- VIVA/Yasir
VIVA – Sekilas bangunan kerajaan dari masa lalu itu terlihat megah. Sekelilingnya dibentengi tembok kokoh. Namun jika diamati lebih dekat, kegagahan itu mulai terkoyak.
Catnya mulai mengelupas, banyak bagian yang rompal), pilar kayu pun sudah mengeropos. Bahkan, tiga bulan lalu, ada bangunan yang roboh.
Bangunan tersebut tepat berada di barat garasi kediaman sang raja. Seminggu lalu, bangunan yang terletak di seberangnya, bernama Dalem Suryomiharjan, rusak serta atapnya ambrol.
Meskipun bagian yang rusak itu bukan kediaman raja tapi tetap menunjukkan bangunan tersebut sudah mulai lekang dimakan zaman. Bisa jadi bangunan itu memang sudah lapuk dimakan usia, bisa juga karena minimnya perawatan. Apalagi dalam satu dekade terakhir, keraton itu diliputi prahara konflik internal yang belum kunjung selesai.
Bangunan Keraton Solo. (VIVA/Fajar Sodiq)
Itulah gambaran Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Keraton Solo. Kasunanan ini merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang masih eksis hingga kini.
Islam sendiri masuk ke Indonesia pada sekitar abad ketujuh sampai dengan delapan Masehi. Masuknya Islam membawa banyak perubahan dari segi keyakinan sampai bidang politik, dan pemerintahan yang ditandai munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan wilayah lainnya.
Di Pulau Jawa sendiri, Islam disebarkan Walisongo pada abad ke-14 Masehi. Seiring dengan perkembangan Islam yang meluas lalu muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, Mataram Islam, Cirebon, dan Banten.
Berdasarkan riset Kementerian Dalam Negeri pada 2012, ada 186 kerajaan yang masih eksis di tanah air, namun tidak berdaulat lagi karena bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari jumlah itu, setidaknya ada beberapa kerajaan bercorak Islam, antara lain Kasunanan Surakarta, Kesultanan Ngayogyakarta, Kesultanan Demak, Cirebon, Ternate, Kanoman, Deli, Banten, Gowa-Tallo, dan kerajaan-kerajaan di Aceh.
Bekas Mataram Islam
Kasunanan Surakarta Hadiningrat terbentuk melalui perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian ini ditandatangani Pangeran Mangkubumi dan VOC di bawah Gubernur Jenderal Jacob Mossel. Buntut perjanjian itu, Kerajaan Mataram Islam dibagi dua yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah daerah Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Pakubuwana III tetap berkuasa atas setengah daerah lainnya dengan nama baru Kasunanan Surakarta, dan daerah pesisir tetap dikuasai VOC.
Sebagai kerajaan Islam yang masih berdiri sampai saat ini, selain dalam bentuk keraton, Kasunanan Surakarta juga memiliki sejumlah peninggalan sejarah yaitu Masjid Agung Keraton Solo, yang telah ada sejak masa Pakubuwana II. Peninggalan lainnya madrasah Mambaul Ulum yang dibangun tahun 1905 pada masa Pakubuwana X.
Tafsir Anom Keraton Kasunanan Surakarta, KRT Pujo Dipuro, mengatakan, Mambaul Ulum merupakan peninggalan yang monumental dalam pengembangan Islam di Keraton Kasunanan Surakarta. Alasannya, terkait infrastruktur yang sistematis karena madrasah ini menjadi kaderisasi ulama pada masa pemerintahan keraton dulu.
"Selain membangun madrasah pada 1905, PB X juga membangun basis-basis ulama di berbagai daerah. Seperti halnya Kyai Idris di Jamsaren yang membangun pesantrennya. Sedangkan lembaga madrasahnya di Mambaul Ulum," ujarnya kepada VIVA, belum lama ini.
