- ANTARA FOTO/Cherman
VIVA – Gurat wajah Dinda (27), seorang karyawati di Jakarta mendadak berubah. Ia menunjukkan kecemasan saat ditanya soal virus corona. Menurutnya, langkah pemerintah melakukan karantina pada WNI yang baru dievakuasi dari kota Wuhan sudah tepat.
Ia mengatakan, keputusan karantina itu sangat perlu sebagai upaya antisipasi terhadap penularan virus corona dan memastikan tak ada indikasi virus tersebut di WNI yang baru dipulangkan itu.
"Lebih baik melakukan tindakan pencegahan daripada penanggulangan. Kalau indikasi virus sudah masuk, akan lebih berat penyelesaiannya," ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan Dina (25), warga Jakarta lainnya. Kepada VIVAnews, Dina mengatakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk karantina sangat baik sebagai antisipasi.
"Untuk menjaga kesehatan mereka sendiri dan menjaga kesehatan warga lainnya. Asal karantina itu jelas tenggat waktunya, SOP-nya, dan aturan lainnya. Kalau setelah 14 hari terbukti sehat, ya dilepaskan," ujar Dina.
Lokasi karantina WNI asal Tuhan, China
Pandemi virus Corona telah menebar ketakutan massal. Virus yang menyebar sejak pertengahan Desember 2020 ini telah menimbulkan kecemasan luar biasa di berbagai belahan dunia.
Hanya dalam waktu 1,5 bulan, virus ini telah menginfeksi 22.112 orang di China. Sekitar 15.804 orang dirawat di rumah sakit, 841 di antaranya berada dalam perawatan intensif. Sedangkan di seluruh dunia, virus ini telah menyebar di 24 negara. Jumlah korban terinfeksi mencapai 31.161 orang, lebih dari 4.800 orang butuh perawatan khusus, dan 636 meninggal dunia.
Sejak virus ini terdeteksi dan berpotensi meluas, pemerintah China telah mengambil tindakan ekstrem. Mereka melakukan lock down, menutup total kota Wuhan. Seluruh akses transportasi menuju dan dari kota Wuhan ditutup. Aktivitas warga dibatasi, dan seluruh warga diwajibkan memakai masker jika berada di area publik.
The Huanan Seafood Market, pasar hewan di kota Wuhan juga langsung berubah seperti pasar di kota mati. Pasar yang menjual aneka hewan untuk dikonsumsi ini adalah ground zero virus corona. Pejabat kesehatan China mengatakan, virus ini menular dari kelelawar ke ular, dan dari ular ke manusia. Tapi, belakangan, mereka memastikan virus tersebut telah bermutasi, dan mampu melakukan penularan antarmanusia.
Gerak cepat pemerintah China seolah mengabarkan ke seluruh dunia, virus ini berbahaya dan berpotensi meluas. Negara-negara yang warganya berada di Wuhan, termasuk Indonesia, mulai melakukan upaya untuk mengevakuasi warganya. Amerika dan Jepang menjadi negara pertama yang berhasil membawa warga mereka meninggalkan China. Indonesia juga melakukan langkah serupa.
Upaya diplomasi dengan pemerintah China berhasil. Sebanyak 238 warga negara Indonesia akhirnya dievakuasi dari Provinsi Hubei, China. Mereka pun menjalani proses karantina selama 14 hari untuk memastikan tidak terjangkit virus corona. Natuna dipilih sebagai tempat evakuasi dan karantina.
Ditolak di Natuna
Tapi, kedatangan WNI dari Wuhan tak diterima begitu saja oleh warga di Natuna. Informasi yang simpang siur, menyebarnya hoax soal virus corona, hingga tak ada penjelasan resmi dari pejabat pemerintah pusat membuat warga Natuna ketakutan. Mereka menolak rencana pemerintah pusat untuk melakukan karantina di sana.
Aksi unjuk rasa terus membesar sebelum WNI yang dievakuasi dari China tiba di sana. Pemerintah daerah setempat bahkan sempat meliburkan seluruh sekolah selama 14 hari. Namun, akhirnya hal itu dibatalkan setelah mendapat teguran dari Dinas Pendidikan pusat. Puncaknya adalah terjadinya eksodus warga Natuna. Mereka berbondong-bondong pilih meninggalkan Natuna dan mengungsi keluar wilayah.
