita dapat hadapi bersama tahun 2020 yang merupakan tahun dengan banyak cobaan tidak menjadi penghalang untuk kita semakin maju.
Selanjutnya dalam paparannya Sekretaris Kementerian PAN dan RB Drs. Dwi Wahyu Atmaji, mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi yang ditandai dengan sistem Birokrasi Agile yang memiliki karakter seperti: good governance, fokus pada pelayanan, keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, inovatif, responsif, dan berorientasi pada hasil.
"Sebagai bentuk akselerasi perubahan perlu dilakukan transformasi organisasi meliputi perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Hal tersebut tentunya akan berjalan optimal dengan didukung oleh 3 pilar yaitu: kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi sehingga Birokrasi Agile Berkelas Dunia dapat terwujud", ungkapnya.
Lebih lanjut pembicara selanjutnya Deputy Country Director, Indonesia Resident Mission, Asian Development Bank Said Zaidansyah, SH., LL.M. menyampaikan hasil kajian terbaru tentang birokrasi Indonesia berdasarkan Global Business Complexity Index 2020 bahwa Indonesia adalah negara paling kompleks untuk berbisnis. Selain itu dalam Global Corruption Barometer 2020 disebutkan bahwa 92% masyarakat Indonesia menganggap bahwa korupsi adalah masalah terbesar di negara ini.
"Peningkatan kapasitas ASN adalah komponen penting untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Hal ini tentunya harus didukung oleh pemerintahan yang agile, inisiatif pengembangan kapasitas SDM yang komprehensif, ASN yang solutif dan inovatif dan penguatan teknologi dengan hasil yang diharapkan nantinya dapat mencapai produktivitas tinggi, memiliki daya saing naik, ekspor meningkat, pertumbuhan tinggi dan inklusif, dan lapangan kerja yang meningkat", tambahnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP. ME., bahwa tantangan dalam membangun organisasi yang fleksibel adalah berubahnya seluruh proses bisnis yang ada saat ini. Untuk itu kita membutuhkan ASN yang berkualitas dan siap pada perubahan budaya serta cara pandang dalam organisasi.
"Kita sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan adanya kondisi pandemi saat ini menjadi tantangan sekaligus ajang pembelajaran bagi kita untuk bertransformasi ke arah digital yang kedepannya akan dilakukan perampingan yang didukung oleh keterampilan ASN yang mumpuni. Dalam studi yang dilakukan BKN ternyata dengan 25% pegawai yang bekerja dilakukan di kantor namun birokrasi tetap berjalan. Kita akan menghitung ulang beban kerja yang eksisting setelah pandemi dengan jumlah ASN yang ada sehingga kita menemukan riil beban kerja", jelasnya.
Di akhir webinar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, SH., MIP. menjelaskan bahwa birokrasi yang baik ditandai dengan pelayanan publik yang prima. Tentunya hal ini didukung oleh kualitas ASN yang profesional, mempunyai semangat melayani, dan berintegritas tinggi. Membangun birokrasi dalam konteks ini diperlukan eksplorasi dan inovasi, yang salah satunya dengan menggunakan media sosial sebagai media yang dapat dengan cepat menjawab kebutuhan publik sebagai bentuk public accountability.
"Perubahan tidak akan berjalan jika tidak diprakarsai oleh top leader, oleh sebab itu seorang top leader harus dengan konsisten mengawal, memahami betul pergeseran atau perubahan kultur birokrasi yang memerlukan control setiap harinya", tutupnya.
Acara Webinar Series 4 yang dimoderatori oleh Rory Asyari ini terselenggara atas kerja sama antara LAN dan Tanoto Foundation dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube LAN.
Wamendagri: Pemerintah Membutuhkan Pelayanan Publik Berkompetensi dan Berkarakter
Untuk itu, kata Wamendagri Bima membentuk kader-kader yang Ber-AKHLAK, khususnya bagi keluarga besar Kemendagri sangat penting.