Bangunan Mambaul Ulum di Surakarta. (VIVA/Fajar Sodiq)
Hanya saja fungsi madrasah Mambaul Ulum yang memiliki luas 2.028 meter persegi, kemudian berubah seiring dengan masa peralihan bergabungnya Keraton Kasunanan Surakarta kepada Republik Indonesia. Setelah itu madrasah itu pun langsung diambil alih Kementerian Agama untuk dijadikan sekolah Pendidikan Guru Agama.
"Secara kualitas pengelolaan Mambaul Ulum dari masa kejayaan keraton dibandingkan dengan saat ini terjun bebas. Ini menjadi keprihatinan kita, umat Islam kehilangan rohnya di sini," kata dia.
Setelah itu, perubahan kembali terjadi di Mambau Ulum. Setelah tidak digunakan sebagai PGA, bangunan tersebut digunakan menjadi boarding school putri MAN 2 Surakarta. Setiap harinya bangunan tersebut selain berfungsi untuk sekolah juga untuk asrama para siswi dari berbagai daerah di Indonesia.
"Digunakan sebagai boarding school MAN itu beberapa tahun terakhir ini," katanya.
Sementara itu, Kesultanan Ngayogyakarta yang saat ini dipimpin Sri Sultan HB X memiliki sejumlah warisan sejarah yang menunjukkan bagian penting dalam penyebarluasan agama Islam di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Mulai dari peninggalan bangunan dan tradisi dari keraton Yogyakarta yang erat dengan agama Islam.
Sebelum masuk ke Keraton Yogyakarta tepatnya di sisi barat Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta terdapat sebuah bangunan masjid tua yang kondisi saat ini masih sangat terawat dan digunakan untuk kegiatan umat Islam. Masjid tersebut bernama "Kagungan Dalem Masjid Gedhe Yogyakarta" atau orang awam lebih mengenal dengan nama masjid Gedhe Kauman karena berada di Kampung Kauman.
Masjid Gedhe Kauman ini dibangun pada tahun 1773 oleh Sri Sultan HB I yang kala itu pembangunannya baru pada bagian dalam masjid saja. Namun dengan bergantinya Sultan, pembangunan masjid diteruskan hingga bagian serambi masjid. Bangunan masjid sangat khas dan mirip dengan arsitektur dari Keraton Yogyakarta. Dan pada pemerintahan Sri Sultan HB VIII masjid tersebut mengalami renovasi di bagian atapnya (sirap) dan hingga Sri Sultan HB X renovasi masjid setiap tahunnya dilakukan. Masjid Gedhe Kauman ini juga sudah menjadi wisata sejarah dan juga tempat penelitian bagi sejarawan.
Suasana di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta. (VIVA/Daru Waskita)
Masjid Gedhe Kauman ini seperti saat bulan Ramadan juga melakukan banyak tradisi karena dahulunya Ngarso Dalem Sultan senantiasa memberikan takjil menu makanan buka puasa di kepada para takmir. Saat ini tradisi itu masih dilanjutkan dan tidak sebatas pada takmis, tetapi semua jemaah dan saat ini hampir ada 1.500 takjil setiap sorenya.
"Kalau upacara tradisi nanti pada 1 Syawal ada grebeg Syawal, dari Keraton memberikan gunungan ke Masjid Gedhe, termasuk Grebag Idul Adha dan Maulud Nabi. Itu sangat erat dengan keberadan Islam di Keraton Yogyakarta," ujar Imam Besar Masjid Gedhe Kauman, Budi Setiawan, Selasa, 5 Juni 2018.
Peninggalan benda-benda yang menunjukkan kejayaan Kasultanan Yogyakarta lainnya yaitu Masjid Patok yang terdapat di empat lokasi di Yogyakarta. Di Keraton juga ada kitab Kanjeng Kiai Quran yang ditulis tangan dan disimpan di perpustakaan keraton. Kitab ini tidak dipamerkan, namun bisa dikeluarkan jika ada tamu negara setingkat kepala negara.
"Kiai Quran itu dibuat pada pemerintahan HB V," ujar Staf Tepas Keprajuritan, Keraton Yogyakarta, KRT Kusumonegoro.
