- ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
VIVA – Sekelompok anak terlihat berbaris sambil membawa sekantong sampah yang mereka bawa dari rumah. Isinya rata-rata sampah plastik seperti botol dan kemasan bekas makanan. Beberapa guru masih berusaha mengatur antrean dan meminta anak-anak agar tetap tertib.
Anak-anak dari SD DDI Kota Palu yang berbaris itu nampak tak sabar. Mereka ingin menukar sampah-sampah yang mereka bawa dengan hadiah botol minum isi ulang dan sedotan yang terbuat dari bambu.
Sepekan sebelum tsunami menghantam kota Palu, VIVA berkesempatan meliput aktivitas LSM Divers Clean Action membersihkan sampah laut bersama Seangle, komunitas anak muda Palu yang peduli permasalahan sampah plastik di lingkungannya.
Salah satu program LSM ini adalah melakukan edukasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah bagaimana memilah sampah plastik, mendaur ulang hingga bagaimana mengolah sampah menjadi uang.
Switenia, Founder Divers Clean Action mengatakan, Indonesia adalah negara terbesar ke-2 yang berkontribusi pada puing sampah plastik di laut dunia. Hal itu sangat menyedihkan, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kelautan.
"Setidaknya, 1,29 juta ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun atau setara 200 ribu kali lipat berat gajah Afrika dewasa. Indonesia bisa dibilang sedang menghadapi darurat sampah plastik," ujarnya kepada VIVA beberapa waktu lalu.
Divers Clean Action dan Tim Seangle bersih-bersih laut
Dalam kegiatan bersih-bersih sampah laut di pantai Tanjung Karang Kabupaten Donggala, selama 15 menit ditemukan 5,8 kilogram sampah di area pantai seluas 300 meter persegi. Sampah yang ditemukan antara lain kemasan plastik, sedotan plastik, popok bayi, sandal, hingga sampah elektronik.
"Sampah plastik paling banyak di antara sampah yang ditemukan di laut. Sedotan termasuk 5 besar sampah plastik yang didapat. Tak hanya di bibir pantai, juga di area konservasi mangrove Palu," ujarnya.
Masalah sampah plastik di Indonesia memang tengah menjadi perhatian. Bukan hanya di Palu, beberapa daerah di Indonesia seperti Bangka, Bali hingga Pulau Jawa menjadi kota penyumbang sampah karena wisatawan dan kepadatan penduduk
Upaya Pemerintah Memberantas Sampah Plastik di Laut
Guna menanggulangi permasalahan sampah, pemerintah Indonesia telah menyusun rencana nasional untuk mengatasi sampah plastik, khususnya di laut. Rencana tersebut memuat tentang pengembangan bioplastik, daur ulang, pengelolaan sampah menjadi energi, hingga langkah penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah.
Sebagai awal, rencana tersebut disusun dalam dalam lima pilar, yakni melakukan perubahan perilaku, mengurangi produksi sampah di darat, mengurangi produksi sampah dari aktivitas di laut, mengurangi produksi dan penggunaan sampah, serta meningkatkan mekanisme pendanaan, reformasi kebijakan, dan penegakan hukum.
Untuk menunjukkan keseriusan, pemerintah telah bertekad untuk mengurangi sampah di lautan sebesar 70 persen pada tahun 2025 dan menginvestasikan sebesar 1 miliar US $ untuk program pengelolaan sampah.
Tak hanya itu, pemerintah menggandeng Kemenko Kemaritiman dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta mengembangkan penerapan kurikulum kemaritiman soal upaya penanganan sampah plastik yang mengancam laut Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyiapkan beragam strategi guna merealisasikan target 2025 bebas sampah laut. Salah satunya adalah dengan memastikan kegiatan pembersihan pantai setiap satu bulan sekali.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti menyatakan, ada tiga hal utama yang difokuskan KKP dalam upaya pembersihan pantai tersebut.
"Pertama adalah dengan menjaga agar sampah plastik di daratan tidak berakhir di laut. Kedua dengan menekankan upaya daur ulang sampah plastik dan ketiga mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi konsumsi plastik sekali pakai," ujarnya kepada VIVA beberapa waktu lalu.
