Pasar Digital Payment RI Masih 1 Persen
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Era teknologi digital telah memberikan alternatif baru di dalam transaksi pembayaran.
Bank Indonesia mencatat, jika dahulu masyarakat hanya mengenal transaksi pembayaran menggunakan kartu debit atau anjungan tunai mandiri (ATM) dan kredit, kini model transaksi pembayaran bisa dilakukan melalui uang elektronik, mobile phone, dan QR Code.
Sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara pada 2020, transformasi menuju ekonomi digital telah menjadi fokus dan topik hangat dalam berbagai diskusi publik.
Berdasarkan laporan yang dikeluarkan McKinsey, kehadiran uang tunai dinilai sangat mahal, yang menyumbang 1,5 persen produk domestik bruto atau PDB ekonomi Indonesia, dan mengatasi pemborosan dalam ekonomi ini menjadi sebuah tantangan yang besar.
Hal ini membuat PT Visionet Internasional, melalui OVO, terjun di industri pembayaran digital Tanah Air. Menurut Direktur Utama OVO, Adrian Suherman, platform pembayaran nontunai ini punya strategi bisnis yang unik dalam lanskap keuangan di Indonesia.
Tidak hanya bergerak sendiri, OVO memiliki pendekatan inklusif untuk mencapai ekosistem nontunai melalui kerja sama dengan berbagai mitra yang secara aktif berkontribusi dalam mempercepat transformasi ekonomi digital.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, platform yang dimiliki Lippo Group tersebut terus berupaya meningkatkan kualitas teknologinya untuk mendigitalisasi dan memperbarui arah bisnisnya.
Apalagi, founder dan Chairman Lippo Group, Mochtar Riady, sudah memberi sinyal melirik teknologi Blockchain untuk mempercepat transformasi digital seluruh bisnis anak perusahaannya.
Untuk mengetahui bagaimana platform dan perkembangan OVO ini, berikut petikan wawancara VIVA dengan Adrian Suherman di kantornya, bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Bisa dijelaskan misi berdirinya OVO?
Kami adalah platform yang memiliki tiga core business, yaitu Loyalty Rewards, Payment, dan Financial Services. Kami resmi hadir ke publik pada bulan September 2017.
Meski belum genap satu tahun, saat ini sekitar 60 juta pengguna telah mengunduh OVO dengan ekosistem sudah lebih dari 30 ribu merchant, 200 kota, dan 400 mal.
Inisiasi awal berdirinya OVO adalah kita melihat ada potensi yang sangat besar untuk digital payment di Indonesia. Karena, banyak sekali perusahaan yang ingin masuk ke ekonomi digital untuk mengembangkan bisnisnya tapi mereka enggak bisa.
Sedangkan, pengguna digital di sini pertumbuhannya semakin meningkat. Melalui ekonomi digital maka pasar mereka akan lebih terbuka dan bisa menjangkau ke seluruh Indonesia.
Anda melihat kendalanya ada di mana?
Salah satu kendala dari ekonomi digital adalah pembayaran. Karena, masyarakat Indonesia masih mendominasi pembayaran dengan uang tunai atau cash yang masih 90 persen.
Sisanya, sekitar 8 sampai 9 persen memakai kartu, baik debit/ATM, maupun kredit, serta digital payment di bawah 1 persen. Jadi, kuenya masih sangat besar. Ini pula yang men-trigger kami untuk masuk ke sana.
Dapat dikatakan OVO adalah platform pembayaran lokal?
Benar, kami purely local. Pemegang saham mayoritas kami Lippo Group.
Strategi bisnis apa yang Anda jalankan?
Kami ingin memperluas cakupan pengguna dengan apa yang dinamakan use-case. Artinya, bagaimana pengguna memakai produk financial services kami mulai dari bangun tidur, aktivitas, sampai tidur kembali.
Untuk meng-create-nya memang tidak mudah. Karena itu, pada tahun pertama berdiri, kami membangun ekosistem yang dimulai dari ritel milik Lippo Group seperti Hypermart, Agoda, First Media, Maxx Coffee, MatahariMall.com.
Kami datangi mereka satu per satu. Butuh waktu dan cost pun tinggi. Tapi, kami ingin membentuk ekosistem ini dengan cepat, sebab, enggak mungkin jalan sendiri harus kerja sama atau partner.
Kemudian, ekosistem kami diperluas di luar Lippo Group ke merchant-merchant seperti pom bensin Shell, Ace Hardware, dan yang terakhir, dengan Bank Mandiri.
Selain ritel, kami juga mengembangkan ekosistem transportasi dengan menggandeng Grab dan Trans Semarang. Saat ini, kami sedang proses juga di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Adapun yang ketiga ekosistem untuk online bekerja sama dengan beberapa online payment.
Bagaimana potensi bisnis platform pembayaran di Indonesia?
Begini, siapa yang ekosistemnya bekerja itu yang akan menang. Kami sadar kalau kami bukanlah pemain tunggal di sini. Dan, saya tidak juga melihat ini Indonesia, itu asing. Tapi harus diingat, pasar digital payment kita masih 1 persen.
Kesempatan untuk menang sangat besar. Apalagi, ini 'kampung halaman' kita, masa kita kalah sih. Khusus pembayaran, untuk tahun depan, growth atau pertumbuhannya tetap besar.
Sebab, hingga saat ini, Bank Indonesia baru memberikan izin lisensi ke 26 perusahaan yang bisa melakukan transaksi digital payment. Ada yang dari sektor perbankan, telekomunikasi hingga layanan aplikasi berbasis transportasi.