Namun, menurutnya, tidak semua benda-benda berbau sejarah ini merupakan bentuk asli. Banyak artefak peninggalan HB I dan II yang hilang dibawa penguasa saat itu, Thomas Stamford Raffles dari Inggris, sehingga harus dibuat ulang. Manuskrip tersebut dibawa ke Inggris, namun tidak semuanya sampai Benua Biru. Sebab tidak sedikit kapal pembawa artefak atau manuskrip yang karam.
"Ada bendera Kanjeng Kyai Tunggul Wulung dan Kyai Pari Anom yang menyerupai surat Al Kautsar yang hanya disimpan di kotak didalam keraton dan hanya dikeluarkan setiap grebeg tahun, atau hanya dikeluarkan delapan tahun sekali. Ada 60 tiang di pegelaran Keraton Yogyakarta yang juga menunjukkan umur dari Nabi Muhammad," katanya.
Kesultanan Cirebon
Selain Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta, kerjaan Islam lain yang masih ada adalah Cirebon. Menelusuri situs www.historyofcirebon, awal pembentukan kerajaan ini dimulai dari pendirian desa Cirebon yang sebelumnya bernama Caruban-Sarumban oleh Ki Danu Sela yang kemudian dijuluki Ki Gedeng Alang-alang. Figur ini kemudian menjadi kepala desa atau kuwu pertama.
Gedeng Alang-alang menjabat sebagai Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati kerajaan Pajajaran. Desa yang didirikanya kemudian menjadi ramai oleh para saudagar yang memang sebelumnya berlabuh di Pelabuhan Muara Jati.
Meskipun ramai, pada masa kepemimpinannya, Cirebon tidak mendapatkan perhatian serius dari pusat Kerajaan Pajajaran. Pelabuhan Muara Jati pada era itu kalah Pamor dengan Pelabuhan Cimanuk di Indramayu.
Keadaan itu berubah setelah Walangsungsang memperistri Nyai Retna Riris atau Nyai Kencana Larang yang merupakan anak dari Ki Gedeng Alang-alang. Setelah Ki Gedeng Alang-alang wafat, Walangsungsang alias Cakrabuana mewarisi jabatan sebagai Kuwu Cirebon.
Pada masa pemerintahan Walangsungsang inilah, Cirebon mendapat perhatian serius dari pusat Kerajaan Pajajaran. Walangsungsang disebut sebagai seorang pangeran yang terbuang, yang terasing dari Istana, anak Parabu Siliwangi dengan Nyimas Subang Larang.
Hingga kemudian Sang Prabu mengirimkan Payung Kandaga kepada anaknya tersebut sebagai tanda bahwa Walangsungsang telah diangkat menjadi Adipati atau Penguasa pesisir utara Cirebon, dengan gelar Sri Magana. Meskipun dengan catatan, Cirebon harus mengirimkan pajak berupa trasi (penyedap rasa masakan) ke Pajajaran setiap tahunnya.
Cirebon di zaman Walangsungsang bertambah terkenal setelah kedatangan ponakannya dari Timur Tengah yaitu Syarif Hidayatullah, yang tak lain juga sebagai cucu Prabu Siliwangi, dia merupakan anak nyimas Rarasantang dengan Raja Hud seorang penguasa di wilayah Banisrail (Mesir dan Palestine).
Hubungan Cirebon dengan negeri-negeri Islam di Nusantara terjalin baik berkat Syarif Hidayatullah seperti hubungan dengan Demak, Campa, Malaka dan Pasai.
Hubungan Cirebon dengan Pusat Kerajaan Pajajaran kemudian menjadi buruk setelah peristiwa perjanjian Pajajaran dan Portugis pada 21 Agustus 1522 Masehi.
Menghadapi masalah tersebut, Cirebon kemudian lebih memilih bersekutu dengan Demak menentang persekutuan Pajajaran dan Portugis. Peristiwa inilah menurut hemat penulis yang ditenggarai sebagai sebab musabab Cirebon memproklamirkan diri merdeka dari Pajajaran dan menyatakan Pendirian Kerajaan Islam Cirebon.