Ketua DPRD Natuna, Andes Putra, mengakui banyak warga Natuna yang eksodus. Sebab, mereka ketakutan dengan informasi yang menyatakan bahaya virus tersebut dan proses penularannya. Situasi diperburuk dengan sikap pemerintah pusat yang tak melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Andes mengatakan, bahkan Menteri Kesehatan datang ke Natuna tanpa pemberitahuan. Sikap tertutup pemerintah pusat yang juga tak berusaha melakukan koordinasi membuat ketakutan warga semakin menjadi.
"Tidak ada sama sekali sebelumnya koordinasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kita juga tidak pernah dihubungi sama kali selama rencana pemulangan WNI dari Wuhan ke Indonesia sampai ke Natuna. Dan kami DPRD di sana itu baru mengetahui ini pada tanggal 30 Januari pukul 8 malam. Itu masyarakat sudah ramai datang ke kantor DPRD. Mempertanyakan hal itu kepada kami," ujar Andes.
Ia menyampaikan, selama ini mereka mendapatkan informasi yang tak utuh dari pemerintah pusat. Sehingga informasi di masyarakat menjadi liar. Andes mengajak pemerintah pusat untuk bersama-sama ke lapangan dan bertemu masyarakat Natuna. Harapannya, pertemuan itu bisa meluruskan informasi-informasi salah, yang selama ini tersebar di media sosial, dan di media lainnya.
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, juga menyesalkan sikap pemerintah pusat yang tak terbuka. Sebab, tindakan diam-diam itu menguatkan asumsi warga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan pemerintah pusat. Padahal, mereka hanya butuh diajak bicara dan diberi penjelasan. Namun, setelah Menkopolhukam Machfud MD memberikan penjelasan, warga di Natuna bisa menerima.
Menurut Ngesti, seandainya sejak awal pemerintah bersikap terbuka, tak akan ada penolakan. Ia juga mengakui, semua musabab penolakan yang berujung eksodus terjadi karena miskomunikasi. Tak ada informasi yang jelas dan detail tentang virus corona, mengapa berbahaya dan bagaimana proses penularannya.
"Kalau sebelumnya Kementerian Kesehatan itu menyampaikan dengan detail kepada kita, sosialisasinya bisa dilakukan dengan baik, tidak ada masalah sebenarnya," ujar Ngesti kepada VIVAnews, Selasa, 4 Februari 2020.
Karantina, Sesuai Protokol Internasional
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, memastikan pemerintah telah mempersiapkan rencana pemulangan WNI dari Wuhan hingga memilih Natuna sebagai tempat karantina. Ia memastikan pemerintah telah mempertimbangkan segala macam perspektif kenapa memilih Natuna. Mulai dari kesiapan tempat, kemudian fasilitas di sana, hingga kenyamanan bagi para WNI yang ditempatkan selama observasi, dan juga kenyamanan warga setempat.
"Warga kita yang dipulangkan itu dalam keadaan sehat. Kita tidak memulangkan WNI kita yang sakit. Mereka sudah melalui multiple health screening saat di bandara Wuhan, pada saat akan boarding. Kemudian saat di Batam, sampai di Natuna juga melakukan pemeriksaan sehari dua kali dan sampai saat ini semuanya sehat, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya.
Ia menjelaskan, meski WNI yang dipulangkan dalam keadaan sehat, namun proses karantina selama 14 hari dilakukan sebagai observasi karena masa inkubasi adalah 14 hari. Jadi karantina dilakukan untuk memastikan keamanan yang bersangkutan dan keamanan masyarakat. Dan proses tersebut, ujar Judha, lebih tepat disebut observasi, bukan karantina.
Judha menegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan protokol kesehatan internasional (protokol WHO). Mereka diobservasi karena dari wilayah yang menjadi episentrum wabah. Protokolnya adalah harus satu kali masa inkubasi. Menurut Judha, hal ini juga dilakukan di Australia di mana mereka diobservasi di Christmas Island.