Guna mendukung upaya tersebut, KKP telah menganggarkan dana sebesar Rp10 miliar pada tahun lalu. Sebanyak Rp2,5 miliar digunakan untuk membeli 11 mesin pencacah plastik yang ditempatkan di 11 titik dan juga membeli mesin kompos organik dari air untuk ditempatkan di enam titik.
Upaya Selesaikan Masalah Sampah Plastik di Daratan
Heboh mengatasi masalah sampah laut, pemerintah juga tak boleh luput dari permasalahan sampah plastik di daratan dan menjaganya agar tidak terbawa ke perairan.
Selama ini yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah plastik di daratan yang mengandalkan metode 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dinilai kurang efektif oleh banyak kalangan. Widhyanto Muttaqien, aktivis Center for Research on Environment, Appropriate Technology, and Advocacy (CREATA) menyebut, selama ini fokus pemerintah menanggulangi sampah plastik hanya seputar daur ulang, pemilahan sampah, hingga sistem pembuangan akhir sampah yang tak berjalan sukses.
"Di Indonesia, walau di rumah sampah telah dipilah, di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah tersebut akan tercampur lagi," ujarnya kepada VIVA beberapa waktu lalu.
Tak hanya itu, pengurangan konsumsi plastik sendiri dilakukan pemerintah dengan berbagai cara, dimulai dari penerapan kantong plastik berbayar, pembuatan kantung plastik ramah lingkungan, hingga kebijakan cukai terhadap kemasan plastik.
Petugas menempelkan aturan terkait larangan menggunakan kantong plastik di Bogor
Namun berbagai cara yang dilakukan pemerintah dianggap belum efektif. "Kantung plastik ramah lingkungan itu tak punya nilai jual, jadi jarang diambil pemulung dan tak bisa didaur ulang. Jadi sebelum terurai, itu tetap jadi masalah yang harus ditanggulangi," ujarnya.
Penerapan kantong plastik berbayar pun belum terlihat efektif. "Terakhir, kebijakan cukai terhadap kemasan plastik diperkirakan akan merugikan negara sebesar Rp528 miliar dalam 1 tahun," ujarnya.
Menjawab hal itu, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal Tahar mengatakan, persoalan sampah selama ini berujung ke sistem yang digunakan TPA. "Sistem pengolahan sampah TPA sekarang ini yang dianjurkan adalah sanitary landfill bukan open dumping, namun yang gunakan sistem tersebut tidak sampai 50 persen. Bahkan teman-teman PU menyebut yang gunakan di TPA itu lebih kecil lagi."
Sanitary Landfill adalah sistem pengelolaan (pemusnahan) sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah.
Sedangkan open dumping adalah cara sederhana membuang sampah pada suatu legokan atau cekungan tanpa menggunakan tanah sebagai penutup sampah sehingga berpotensi mencemari dan tak sehat. Cara ini sudah tidak direkomendasi lagi oleh Pemerintah RI karena tidak memenuhi syarat teknis suatu TPA Sampah.
Dengan kondisi tersebut ia mengupayakan untuk menangani sampah secara stimultan. "Harus menyeluruh mulai dari hulu (produsen, konsumen, dan perubahan perilaku), sedangkan dari hilirnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah seperti sarana dan prasarana dan lain-lainnya," ujarnya.
Sejauh ini KLHK telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi sampah plastik, seperti yang disebut Novrizal, dari hulu ke hilir.
"Pertama, kita juga ikut berperan dan bertanggung jawab terhadap pengurangan sampah, baik itu dari packaging-nya, kemasannya, atau pun dari produknya."
Secara struktural KLHK juga sedang menyiapkan roadmap pengurangan sampah oleh produsen. "Jadi setiap produsen punya peran dari mendesain ulang packaging-nya (yang ramah lingkungan), postconsumer-nya hingga membangun recycling industrinya. Karena recycling industri ini juga harus punya kapasitas besar, punya high technology juga kan, sehingga memang bisa menjadi sebuah sirkulasi ekonomi yang utuh," ujarnya.