Kompleks Keraton Kasepuhan di Lemahwungkuk, Cirebon, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Dalam versi lain, sebagaimana tertulis dalam sejarah Kabupaten Cirebon, Cirebon memisahkan diri dari Pajajaran terjadi pada Tahun 1482 yaitu dalam tahun ke II setelah Walangsungsang menyerahkan jabatan sebagai penguasa Cirebon kepada keponakannya Syarif Hidayatullah.
Pemproklamiran Cirebon sebagai negara merdeka, didukung oleh Kesultanan Demak dan para Tumenggung dan Adipati pesisir utara Jawa yang sudah menerima Islam. Sementara itu gelar yang disematkan kepada Syarif Hidayataullah selaku Raja Cirebon adalah Kanjeng Sinuhun Jati.
Selain memproklamirkan diri menjadi sebuah Kerajaan Islam yang merdeka dari Pajajaran, Cirebon juga kemudian meneguhkanya dengan perbuatan, dibuktikan mulai setelah itu kemudian Cirebon memutuskan untuk tidak lagi mengirimkan pajak tahunan berupa garam dan trasi ke Pajajaran.
Sikap tersebut kemudian direspons Pajajaran dengan mengirim sejumlah prajurit untuk menyerang Cirebon. Namun, Cirebon mampu mematahkan serangan tersebut.
Masa kejayaan atau keemasan Cirebon sebagai sebuah kerajaan berdaulat dimulai sejak diangkatnya Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Cirebon I sampai dengan berakhirnya pemerintahan Sultan Cirebon ke II yaitu Pangeran Agung atau Panembahan Ratu yakni dari mulai tahun 1479-1649 Masehi.
Pada masa Syarif Hidayatullah Cirebon banyak melakukan gebrakan-gebrakan politik dengan menjalin persahabatan dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara, terutama dengan Demak. Mereka juga melakukan pembangunan besar-besaran, seperti Istana, Masjid Agung serta insfrastruktur lainnya yang kemudian menjadi warisan sejarah hingga kini.
Secara silsilah, dari tahun 1479 sampai dengan 1678 masehi Cirebon dipimpin tiga sultan, empat pangeran dan satu pejabat pengganti sultan. Pada kurun 1479-1495, Kesultanan Cirebon diperintah Syarif Hidayatullah yang merupakan Sultan I Cirebon. Kepemimpinan Syarif Hidayatullah dilanjutkan Fatahillah, Panembahan Ratu (Pangeran Agung), Pangeran Sedang Gayam (Pangeran Dipati Anom Carbon II), Panembahan Girilaya (Pangeran Putera). Pada 1678 Kesultanan Cirebon terpecah menjadi dua kerajaan yaitu Kasepuhan dan Kanoman.
Kesultanan Banten
Kerajaan Islam lain yang hingga kini masih eksis di tanah air adalah Kesultanan Banten. Berdirinya Kesultanan Banten pada tahun 1526 karena Kesultanan Cirebon dan Demak memperluas pengaruhnya di pesisir Jawa, dengan menaklukan beberapa daerah pelabuhan dan menjadikannya pangkalan militer untuk mengantisipasi terealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis di tahun 1522.
Sultan pertamanya Maulana Hasanudin, putra tertua dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Para sultan Banten selanjutnya selalu dilantik di atas Watu Gilang, sebuah batu lebar seperti sajadah yang terletak di tengah kota waktu itu dan menghadap ke arah kiblat umat Islam.
Namun kini, kondisinya tak terawat, terhimpit oleh para pedagang, dipenuhi sampah dan hanya dipagar seadanya dari besi.
Sedangkan kondisi Masjid Agung Banten yang dibangun Sultan Maulana Hasanudin, yang berkuasa tahun 1552-1570, sedikit lebih baik. Sejak pintu masuk masjid, sudah di pasangin keramik. Namun sayang, masih saja banyak pengemis, pedagang asongan hingga Pedagang Kaki Lima yang berjualan di halaman masjid.
