- ANTARA/Hafidz Mubarak A.
VIVA.co.id - Hari masih pagi. Jarum jam di tangan masih menunjuk angka delapan. Namun, suasana di depan Istana Merdeka tampak mencekam. Sekitar seribuan polisi terlihat sudah bersiaga di depan kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Mereka tersebar di sejumlah titik, dari depan Istana hingga di seputaran Monumen Nasional (Monas). Sejumlah Barracuda dan mobil "Water Cannon" serta ratusan motor trail tampak berjejer gagah di antara mereka. Tak hanya itu, demi alasan keamanan, kawat berduri juga dipasang memanjang di Jalan Medan Merdeka Utara.
Hari itu, Selasa, 20 Oktober 2015, tepat satu tahun pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Beredar kabar, pada hari ke-365 duet Jokowi-JK memimpin Indonesia itu akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran di Ibu Kota Jakarta.
Untuk itu, aparat gabungan telah bersiaga di sejumlah titik yang dianggap akan menjadi sasaran aksi unjuk rasa. Salah satunya depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara.
Namun, aksi unjuk rasa baru terlihat sekira pukul 11.00 WIB. Puluhan orang yang mengatasnamakan Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.300 buruh PT Panarub Dwikarya. Aksi GSBI tak berlangsung lama.
Sekelompok massa menyusul menggantikan aksi demo. Mereka menamakan dirinya Dewan Pimpinan Nasional-Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN-SPRI).
Dalam orasinya mereka menyatakan, Jokowi-JK telah gagal menyejahterakan rakyat. Mereka juga meminta rakyat Indonesia tak lagi menaruh harapan kepada Jokowi dan JK.
Puluhan ibu-ibu yang mendiami Rumah Susun (Rusun) Pesakih Kalideres, Jakarta Barat juga tak mau ketinggalan. Dengan membawa anaknya, mereka ikut menggeruduk Istana.
Namun, mereka langsung "diamankan" Polisi Wanita (Polwan) dengan alasan membawa anak-anak dalam aksi tersebut. Rombongan keempat yang menyambangi Istana adalah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
Berbeda dengan aksi unjuk rasa sebelumnya, massa PMKRI ini mengenakan baju adat beragam suku di Indonesia. Mereka menuntut Jokowi-JK untuk mundur dari jabatannya dan membubarkan parlemen serta membentuk pemerintahan transisi.
“Kembalikan sistem pemerintahan dan ekonomi kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” teriak salah seorang demonstran saat berorasi.
Mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar berunjukrasa memperingati setahun pemerintahan Jokowi-JK, Selasa (20/10/2015). Foto: ANTARA/Yusran Uccang