- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Pekik teriakan puluhan orang membahana di pintu masuk sebuah hotel berbintang lima di bilangan Jakarta Pusat. Puluhan orang yang didominasi oleh anak muda ini terpecah menjadi dua kubu. Mereka terlihat beradu nyanyian. Keduanya beradu suara menjadi yang paling lantang, sebagai simbol dukungan.
Iringan tepuk tangan dan sorak-sorai pun menggema. "Jokowi! Jokowi! Jokowi!" teriak mereka. Teriakan tersebut dibalas oleh kubu lainnya. "Prabowo...Prabowo..." sorak para pendukung.
Mereka adalah relawan dan pendukung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin serta nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Keterlibatan relawan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mulai mencuri perhatian. Mereka bekerja suka rela, selama 24 jam demi memenangkan pasangan yang mereka dukung. Kemunculan relawan disebut sebagai perkembangan demokrasi ke arah yang lebih positif. Sebab, kehadiran mereka mengindikasikan munculnya partisipasi politik masyarakat di luar dominasi partai politik.
Adalah era pemilihan presiden secara langsung yang memunculkan ruang untuk publik memiliki idola baru untuk dijagokan sebagai Presiden RI. Kemunculan relawan juga diindikasikan sebagai naiknya tingkat melek politik di masyarakat.
Ketua Umum Projo, salah satu kelompok relawan pendukung Jokowi, Budi Ari Setiadi, mengatakan, organisasi relawannya berdiri sejak awal 2013. Alasannya memilih Jokowi karena berhasil membuat brandmark baru dalam peta perpolitikan nasional. Menurut dia, setidaknya standar era kepemimpinan baru ini harus dimaknai secara baik, secara positif bahwa pemimpin yang lahir dari rakyat itu adalah pemimpin yang mau dan mampu menggerakkan perubahan.
"Dan, selama 4,5 tahun periode pertama sudah bisa terlihat perubahan dan kerja nyata Jokowi," ujarnya kepada VIVA, Rabu, 20 Maret 2019.
Budi menuturkan, saat ini Projo sedang mempersiapkan hampir 7.200 koordinator kecamatan untuk menyiapkan saksi di seluruh TPS yang jumlahnya mencapai 802 ribu di Indonesia. Sehingga, pada 17 April mendatang mereka menjadi salah satu organisasi yang memiliki hitungan angka pasti, rigit, dan lengkap.
Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi bersama Jokowi
Untuk pendanaan Projo, Budi mengaku sejak awal prinsipnya adalah partisipatif, mandiri, dan gotong royong. "Kami tidak bergantung atau meminta dari salah satu sumber dana para pengusaha. Kami bergerak independen. Namun, tentu saja kami banyak menerima bantuan dari berbagai pihak tapi sifatnya adalah kerja sama saling menguntungkan bukan transaksional," ujarnya menegaskan.
Jumlah anggota Projo saat ini sudah tersebar di 34 provinsi dan 517 kabupaten/kota, dengan berbagai macam profesi di antaranya dokter, insinyur, aktivis, pengusaha, ibu rumah tangga dan buruh.
Berbeda dengan Projo, Santri Milenial atau disingkat Samil merupakan relawan yang baru berdiri menjelang Pemilihan Presiden 2019. Ketua Umum Samil, Fuad Al-Athar mengatakan, latar belakang terbentuknya Samil memang karena alasan politik. Menurut dia, organisasi relawan yang ia pimpin berada di garis yang sama dengan para kyai dan ulama yang cinta tehadap bangsa dan mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah.
“Jadi, mengentalnya politik Islam kanan, maraknya hoaks, intoleransi dan percobaan untuk mendeligitimasi otoritas ulama di Indonesia menjadi pemicu pertama yang menyusun latar belakang SAMIL,” ujarnya kepada VIVA, Rabu, 20 Maret 2019.
Ia menjelaskan, sebelum menjadi SAMIL Jokowin, komunitasnya adalah jejaring para santri yang sudah lama ada. Kemudian setelah Jokowi memilih Kiyai Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya, komunitas ini mulai melakukan konsolidasi darat dengan jaringan di daerah dan memutuskan untuk mendukung pasangan 01. “Kami mendaftarkan diri pada TKN dengan Nama SAMIL Jokowin. Kira-kira bulan Agustus 2018,” ujarnya menambahkan.
Menurut Fuad, Samil didirikan oleh jaringan para santri yang memiliki pandangan kebangsaan yang bhinneka dan demokrasi yang moderat, kosmopolit dan meletakkan kemaslahatan, kesejahteraan sebagai agenda utamanya, jadi bukan hanya demokrasi yang asal bebas, liberal atau yang terputus dari nilai-nilai lokalnya.
Relawan milenial
Ia menyatakan, Samil berdiri secara mandiri dan tidak ada ada inisiasi dari timses Jokowi. “Bahwa kami sekarang jadi bagian dari timses Jokowi itu mekanisme administratif karena pandangan sama untuk memenangkan orang baik seperti Jokowi-Kyai Ma’ruf.”
