Ahok 'Bujuk' Mega

VIVA.co.id – Kamis, 28 Juli 2016. Malam itu Presiden Joko Widodo dijadwalkan menutup Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Istora Senayan, Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Hubungan Golkar dan Presiden Jokowi memang sedang mesra-mesranya karena partai berlambang beringin itu telah lantang ingin mencapreskan Jokowi pada pemilihan umum mendatang.

Menariknya, Ahok tiba dalam mobil yang sama dengan mobil yang ditumpangi Presiden RI Joko Widodo. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri juga turun dari mobil itu. Menyusul selanjutnya, putri Mega yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Mereka berempat kemudian masuk ke arena penyelenggaraan acara.

Momen itu seakan menjadi pembuktian klaim Ahok berulang kali mengaku sangat dekat dengan Mega. Meskipun suara sumbang sejumlah pengurus teras PDIP ditujukan kepadanya, Ahok selalu percaya diri bila dia maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui jalor partai politik maka partai berlambang banteng itu termasuk pendukungnya.

Sehari setelah “momen satu mobil” itu, Ahok mengungkapkan bahwa dia menyampaikan keputusan untuk maju Pilkada melalui jalur parpol. Ahok sekaligus mengklarifikasi terkait pilihannya yang batal menggunakan jalur dan memilih jalur partai politik untuk memperebutkan kursi Gubernur DKI.

"Dulu kan beliau selalu marahin saya, (menganggap saya melakukan) deparpolisasi," ujar Ahok ketika itu.

Ahok mengatakan, Megawati mengapresiasi pilihannya untuk kembali menggunakan jalur parpol. Terkait pilihannya untuk tidak menunggu PDI-P membuat keputusan untuk mengusungnya, Ahok mengatakan Megawati juga dapat menerima.

Megawati tidak menunjukkan sikap marah. Ahok dan Megawati tetap akrab saat mereka bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berada satu mobil dalam perjalanan ke acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar di Istora Senayan.

"Beliau (Megawati) happy-happy saja kok. Beliau bercerita yang lain. Beliau juga bilang begini, 'mau ke mana? (acara) Golkar? Kalau begitu bareng saja.' Enggak marah kok, enggak marah. Ketawa-ketawa saja malah berempat," ujar Ahok.

Ihwal kedekatan hubungan antara Ahok dengan Mega diperkuat pernyataan Politisi PDIP Maruarar Sirait. Menurut pria yang akrab disapa Ara itu, kedekatan hubungan antara Mega dan Ahok terlihat dari gesture yang ditunjukkan saat mereka bertemu.

“Kita lihat selama ini hubungan dengan Ibu Mega sangat baik, katakanlah terlihat dari gestur keduanya, ketika Ahok diundang pas peluncuran buku, hubungannya sangat baik, dia sangat menghormati Ibu Mega sebagai ketua umum PDI Perjuangan,” ujar Ara ketika dihubungi, Jumat 12 Agustus 2016.

Ara menegaskan, kedekatan tersebut telah terbangun lama terutama sejak lima tahun lalu saat Ahok berpasangan dengan Jokowi di mana PDIP turut mengusung. Kedekatan Ahok dengan Jokowi yang kini menjabat Presiden dinilai Ara menjadi nilai lebih.

”Dulu kan Ibu Mega yang mendukung Mas Jokowi dan Ahok. Hubungannya panjang lah, Ahok juga punya komunikasi yang baik dengan Presiden. Nah hubungan baik dengan Presiden ini sangat penting, karena banyak program di Jakarta banyak yang berhubungan dengan program nasional. Ya kalau ada kekurangan pasti ada lah, yang serapan misalnya. Ya kalau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari Ahok ya ditingkatkan, seperti masalah komunikasi,” ujarnya.

Upaya Ahok

Sejauh ini, sudah tiga partai politik yang akan mendukungnya, yakni Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem. Komposisi kursi di parlemen tiga partai itu cukup mengantarkan Ahok sebagai calon petahan di Pilkada DKI.

Setelah mengumumkan keputusannya maju dari jalur partai politik, Ahok  mengutarakan langsung keputusannya maju melalui jalur partai politik kepada Megawati. Momen satu mobil itulah yang belakangan diketahui sebagai momentum Ahok menyampaikannya kepada Mega.