Lalu ada Keraton Surosowan seluas empat hektar yang dibangun tahun 1552 Masehi yang menjadi tempat tinggal para Sultan Banten saat berkuasa dahulu, seperti Sultan Maulana Hasanudin hingga Sultan Haji yang pernah berkuasa pada tahun 1672-1687 masehi. Bangunan ini dihancurkan Belanda saat kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa.
Di kelilingi oleh jalanan umum, banyak kendaraan besar dan berat yang melintasi jalanannya, sehingga debu bertebaran kemana-mana. Saat musim hujan, maka jalanan akan menjadi becek.
Baik di bagian luar maupun di bagian dalam keraton, masyarakat sekitar kerap kali menjadikannya lokasi bermain sepak bola hingga layangan. Rumput liar mengelilinginya. Tak ketinggalan, PKL pun meramaikan zona inti di mana Kesultanan Banten pernah berjaya.
Selain benda cagar budaya tersebut, ada lagi Benteng Spellwijk yang dibangun sekitar tahun 1585, ada Vihara Avalokitesvara yang tak berbeda jauh dengan pembangunan Masjid Agung Banten, Danau Tasikardi, Meriam Ki Amuk, hingga Pelabuhan Karangantu yang lokasinya tak jauh dari kompleks Masjid Agung Banten.
Hampir semua kondisi di reruntuhan Kesultanan Banten tak terawat dengan baik, banyak vandalisme, rumput tumbuh tinggi, sampah menumpuk, PKL mengelilingi zona inti dan mengalami kerusakan di banyak sisi.
Bangunan-bangunan peninggalan Kesultanan Banten. (VIVA/Yandi Deslatama)
Ada lagi Situs Keraton Kaibon, yang merupakan tempat tinggal ibu para Sultan Banten. Berdasarkan catatan sejarahnya, Istana Kaibon digunakan sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibunda dari Sultan Syaifuddin. Namun kini hanya tinggal reruntuhannya saja, karena pada tahun 1832, Belanda menghancurkannya saat terjadi peperangan melawan Kerajaan Banten.
Lokasi ini terbilang masih cukup layak dikunjungi. Meski masih ada saja vandalisme atau coretan yang merusak kesakralannya. Selain itu, letaknya yang tepat berseberangan dengan Sungai Cibanten, di sungai itu, kerap kali terjadi penumpukkan sampah di jembatannya, sehingga menimbulkan bau menyengat tak mengenakkan di hidung.
Sejak memasuki situs Kesultanan Banten, masyarakat akan menjumpai pos retribusi yang tak diketahui ke mana larinya uang itu. Ditambah, mereka dengan mudahnya bertemu peminta-minta dan kotak amal, yang biasanya ditabuh keras oleh penjaganya.
Saluran irigasi peninggalan Sultan Banten pun dipenuhi sampah dan tak terawat lagi. Lokasi parkir kendaraan roda empat atau lebih pun masih menggunakan zona inti dari keraton yang dihancurkan oleh Belanda itu. Kolam yang berada di depan Masjid Agung Banten, yang dulu dipergunakan untuk wudhu, airnya terlihat kotor dan tak bisa lagi dipergunakan untuk bersuci.
"Cagar budaya di Banten Lama seperti putra mahkota yang tertidur sehingga harus dibangunkan," kata Penanggung Jawab Dokumentasi dan Publikasi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten, Syarief Ahmadi, Senin, 4 Juni 2018).
Keberadaan situs sejarah itu sendiri telah di atur dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Setiap orang harus menjaga keberadaannya dan situs sejarah tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat pribadi.
Kerajaan Gowa-Tallo
Kerajaan Gowa-Tallo adalah kerajaan Islam di Indonesia yang menjadi simbol kejayaan Islam di Indonesia bagian timur, yang kemudian dikenal sebagai kerajaan besar yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang.
Secara resmi masyarakat kerajaan Gowa dan Tallo memeluk Islam pada abad ke-16. Diawali dengan kehadiran tiga orang mubalig yang bergelar datuk dari Minangkabau.