Masing-masing dari mereka ini membawa use case-nya sendiri-sendiri. Kalau use case-nya terkotak-kotak maka jadi susah. Yang pada akhirnya, lama-lama akan mengerucut menjadi beberapa pemain saja.
Enggak ada yang sampai 10, pasti 2 atau 3. Nah, siapa yang akan masuk di top 3, ditambah yang punya use case-nya besar, maka dia lah pemenangnya.
Harus diingat juga, kehadiran OVO bukan sebagai lawan bagi aplikasi yang lain. Tetapi, kami memberikan penawaran dan pengalaman yang berbeda bagi masyarakat Indonesia yang terintegrasi dan juga praktis.
Dukungan pemerintah melalui kebijakan. Menurut Anda sudah mendukung atau masih kurang?
Kami melihat memang diperlukan regulasi untuk menjaga industri ini. Karena berkaitan dengan layanan masyarakat. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh, misalnya terhadap financial technology atau fintech, yang merupakan bagian dari digital payment.
Karena ini kan dana dari masyarakat. Kalau enggak diatur akan berantakan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bersama industri harus kerja sama. Apalagi fintech itu 'makhluk baru' di Indonesia.
Meski begitu, ada yang perlu diregulasi dan ada yang harus dibiarkan. Maksudnya dibiarkan di sini tujuannya supaya inovasi berkembang.
Karena, kalau semua serba diatur dan terlalu ketat maka inovasi enggak keluar. Kalau sudah begitu, lagi-lagi, dampaknya ke masyarakat juga yang kena.
Jangan sampai program ekonomi digital pemerintah ngadat gara-gara regulasi. Layu sebelum berkembang. Harus balance.
Anda melihat apa yang membedakan bank dengan fintech?
Begini. Apa tujuan bank meminta jaminan saat nasabah mau mengajukan pinjaman? Pastinya untuk jaminan. Kalau sampai gagal bayar maka jaminan bisa diambil. Damage lost bank akan berkurang.
Hanya saja, bank itu sebenarnya bisa tahu apakah seorang nasabah bisa membayar cicilan sampai lunas atau tidak. Karena mereka punya teknologi algoritma yang bisa 'baca' tingkah laku atau behaviour nasabah.
Lalu, apakah jaminan diperlukan? Sebenarnya enggak kalau mereka bisa tahu. But of course, di Indonesia teknologi semacam ini enggak ada infrastrukturnya.
Di situlah fintech masuk. Mereka mencoba memakai behaviour nasabah melalui dunia digital untuk memprediksi apakah mereka akan gagal bayar atau tidak.
Itu 90 persen hasilnya tepat. Intinya pakai teknologi dan ini adalah bagian dari use case. Bisa dipelajari nasabah yang pinjam tipenya seperti apa. Sampai segitunya teknologi mempelajari kita.
Memang, secara algoritma bisa dibuat tapi yang susah bagaimana mendapatkan informasi nasabah. Inilah mengapa orang selalu memakai digital payment di mobile dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai fitur pembayaran, mungkinkah OVO juga menyediakan fitur lain seperti pinjaman dan asuransi?
Itu sudah ada di rencana bisnis kami pada tahun kedua. Kami ingin mengembangkan ekosistem dari yang sekarang kebanyakan sebagai alat pembayaran. Apa itu, ya, saving account, jualan asuransi dan reksa dana, layanan pinjaman. Itu semua sedang dalam tahap pengembangan.
OVO berencana untuk memulai bisnis pinjaman peer-to-peer (P2P Lending) pada kuartal IV-2018. Mengutip Reuters, Adrian mengaku layanan ini sedang dalam proses mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
Selain P2P Lending, OVO juga akan memperluas bisnisnya ke sistem pembayaran kode QR. Menurut Adrian, baru 36 persen masyarakat Indonesia memiliki rekening bank.
Pandangan Anda mengenai teknologi Blockchain?
Blockhain itu teknologi menarik tapi masih 'siluman'. Kami masih terus riset dan tahap studi bagaimana kepercayaan masyarakat dan regulasinya seperti apa tentang teknologi ini.
Apa sih value dari Blockchain untuk konsumen kita. Karena kita enggak akan keluarkan produk hanya karena lagi populer. Balik lagi ke konsumen atau end-user. Kita utamakan konsumen. Mereka adalah raja.
Apa yang dibutuhkan mereka itu yang kita provide. Kalau Blockchain bisa problem solving konsumen, why not.
Founder dan Chairman Lippo Group, Mochtar Riady, mengaku melirik teknologi Blockchain untuk mempercepat transformasi digital dari bisnis properti hingga perbankan.
Salah satu taipan properti Indonesia, yang pada 12 Mei lalu berusia 89 tahun itu, memandang bahwa penerapan teknologi Blockchain sebenarnya "sederhana" dan "sangat berguna" untuk meningkatkan elemen keamanan bisnis.
Mochtar mengatakan bahwa Lippo Group sudah mempertimbangkan penggunaan teknologi Blockchain dalam bisnis e-commerce, tanpa merinci lebih lanjut. Baca selengkapnya.
Harapan Anda untuk OVO ke depan?
Terus terang, kami berharap masuk top 3. Cuma, itu masih satu persen. Misalkan kita punya market 50 persen, itu masih 0,5 persen. Sisanya, 99,5 persen masih untapped. Siapa saja bisa dapatkan 99,5 persen yang bisa buat use case-nya jalan.