Dalam sejumlah kesempatan, Ahok percaya diri akan diusung juga oleh PDIP. Menurut Ahok, beberapa waktu lalu Megawati telah menawarinya untuk maju melalui PDI Perjuangan. Namun, karena menghargai Teman Ahok dan Ahok cenderung mau maju lewat jalur perorangan alias independen.

"Dari dulu Bu Mega pasti mau nyalonin saya sudah pasti oke dari dulu. Cuma waktu itu Teman Ahok kan anak muda yang pengen menunjukkan mereka bisa, menunjukkan pada partai. Kalau partai enggak mau dukung, warga tuh mampu. Nah itu dibuktikan," kata Ahok dalam sebuah kesempatan.

Tanpa dukungan PDIP pun, Ahok sebenarnya sudah bisa langsung mencalonkan diri karena sudah ada tiga parpol yang resmi mendukungnya, yaitu Golkar, Nasdem, dan Hanura. Tiga partai itu punya jumlah kursi yang signifikan di DPRD DKI Jakarta, sehingga sudah cukup untuk mengusung Ahok jadi kandidat petahana. Namun demikian, Ahok saat ini menunggu Megawati membuat keputusan.

Bagaimana upaya Ahok agar mendapatkan dukungan PDIP? Mendapatkan pertanyaan itu, Ahok menjawab diplomatis. Dia menegaskan tak terlalu butuh dukungan partai itu, tetapi yakin bahwa partai itu akan mendukungnya. Ahok membantah melakukan lobi-lobi khusus agar mendapatkan restu dari Mega.

”Enggak juga. Aku sama Bu Mega biasa. Cuma sekarang lagi sibuk saja beliau. Biasa kita sering ketemu kok,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2016.

Ahok sangat percaya diri bahwa hubungannya dengan PDIP baik-baik saja. Ihwal suara sumbang dari sejumlah pengurus teras partai itu terhadapnya, Ahok menanggapi santai. Menurutnya, yang kontra terhadapnya tidak banyak.

“PDI-P dari dulu juga oke-oke aja. Beberapa saja sekarang yang sewot,” ujarnya.

Muncul kekecewaan terhadap Aho dari internal PDIP terkait sejumlah pernyataan Ahok yang dinilai menyudutkan partai itu. Misalnya saja, saat Ahok tidak ingin maju lewat partai politik karena tidak kuat bayar mahar politik. Namun, belakangan Ahok justru memutuskan maju lewat partai politik.

Ahok mengaku tak terlalu berharap PDIP mengusungnya. Sebab, dia telah mengantongi dukungan tiga partai politik yang cukup untuk memberikannya tiket sebagai kandidat pada Pilkada 2017 mendatang.

“Ya ngarep enggak ngarep, kan? Terserah sama PDI-P, kan? Ya kan? saya kan tenang-tenang, aku fokus kerja saja lah enggak usah terlalu pusingin. Mau pikiran kayak gitu mah mabok tahu enggak. ngapain dipikirin. 'Belanda masih jauh'. 19 September. Tanggal 19 aku daftar juga oke kok.”

Namun demikian, Ahok mencoba memahami keinginan sejumlah kader PDIP yang belakangan melontarkan kritik keras terhadapnya. Misalnya saja, mengontrol bicara. Ahok memahami itu dan terlebih lagi dia memahami mekanisme internal PDIP yang memberikan kewenangan lebih kepada ketua umum. Sebab itu, dia fokus bagaimana mendapatkan restu dari ibu ketum.

“Ya paling jangan banyak mulut aja, kan? Aku juga tahu kok, putusan di Bu Mega kok, ngapain aku ribut sama mereka. Dan aku juga tahu PDI-P, kok. Kalau ibu buat keputusan, semua ini diem,” ujarnya.

Ahok mencontohkan, ketegasan Mega yang membuat semua orang PDIP patuh ketika Pilkada 2012. Ketika itu, Mega berseberangan pandangan dengan sejumlah elite PDIP termasuk suaminya sendiri, mendiang Taufik Kiemas, ketika akan mencalonkan Jokowi-Ahok. Puan Maharani, putri Mega yang kala itu duduk sebagai Ketua DPP Bidang Politik, disebut Ahok juga berbeda pandangan.