Mereka adalah Abdul Makmur yang lebih populer dengan nama Datuk ri Bandang, Sulaiman atau dikenal dengan gelar Datuk Patimang, serta Abdul Jawad Khatib Bungsu yang lebih akrab disapa Datuk ri Tiro.
Kendati demikian, sebelum mereka datang di Sulsel orang-orang pribumi sesungguhnya sudah mengenal Islam. Bahkan, Raja Gowa IX Daeng Matanre Karaeng Tumapa'risi Kallonna sudah punya hubungan baik dengan pedagang muslim yang masuk ke Sulsel, walaupun belum menerima Islam. Pada tahun 1605, Raja Gowa IX resmi memeluk ajaran Islam dan diberi nama Sultan Alauddin.
Salah satu peninggalan sejarah dari kerajaan ini adalah Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Pada masanya, masjid tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah melainkan juga benteng pertahanan terakhir bagi keluarga kerajaan.
Hal itu tampak pada dinding masjid yang memiliki ketebalan hingga 1,2 meter, dibangun berdasarkan bahan yang sama dengan benteng pertahanan Kalegowa. Konon, dinding itu dibuat dari susunan bata besar, kemudian direkatkan dengan telur dan kapur.
"Pada masa tersebut, selain sebagai pusat peribadatan dan syiar Islam, masjid ini juga berfungsi sebagai benteng pertahanan semasa perang," ungkap Pengurus Masjid Katangka, Harun Daeng Ngella kepada VIVA, Minggu, 3 Juni 2018.
Selain itu, di sisi mimbar dalam masjid itu juga terdapat dua tombak bermata tiga yang bermakna dua kalimat syahadat. Masing-masing tombak tampak tergantung bendera, putih dan hijau yang bertuliskan dua kalimat syahadat.
Bangunan Balla Lompoa, yang merupakan rekonstruksi dari istana Kerajaan Gowa. (VIVA/Yasir)
Saat ini keluarga kerajaan Gowa tidak pernah lagi melaksanakan ritual atau tradisi kerajaan sejak Balla Lompoa atau Istana Tamalate berada dalam statu quo, ditandai dengan terbitnya surat dari Mabes Polri tentang sengketa rumah adat Balla Lompoa, pada 2017 lalu.
Balla Lompoa merupakan rekonstruksi dari istana Kerajaan Gowa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-31, I Mangngi-mangngi Daeng Matutu, tahun 1936.
Balla Lompoa atau rumah kebesaran, adalah museum berbentuk rumah panggung, dengan sebuah tangga setinggi lebih dari dua meter untuk masuk ke ruang teras. Seluruh bangunan terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.
Museum Balla Lompoa berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi benda-benda Kerajaan Gowa, sekaligus menjadi pusat kegiatan kerjaan.
Hanya saja, sejak Balla Lompoa dalam proses hukum, tidak ada lagi aktivitas kerjaan yag dilaksanakan di tempat itu. Saling klaim antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan keluarga Kerajaan Gowa menjadi pemicunya.
Kerajaan Islam di Aceh
Tidak hanya di tanah Jawa, dan bagian timur Indonesia. Kerajaan Islam juga ditemui di Pulau Sumatera, salah satunya Aceh. Di sini, ada beberapa kerajaan antara lain Samudera Pasai, Kerajaan Peureulak, hingga Kerajaan Aceh Darusalam, dan lain-lain.
Mereka mewariskan peninggalan sejarah berupa batu-batu nisan kuno. Penemuan batu nisan yang tertua ada di Kampong Pande, Banda Aceh. Namun, sebagian nisan bernasib tragis. Ada yang masih tenggelam dipinggiran pantai Kampung Jawa, bahkan ada nisan yang diambil oleh warga lalu dijadikan untuk asah parang. Kemudian, ada juga tertimbun oleh tumpukan sampah akibat akan dibangunnya proyek instalasi pengelolaan air limbah (Ipal) 2017 lalu.