Soal warga Natuna yang sempat melakukan penolakan, menurut Judha, terjadi karena miskomunikasi. Ia mengatakan, yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat adalah memberi informasi yang tepat mengenai apa itu new coronavirus dan bagaimana penyebaran dan langkah pencegahannya. Selama ini berkembang hoax sehingga masyarakat menjadi panik. Padahal, contohnya, setelah dijelaskan Menkopolhukam di Natuna, masyarakat paham.
Anggota DPR Komisi IX Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, ikut mendukung keputusan pemerintah yang melakukan karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan. Menurutnya, kalau demi keamanan warga negara, hal itu perlu dilakukan, tidak ada masalah. Karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganya. Hanya saja, ujarnya, pemerintah memang perlu memberikan sosialisasi dan pemahaman yang jelas agar warga Natuna tak khawatir terlalu berlebihan.
Ketua Komisi III Aziz Syamsudin juga mendukung langkah pemerintah soal evakuasi dan karantina WNI di Natuna. "Kebijakan pemerintah ini sangat tepat dan DPR mendukung sepenuhnya. Kita dorong terus pemerintah lakukan pencegahan terhadap penyebaran virus yang berbahaya ini. Sebab, salah satu dari tugas negara adalah untuk dapat menjamin rasa aman bagi warga negaranya, termasuk rasa aman dari virus corona," ujarnya kepada VIVAnews, Kamis, 6 Februari 2020.
Natuna Sudah Kondusif
Hari kelima setelah proses karantina 238 WNI yang baru tiba dari Wuhan dilakukan, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, dr Anung Sugihantono, memastikan Natuna sudah semakin kondusif. Anung mengatakan telah melihat langsung warga di Natuna melakukan aktivitas seperti biasanya. Tidak ada lagi berita-berita sebagaimana sempat ramai.
Anung menjelaskan, berdasarkan laporan yang disampaikan dari timnya di Ring 1 observasi WNI, pos kesehatan di sana selalu dibuka untuk memberikan layanan kesehatan bagi mereka yang saat ini berada di ruang observasi.
"Saya mendapatkan laporan dari pos kesehatan yang ada di dalam, ada beberapa WNI kita yang memanfaatkan pos kesehatan yang ada di sana. Tetapi, gejala yang dikeluhkan oleh beberapa WNI kita tidak ada hubungannya dengan gejala yang berkaitan dengan corona virus," ujarnya memastikan.
Menurut Anung, gejala yang disampaikan adalah keluhan seperti mengalami gatal-gatal, sakit perut, dan keluhan lain yang tak memiliki kaitan dengan gejala jika terpapar virus corona. Ia mengatakan, semua keluhan yang disampaikan masih dalam batas normal. Proses pemeriksaan terhadap mereka yang diobservasi, juga rutin dilakukan karena mereka juga ingin tahu kondisi kesehatannya lebih lanjut.
Untuk kebersihan lingkungan, setiap hari juga dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area, mulai ruang tidur pada pagi dan sore, hingga ruang makan yang disemprot sebanyak tiga kali.
Lokasi karantina WNI asal Wuhan
Kementerian Kesehatan juga mengoperasionalkan kantor di Natuna dengan kerja sama Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Natuna. Kantor tersebut menjadi tempat Kemenkes melakukan edukasi dan memberikan informasi apabila masyarakat di Natuna membutuhkan informasi-informasi yang berkaitan dengan infeksi novel corona virus.
"Kita juga sudah mendistribusikan leaflet dan media informasi melalui Puskesmas dan berbagai komunitas masyarakat yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nasional. Semua Puskesmas dan rumah sakit melakukan kegiatan bersama dengan teman-teman dinas kesehatan," ujarnya.
Anung juga memastikan ketersediaan obat, juga ketersediaan masker. Dari 100 ribu masker yang disiapkan, saat ini sudah 30 ribu masker sampai di Natuna. Begitu pula ketersediaan logistik untuk seluruh WNI yang sedang dalam proses observasi.
Hal itu, ujar Anung, sudah cukup menjadi bukti bahwa kondisi di Natuna sudah semakin kondusif dan ketakutan warga mulai memudar.
Baca Juga
Ramai-ramai Takut dengan China