Tak mau kalah, di kubu paslon 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno juga bertebaran kelompok relawan. Salah satunya adalah Roemah Djoeang. Sekretaris Roemah Djoeang, Tino Rahardian menjelaskan, awal kelahiran organisasi relawannya adalah pada saat Pilkada DKI Jakarta. Ia mengatakan, bahwa organisasinya bergerak secara mandiri dan mendapat amanah dari cagub dan cawagub Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, kala itu, untuk menjadi simpul pemenangan mereka. Untuk pilpres tahun ini, Tino mengaku diberi amanah lagi untuk memperluas jaringan relawan dari awalnya di Jakarta menjadi level nasional. Tujuannya untuk mendata lalu memperluas relawan di bawah bendera Roemah Djoeang.
Cawapres Sandiaga Uno bersama relawan Roemah Djoeang
Saat ini Tino sedang mengupayakan membentuk koordinator di 100 ribu dari total TPS di seluruh Indonesia. Ia juga berinisiatif mengelola relawan secara profesional. Banyak simpul-simpul profesional dan diberkati dengan kemajuan teknologi seperti media sosial. "Kami lebih bergerak bebas. Kami juga berjuang dengan cara kami. Kami mempunyai satu teknik yang kami yakini signifikan. Karena cara kami sudah terbukti dalam Pilkada DKI kemarin," ungkap Tino.
"Jadi pendataan secara online. Dan, kami punya aplikasi berbasis web sendiri. Bisa menambah pertumbuhan relawan yang signifikan. Jadi relawan mendaftar mandiri. Cukup efektif. Kami terus menyempurnakan sistem kerja. Kami meyakini bisa cukup efektif untuk memenangkan Pilpres".
Tino kembali menegaskan bahwa Roemah Djoeang bergerak secara mandiri. Ia tidak mengenal istilah ongkos pengganti sehingga berupaya betul mengembangkan spirit kerelawanan. "Dalam definisi kami, menyumbangkan sesuatu sesuai kemampuan. Entah itu sumbang uang ataupun doa."
Garda Depan
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Garda Maharsi mengatakan, seperti Pilpres 2014, tahun ini memang diramaikan dengan banyaknya relawan yang terlibat. Ia melihat, kalau di TKN relawan merupakan komponen yang sangat penting. Sebab, kerja relawan itu tersinkron lewat kerja-kerja yang sifatnya teritorial.
Artinya, pendekatannya teritorial maka sejauh bisa diakses sama partai, lewat struktur partai sampai bawah, dijalankan. Tapi di luar itu, relawan mengambil ruang yang paling luas. "Jadi kalau untuk urusan door to door itu banyak kami temui relawan berada di pusat-pusat keramaian masyarakat. Mereka jadi juru terang," kata Garda kepada VIVA Rabu, 21 Maret 2019.
Ia menuturkan, yang dimaksud juru terang di sini adalah menjelaskan pencapaian Joko Widodo sebagai presiden selama lima tahun pertama. Kemudian, memberikan cahaya terang dari kegelapan hoax atau berita maupun informasi yang salah, misinformasi, mispersepsi seputar Jokowi.
Garda mengatakan, ada sekitar tiga ribu kelompok relawan yang mendukung paslon 01. Bahkan, klaim dia, jika sampai ke daerah-daerah, jumlah relawannya bisa menembus angka tiga juta orang. Dari relawan sebanyak itu, lanjut Garda, ada yang kelompok baru yang bergabung sampai relawan yang dahulu pada Pilpres 2014 mendukung paslon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
"Kami memberikan panduan. Sebagai juru terang yang jelas relawan harus turun, kemudian ketuk pintu ketemu langsung tatap muka dengan pemilih itu kasih panduan bagaimana menyampaikan capaian pemerintah. Program yang ke depan akan dilakukan. Untuk menangkal hoax, kami juga membekali mereka dengan data-data," ujarnya menambahkan.
Salah satu relawan pendukunn paslon 01
Kendati demikian, Garda mengakui bila di beberapa titik proses orkrestrasinya seperti tersendat. Menurut dia, hal itu semata-mata karena permasalahan komunikasi dan luasnya teritorial masing-masing relawan.
Mengenai pendanaan, Garda mengatakan, jika untuk hal-hal yang sifatnya kesekretariatan di internal, mereka sudah ada yang namanya Rumah Aspirasi. Di mana di dalamnya terdapat beragam aktivitas seperti kegiatan deklarasi, rapat, brainstorming, terus titik kumpul untuk melakukan door to door, dan canvasing. "Tapi, kalau gerakan arus bawah atau grassroot, itu semua murni mereka (relawan)."
Senada, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade juga mengatakan, peran relawan sangat penting dan sudah menjadi kekuatan. Ia menuturkan, mereka secara sukarela mensosialisasikan program paslon 02 tanpa perlu mengeluarkan biaya.
