Erick Thohir Ungkap Ciri-ciri BUMN yang Bakal Dilikuidasi
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, tidak akan segan-segan melakukan perombakan besar-besaran proses bisnis perusahaan-perusahaan pelat merah. Tujuannya, demi keberlangsungan perusahaan BUMN agar terus berkontribusi bagi ekonomi negara.
Bahkan, dia menegaskan, tidak akan segan-segan untuk melikuidasi perusahaan-perusahaan pemerintah yang tidak jelas arah bisnisnya. Jika masih bisa dilakukan merger atau penggabungan perusahaan maka dia akan menempuh kebijakan itu terlebih dahulu.
"Karena itu dipastikan perusahaan yang enggak jelas bisnis modelnya, enggak tahu ke mana arahnya, itu bagian yang akan kita reformasi, apakah merger atau dilikuidasi," kata dia di Jakarta, seperti dikutip Rabu, 29 Januari 2020.
Menurut Erick, kebijakan yang akan ditempuhnya itu tinggal menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku pemilik dana. Kebijakan itu, ditegaskannya, tidak bisa sembarang ditempuhnya karena Kementerian BUMN bukan pemilik aset-aset BUMN, melainkan hanya pengelola aset.
"Jadi hal ini yang akan kita akan pastikan akan berjalan, supaya bagaimana kita inovasi model bisnis, yaitu balik ke core bisnis itu yang kita pastikan. Kita enggak mau bisnis BUMN ini palu gada, Apa lu mau gue ada, enggak gitu," ucapnya.
Diapun menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan melainkan juga berlaku bagi manajemennya. Bila jajaran direksi atau komisaris tidak memiliki komitmen kuat untuk menegaskan peta jalan arah bisnis perusahaannya, maka dipastikannya akan di berhentikan.
"Saya full, saya dukung pak dirut (direktur utama), direksi, dan komisaris selama ke arah yang benar, kalau enggak benar saya stop. Sekarang kuncinya operasional, ini yang saya harapkan," tutur Erick.
Erick Thohir Bertemu Menteri PU Bahas Target Swasembada Pangan hingga Hilirisasi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo di Kantor Kementerian BUMN.