Kedua, menurutnya KLHK berupaya mendorong perubahan perilaku masyarakat, minimal itu bagaimana bisa menjadi lifestyle, sehingga mindset masyarakat memang mengurangi sampah.
"Ketiga, kita tingkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sampah, baik sarana maupun prasarananya. Karena memang penanganan sampah ini tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri," ujarnya.
Inovasi lain yang bisa diupayakan
Selama ini upaya yang disodorkaan kepada masyarakat adalah recycling namun nampaknya sulit jika kesadaran masyarakat tak digunakan. Hingga kini sampah plastik yang berhasil didaur ulang sekitar 11 persen dan dominan dari sektor swasta.
Di sisi lain, upaya pengolahan limbah sampah juga terus dilakukan, misalnya dengan mengembangkan teknologi aspal plastik. Inovasi itu telah diterapkan sejak 2017 lalu di beberapa wilayah di Indonesia. Ide yang diadopsi dari India tersebut diimplementasikan pada proyek percontohan di ruas jalan daerah. Uji coba tersebut telah berhasil dilakukan sebagai campuran material pembangunan jalan di Bali, hingga Bekasi, Jawa Barat.
"Masalah sampah ini kami sudah berjanji 70 persen bisa diselesaikan 10 sampai 15 tahun ke depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kepada VIVA beberapa waktu lalu.
Dengan pemanfaatan sampah plastik sebagai pembangunan jalan, mantan Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu meyakini, persoalan sampah plastik yang setiap harinya bisa mencapai delapan ribu ton dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat.
Tak hanya itu, inovasi mengolah limbah sampah juga bisa diolah menjadi sumber energi hingga menjadi barang yang dapat digunakan kembali.
Sampah botol plastik, juga telah dimanfaatkan sejumlah merek fesyen ternama. Kaus, sarung tangan hingga pakaian dalam yang terbuat dari proses daur ulang botol plastik melibatkan produsen fesyen ternama.
Bogor terapkan BOTAK untuk tanggulangi sampah plastik
Penerapan aturan Bogor Tanpa Kantong Plastik (BOTAK) di toko modern dan pusat perbelanjaan berlaku mulai 1 Desember 2018, sesuai peraturan Wali Kota Bogor nomor 61 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, program larangan penyediaan kantong plastik ini merupakan usaha Pemkot Bogor dalam bidang lingkungan hidup. "Ini yang kita lakukan untuk menyelamatkan kota kita saat ini. Jadi ini adalah ikhtiar kita. Kita melangkah menuju babak baru. Di Indonesia, Bogor menjadi kota ke-empat yang mulai melarang kantong plastik."
Ia meyakini bahwa penyumbang sampah plastik terbesar adalah sektor ritel. Namun ia bersyukur dalam menjalankan aksi ini, tidak ada yang menolak. "Saya bahkan melihat toko, minimarket yang memasang sendiri pengumuman ini. Dan Insyaallah ada alternatif lain yang disediakan toko tersebut sebagai pengganti plastik."
Tak hanya sektor ritel yang menanggapi positif, namun masyarakat juga mendukung penuh BOTAK.
"Masyarakat sangat mendukung, untuk awal belum terbiasa. Selain itu banyak cara untuk mengganti penggunaan kantong plastik. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih murah lagi nanti, ada beberapa titik lagi."
Ia melanjutkan bahwa beberapa ritel modern masih ada yang menghabiskan stok plastik yang diberi label SNI dan diberi waktu hingga bulan Maret. "Saat ini masih tahap sosialisasi. Nantinya juga berlaku Perda 2012, ada sangsi kurungan, denda, sampai pencabutan izin bagi yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah dalam mengelola sampah."
Sebelumnya Pemerintah Kota Bogor telah melakukan sosialisasi dengan membagikan tas guna ulang pengganti kantong plastik kepada warga masyarakat sebagai upaya mendukung dan membantu program tersebut.
Perjalanan Indonesia dalam memerangi sampah plastik masih panjang dan berliku. Tapi bukan hal yang mustahil, dengan sumbangsih dari semua pihak. Langkah kecil pun berarti besar. Mulai lah 'diet' plastik dari diri sendiri.
