Menko PMK Pimpin RTM Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa NTB
VIVA – “Saat ini pemerintah tengah melakukan upaya penanganan tanggap darurat untuk dampak bencana gempa, tsunami, dan likuifaksidi wilayah Palu, Donggala dan Sigi. Pada saat bersamaan penanganan rehab rekon pasca gempa di NTB juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, Rakor pada hari ini akan difokuskan pada monev percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di NTB,” demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di NTB.
Untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB pasca gempa, Presiden telah mengeluarkan Inpres No 5 Tahun 2018. Dalam Inpres No 5 Tahun 2018, menugaskan kepada 4 Menko, 15 Menteri, Polri, TNI, Kejaksaan, 3 Lembaga, serta 6 Pemda untuk melaksanakan percepatan rehab rekon di NTB. Amanat inpres, pembangunan prasarana dan sarana dasar untuk mendukung berfungsinya kembali aktivitas pendidikan, kesehatan, agama, dan fasilitas penunjang perekonomian paling lambat akhir Desember 2018 dan prasarana lain paling lambat 2019.
“Rehab rekon rumah penduduk, diharapkan dapat diselesaikan segera. Sesuai arahan Bapak Wapres, penyelesaian rehab rekon rumah penduduk dapat diselesaikan pada maret 2019,” terang Menko PMK.
Target waktu capaian percepatan rehab-rekon NTB pertama, akhir September 2018 rencana aksi rehab rekon telah selesai disusun oleh BNPB, kedua, pada bulan Oktober 2018 rencana aksi mulai dilaksanakan, ketiga, akhir Desember 2018, ditargetkan selesai melakukan normalisasi fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas gama dan penunjang perekonomian, keempat, pada Maret 2019 perbaikan rumah masyarakat telah selesai dilaksanakan.
Turut hadir pada RTM kali ini Menristekdikti Mohamad Nasir, Menteri PPPA Yohana Yembise, Menkominfo Rudiantara, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala LKPP Agus Prabowo, Panglima Komando Tugas Gabungan (Pankopgasgab), Mayjen TNI Madsuni, Wakapolri Ari Dono, Kementerian/Lembaga terkait, serta Sekretaris Daerah Pemprov NTB Rosiady Husaeni.
Kemenko PMK Soroti Minimnya Sosialisasi Pencegahan Pornografi di Tengah Maraknya Konten Negatif
Pornografi telah menjadi isu serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