Kemudian, peninggalan kejayaan kerajaan Islam lainnya, yaitu benteng Hindu yang diubah menjadi masjid pada tahun 1520 di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Syah yang memerintah Kerajaan Aceh Darussalam dari tahun 1514 hingga 1528. Dan pengikut dari kerajaan Lamuri serta bangunan yang awalnya beragama Hindu, diislamkan sehingga ada proses islamisasi secara besar-besaran.
Meski telah berusia ratusan Tahun, Masjid Tuha Indrapuri ini tetap berdiri di di tengah perumahan warga. Masjid ini juga dijadikan sebagai lokasi tempat beribadah warga Kecamatan Lamuri.
Bangunan Masjid Tuha Indrapuri di Aceh. (VIVA/Dani Randi)
Di ruang masjid bersejarah ini, artefak yang masih utuh berupa 36 tiang penyangga atap masih tertata rapi dengan ukiran kaligrafi arab di sudut penyangga. Namun, di sekeliling luar pekarangan masjid tampak kurang terawat.
Halaman sebelah kiri masjid ditumbuhi rumput liar. Kemudian di pekarangan belakang pun juga sama. Seperti tidak terawat terkesan dibiarkan dan warna dinding benteng kusam dan berlumut. Juga beberapa benteng seperti benteng inong bale, benteng indraparta kondisinya nyaris tak pernah dirawat. Padahal bangunan itu sudah termasuk dalam benda cagar budaya yang dilindungi.
Kasubag Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Dahlia, tak menampik masih banyak peninggalan dan jejak kerajaan islam yang masih belum terpelihara dengan baik. Dan dalam kondisi tidak terawat. Seperti Masjid Tuha Indrapuri dan nisan-nisan kuno yang ada di sudut Kota Banda Aceh.
"Bukan berarti kita mengabaikan, tapi kita tetap memantau objek-objek itu. Kemudian kita perbaiki dan rawat melalui pihak ketiga, memang masih banyak yang kondisinya mengkhawatirkan. Ini tugas kita ke depan," ujarnya.
Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, kerajaan Islam selain Yogyakarta dan Surakarta yang masih eksis antara lain Cirebon, Tidore, Siak, Deli, dan lain-lainnya. Menurutnya, kerajaan-kerajaan itu bertahan karena menjaga simbol kulturalnya.
Dia menyampaikan sejak Republik Indonesia berdiri, semuanya sepakat untuk bersama-sama membangun negara ini. Misalnya saja kerajaan Siak, rajanya ketika itu menyerahkan mahkotanya kepada Republik.
"Itu tandanya bahwa mereka ikut di dalam Republik. Setelah itu mereka lebih kepada penguatan kultur atau tradisi. Jadi kalau sekarang itu ditanyakan peran keraton sekarang itu utamanya sebagai penjaga benteng tradisi, karena mereka pewaris tradisi dan pelestari tradisi itu juga," katanya saat dihubungi VIVA, Kamis, 7 Juni 2018.
Hilmar melanjutkan kerajaan-kerajaan itu juga hingga kini masih memiliki pengaruh sosial. Masyarakat sekitar masih menganggap mereka. Tapi memang yang masih memiliki fungsi pemerintahan daerah hanya Yogja dengan kesultanan Yogjanya karena Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur DIY.
"Kalau yang lain memang sudah tidak memiliki fungsi pemerintahan," ujar Hilmar.
Hilmar menambahkan fungsi keraton atau kerajaan-kerajaan termasuk juga yang bercorak Islam itu saat ini bukan hanya sebagai simbol kekuasan dari masa lalu atau situs cagar budaya saja melainkan juga sumber untuk belajar, pendidikan, kegiatan-kegiatan yang bersifat pengetahuan, edukasi.
Oleh karena itu, pemerintah peduli pada pemeliharaan fisik dan juga pengembangan pariwisata. Dia mencatat Presiden Jokowi sudah dua kali hadir dalam acara Forum Kerajaan-Kerajaan di Indonesia.
"Pak Presiden kita memiliki komitmen untuk menjaga tradisi-tradisi kerajaan nusantara itu," tutur dia. (umi)
