Hakteknas 2018, Ajang Promosi Karya Anak Bangsa
- ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
VIVA – Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas ke-23 tahun ini dilaksanakan di Riau, Pekanbaru, yang mengusung tema 'Inovasi untuk Kemandirian Pangan dan Energi' dengan tagline 'Inovasi, Bangun Bangsa'.
Untuk membuka rangkaian panjang acara Hakteknas pada April-Juli 2018 telah diadakan lomba produk inovasi nasional. Peserta terdiri dari masyarakat, startup, dan industri. Bidang yang digeluti mencakup energi, pangan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, mengatakan, lomba produk inovasi nasional menjadi ajang kreativitas anak bangsa dalam memamerkan karya yang telah mereka buat. Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk mendongkrak semangat masyarakat dalam hal inovasi.
Pendaftar acara ini jumlahnya mencapai 100 proposal. Berdasarkan Keppres Nomor 71 Tahun 1995, 10 Agustus ditetapkan sebagai Hakteknas oleh Presiden Soeharto.
Pesawat N-250 Gatotkaca menjadi tonggak awal sejarah Hakteknas. Pesawat tersebut buatan para insinyur PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Salah satu perancangnya adalah mantan Menristek saat itu dan Presiden BJ Habibie.
"Hakteknas diharapkan bisa menjadi ajang promosi karya anak bangsa. Masyarakat harus sadar mengenai perlunya budaya IPTEK dalam kehidupan sehari-hari," kata Menteri Nasir.
Setelah menggelar acara di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun lalu, untuk tahun ini Hakteknas diadakan di Riau, Pekanbaru. Pada 2015, Menteri Nasir pernah menggelar acara tahunan ini di Jakarta, sayangnya, sambutan masyarakat terhadap acara ini tidak semeriah masyarakat daerah.
Ketika ia mengubah konsep Hakteknas pada tahun berikutnya di Solo, Jawa Tengah, sambutan masyarakat begitu antusias. Hingga akhirnya, Menteri Nasir terus menggelar acara di daerah yang sedang berkembang.
Ali Mochtar Ngabalin Kasih Sinyal Ada Kepala Badan Kena Reshuffle
Ali Mochtar Ngabalin tegaskan keputusan reshuffle itu adalah hak prerogratif Presiden Jokowi berdasarkan amanat undang-undang.