“Dulu juga ibu, semua orang enggak pengen Jokowi maju di DKI. Ibu lawan lho, sampai Pak Taufik Kiemas pun dia lawan. termasuk Mbak Puan pun, lebih setuju Foke dulu. kata siapa Jokowi? Tambah Ahok lagi. Lebih kacau lagi. ini lebih kacau lagi kan. Tapi Bu Mega bisa dengan tenang ketika semua orang 'kalau sudah Jokowi oke, tapi enggak bisa Ahok'. Jokowi sudah oke nih sudah berantem setengah mati nih, enggak boleh Ahok. tapi Bu Mega dari Bali pulang, siang-siang mengusulkan, 'Ahok'. Semua siap.”

Skenario PDIP

Pertemuan pengurus teras PDIP di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat sore, 12 Agustus 2016, membetot perhatian. Bersamaan berlangsungnya pertemuan itu, beredar kabar pertemuan itu untuk mengambil keputusan terkait dukungan terhadap kandidat di Pilkada DKI Jakarta.

Tampak hadir di kediaman Megawati itu antara lain Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Gubernur Banten Rano Karno, serta sejumlah pengurus lainnya. Pertemuan berlangsung tertutup itu berlangsung hingga petang.

Namun, Hasto menyangkal pertemuan itu membahas pencalonan Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, pertemuan yang dilakukan itu merupakan rapat rutin partai, yang biasa dilakukan pada hari Kamis dan Jumat.

"Hari ini tidak ada pembahasan Pilkada DKI dan ibu Risma ke tempat ibu (Megawati) tersebut tidak benar," ujar Hasto.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan pertemuan itu bukan membahas khusus Pilkada Jakarta. Namun, membahas Pilkada serentak di luar Jakarta.

"Beginilah ya kita itu sekarang lagi membahas bukan hanya DKI, tapi juga Pilkada di seluruh Indonesia. Ada 101 Pilkada kita menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi yang kita dahulukan adalah untuk Indonesia bagian timur. Saudara-saudara pergi dari sini kalau sudah selesai supaya ada privasi dong," ucap Djarot.

Setelah 10 menit lamanya berbincang dengan awak media, Djarot pun kembali masuk ke dalam rumah Mega. Pada pukul 18.19 WIB, sebuah mobil pejabat berjenis sedan kembali mendatangi kediaman Megawati. Mobil tersebut bernomor polisi B 1194 RFS.

Mobil berwarna hitam itu, diduga milik Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Pasalnya seorang polisi Patwal yang mengawal mobil tersebut berkata demikian.

Sekira pukul 19.09 WIB, mobil itu pun meninggalkan kediaman Megawati. Mobil itu keluar sama seperti mobil yang sebelumnya, dengan memacu gasnya kencang, tanpa berhenti pada awak media.

Usai mobil itu bertolak dari kediaman Megawati, suasana rumah Mega pun kembali sepi. Tidak terlihat ada pengurus PDI-P lagi yang keluar dari kediaman Mega hingga pukul 19.50 WIB. Meski begitu, beberapa aparat kepolisian meski demikian, masih berjaga-jaga di kawasan kediaman Megawati itu.

Isu beredar, PDIP telah memutuskan untuk memberikan dukungan terhadap petahana Ahok-Djarot. Namun, beredar pula bahwa sejumlah petinggi PDIP tengah menyiapkan rencana memboyong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Jakarta.

Spanduk duet Ahok-Djarot terpampang di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Foto: ANTARA/Reno Esnir

Dari dua kandidat yang beredar itu, Politisi PDIP Maruarar Sirait, yakin Megawati selaku Ketum akan menjatuhkan pilihan pada Ahok. Menurutnya, akan lebih baik bagi PDIP mengusung figur yang kuat sehingga kemungkinan menang lebih besar.

“Saya lihat dari berbagai aspek tadi, saya berkeyakinan seperti itu (Ahok yang direstui). Ya dua-duanya kawan baik, Ahok dan Risma, kawan baik, sahabat saya, kita sering berdiskusi sama-sama,” ujarnya.