"Relawan ini sebagian besar berdiri sendiri dan resmi terdaftar di BPN. Mereka terbentuk atas dasar keinginan mengubah Indonesia. Jadi kami enggak pernah nyuruh, terus kita kasih duit. No! Tapi enggak tahu ya, kalau relawan di sebelah," katanya, sembari melempar senyum tipis kepada VIVA.
Andre juga mengaku mengawasi dan mengarahkan seluruh relawan BPN. Hal ini untuk menekankan agar setiap kegiatan dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada. Dalam artian tidak melakukan hal yang melanggar aturan terkait pemilu. Terkait pendanaan, Andre mengklaim jika mereka tidak mengeluarkan uang untuk para relawan.
"Lagian juga kami dapat uang dari mana untuk itu. Justru mereka swadaya mengumpulkan biaya sendiri. Tapi meskipun begitu relawan kami militan semua. Jadinya efektif bekerja," ujarnya menambahkan.
Kegiatan relawan Prabowo
Guna menjaga kerja relawan, di direktorat relawan di bawah kendali Ferry Mursyidan Baldan, Andre selalu mengadakan pertemuan rutin sekali sebulan dengan seluruh pimpinan relawan. Kemudian, ada jalur-jalur komunikasi seperti WhatsApp untuk memberikan arahan informasi kepada mereka.
Ketika ditanya mana yang lebih penting dalam pemenangan, kerja kader partai atau relawan, Andre menegaskan dua unsur ini sama pentingnya. Tidak bisa dibedakan, karena semua harus bersinergi dan bekerja dengan optimal untuk dapat memenangkan Prabowo-Sandi.
Mengenai pernyataan sejumlah kalangan yang menilai bahwa pemilu serentak membuat perhatian partai politik menjadi pecah antara pileg dan pilpres, Andre membantah. Menurutnya partai politik maksimal memperjuangkan pileg dan pilpres. "Caranya adalah setiap caleg yang berkampanye dan turun ke masyarakat, mereka juga harus mensosialisasikan capres yang diusung oleh partai mereka."
Tak Lagi Militan
Keterlibatan relawan disebut sebagai meningkatnya sikap altruisme, atau tindakan sukarela tanpa berharap imbalan, di masyarakat. Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menilai, bahwa dari kedua kandidat ini ada pergeseran militansi relawan yang tidak sesolid dahulu.
Menurut dia ada beberapa indikasi, di antaranya inisiatif pembentukan relawan. "Dulu alamiah ada. Inisiatif kolektif kesamaan ide gagasan pada calon tertentu. Sekarang bukan dari bawah, tapi sebagian dari atas. Dimobilisasi. Ada Demotivasi relawan," kata Arya kepada VIVA, Jumat, 22 Maret 2019.
Ia beralasan, karena bisa jadi dari kandidat tidak muncul inovasi yang kuat, sehingga tidak muncul yang namanya motivasi. Arya melihat, dari sisi penetrasi, relawan pada pileg dan pilpres 2019 mengalami penurunan drastis.
Relawan Prabowo, Koppasandi
Meski kedua pasangan sudah didukung sejumlah partai. Namun, peran relawan tetap menjadi pilihan meskipun tergantung dari kontribusi. "Kalau aktivitas besar tentu kontribusi besar. Kalau banyak enggak berkontribusi, ya, enggak signifikan pula tergantung aktivitas," ujarnya menambahkan.
Ketika ditanya, seberapa penting dan kuatnya mereka, baik di kubu Jokowi dan Prabowo, Arya menegaskan dirinya tidak melihat relawan sekarang punya greget seperti lima tahun lalu. "Militansi enggak kuat. Posisi relawan tidak sekuat dulu."
Pengamat politik LIPI, Syamsuddin Harris melihat, saat ini pemilih semakin independen. Dengan begitu, baik relawan maupun partai politik mempunyai peran masing masing. Menurut dia, perhatian partai politik lebih fokus ke pemilihan legislatif, lantaran hal itulah yang menentukan posisi mereka di parlemen.
"Karena parliamentary threshold-nya empat persen. Jadi relawan bisa memanfaatkan celah-celah yang tidak tersentuh parpol," ujarnya kepada VIVA, Jumat, 22 Maret 2019.
Relawan Jokowi, Jaringan Kiai Santri Nasional
Awalnya, kemunculan relawan sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Namun, secara perlahan, kini masyarakat melihat posisi partai politik yang bekerja dalam mendukung kandidat. "Kalau kerja relawan langsung tidak membawa embel-embel parpol. Kerja parpol ada pola dan struktur."
Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asyari mengatakan, relawan masuk kategori tim kampanye. Hal ini karena mereka harus mengetahui siapa yang mengkoordinator, narahubung atau contact person, serta alamat. "Yang jadi timses (tim sukses), ya, tercatat di KPU. Kalau tidak berarti bukan," ujarnya kepada VIVA, Kamis, 21 Maret 2019.
Ia menegaskan, tim sukses diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Hal ini supaya ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu juga diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. "Jadi ada sanksi jelas bila terbukti melanggar." (mus)
Baca Juga