Djarot yang juga duduk sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP PDIP, mengakui bahwa peluang Ahok untuk didukung partai berlambang kepala banteng itu masih terbuka lebar. Ahok masih bisa ditunjuk melalui hak prerogatif ketua umum.

"Tidak harus mendaftar, tapi bisa melalui hak prerogatif (ketua umum)," kata dia.

Ketua DPP PDIP Arteria Dahlan menegaskan, sebagai partai pemenang pemilu dan pemilik kursi terbanyak DPRD, kami punya kewajiban moral untuk menghadirkan alternatif pemimpin yang layak untuk dipilih bagi masyarakat DKI. Oleh karena itu, pemilihan calon dilakukan dengan penuh kehidmatan, kecermatan, dan kehati-hatian.

“Semua terukur dan transparan karena PDI Perjuangan sudah mengkhittahkan dirinya sebagai partai politik modern. PDI Perjuangan kan orientasinya selalu jelas dan terukur, untuk DKI bisa mendukung petahana—belum tentu Pak Ahok lho, karena wakil juga petahana— bisa mendukung terhadap mereka yang sudah mendaftar, terjaring dan tersaring yakni ada Bu Risma, Pak Yusril, Sandiaga Uno, Hasto Wardoyo, nah yang ketiga kan melalui hak prerogatif ketua umum,” ujar Arteria.

DPP PDIP memang tengah mematangkan pilihan dari tiga skenario yang telah mengerucut itu. Wasekjen PDIP Eriko Sotardugo mengatakan semua masih memungkinkan, skenario tersebut masih terbuka lebar.

“Ini kan masih ada 40 hari, dalam waktu 40 hari dinamika politik tinggi DKI ini kan menjadi ibu kota Indonesia, kita tidak bisa mengabaikan bahwa pusat pemerintahan ada di Jakarta," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, menyebut Ahok dan Djarot sebenarnya akan dipasangkan untuk menjadi pilot project atau proyek percontohan kebangsaan PDIP. Namun, rencana itu berantakan akibat ulah Ahok.

"Momentum pertama, dia ultimatum Ibu Mega untuk berikan rekomendasi satu minggu untuk pasangan Djarot Ahok. Kalau tidak, dia (Ahok) ikut jalur independen," kata Basarah.

Menurutnya, tak mungkin seorang Ahok bisa mengintimidasi Mega. Apalagi PDIP tentu harus menjaga marwah partai. Karena itu, PDIP mengabaikan permintaan rekomendasi Ahok. Akhirnya Ahok pun menyatakan masuk jalur perseorangan.

Melalui sikap Ahok tersebut, sebenarnya skenario Ahok-Djarot telah digugurkan oleh Ahok. Sebab, Ahok yang membuat keputusan untuk tidak bersama PDIP dalam Pilkada 2017.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Saiful Majani Research Center, Saidiman Ahmad, PDIP harus menghitung betul setiap pilihan politik mereka, terutama menyangkut Pilkada DKI Jakarta. Siapa yang akan diusung menjadi kandidat di Pilkada Jakarta akan jadi pertaruhan bagi partai besar seperti PDIP.

“Sejauh ini, PDIP dipersepsi publik sebagai partai yang sukses memunculkan beberapa pemimpin daerah yang bekerja dengan baik. Walaupun Ahok bukan kader PDIP, tapi ada kecenderungan dia dipersepsi dekat dengan PDIP. Massa pemilih PDIP di DKI bahwa cenderung menjatuhkan pilihan padanya,” ujarnya.

Terkait wacana PDIP mengusung Risma, Saidiman mengakui bahwa Risma juga adalah kader terbaik PDIP. Kesuksesan dua figur ini membangun daerah pemerintahannya masing-masing sedikit banyak akan mempengaruhi citra PDIP sendiri.

“Membenturkan kedua figur ini pada moment Pilkada, saya kira, bukan pilihan yang strategis bagi PDIP,” ujar dia.

(ren)

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, menyebut Ahok dan Djarot sebenarnya akan dipasangkan untuk menjadi pilot project atau proyek percontohan kebangsaan PDIP. Namun, rencana itu berantakan akibat ulah Ahok.