Di Balik Aksi Ahok Mundur dari Gerindra
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews – Langkah mengejutkan ditempuh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang biasa dipanggil Ahok itu mundur sebagai anggota Partai Gerindra lantaran tak setuju terhadap opsi pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD yang didukung oleh Fraksi Partai Gerindra.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sikap fraksi-fraksi di DPR terbelah dua kubu sebagaimana saat pemilihan presiden.
Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo memilih untuk meniadakan Pilkada. Sementara itu, koalisi pendukung Joko Widodo, sebagai presiden terpilih, mendukung tetap ada Pilkada.
Rencana perubahan kebijakan yang sangat drastis itu disikapi negatif sejumlah kalangan termasuk Ahok. Mantan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar ini menilai keputusan Gerindra memperjuangkan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD, kini sudah tak sejalan lagi dengan aspirasi politiknya.
Ia memilih keluar daripada memperjuangkan sesuatu yang bukan merupakan isi hati nuraninya.
"Berarti kalau tetap ada di Partai Gerindra, saya harus memperjuangkan bahwa semua kepala daerah dipilih oleh DPRD. Itu enggak sesuai dengan motivasi saya masuk ke dunia politik," ucap Ahok.
Terhitung mulai Kamis 10 September 2014, Ahok sudah melepaskan keanggotaannya dari Partai Gerindra. Dia resmi mengajukan surat pengunduran diri yang disampaikannya kepada Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
"Sudah resmi mundur, sejak saya masukin surat pengunduran diri. Saya sudah bukan orang partai politik lagi," ujar Ahok.
Ahok lantas memperlihatkan selembar kertas yang menunjukkan bukti tanda terima surat pengunduran diri dan pengembalian kartu keanggotaan Partai Gerindra yang telah diterima Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. [Baca: ]
Disebut Kutu Loncat
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, tidak mempermasalahkan mundurnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mundurnya Ahok, kata dia, justru memperlihatkan cara berpolitik Ahok yang sering pindah partai.
"Orang akan menilai track record dia. Ini bukti orang jadi kutu loncat," kata Fadli Zon saat dihubungi, Rabu 10 September 2014.
Bukan hanya itu, menurut Fadli, mundurnya Ahok dari Gerindra tidak berpengaruh apa pun bagi partainya. Bahkan, ia mempertanyakan kontribusi Ahok terhadap Gerindra.
"Nggak ada dampaknya, kalau itu betul mundur. Kontribusinya kecil dalam Gerindra. Dalam pilpres tidak berpengaruh," katanya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia mengaku tidak terkejut dengan pengunduran diri Ahok. "Kami biasa saja. Mundurnya Ahok sama seperti mundurnya PAC (pengurus anak cabang). Jadi, nggak ada masalah, sudah jadi keputusan dia," kata Muzani.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik, menyambut baik pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal pengunduran dirinya dari keanggotaan Partai Gerindra.
"Dengan senang hati saya terima (surat pengunduran diri itu). Kalau saya yang memutuskan, saat menerima surat itu, pada jam itu juga saya setujui dan saya keluarkan surat keputusan pemberhentiannya," ujar Taufik.
Menurut Taufik, keputusan pengunduran diri itu murni merupakan keputusan yang diambil Ahok secara pribadi usai pernyataannya kemarin. Ia menilai, Ahok memang perlu keluar dari partai karena menolak memperjuangkan hal yang sama dengan partai itu.
"Partai enggak pernah minta dia keluar. Ngapain? Itu kan dimulai dari pernyataan Ahok sendiri. Partai itu hanya butuh kader yang taat dengan AD/ART organisasi. Kewajiban anggota diatur dalam ayat 2. Memperjuangkan dan mengamankan kewajiban partai, itu jelas kewajiban," kata dia.
PDIP Buka Pintu
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan PDIP membuka pintu bila Ahok ingin bergabung. Menurut dia, PDIP mempunyai kedekatan dengan Ahok. Menurut dia, komunikasi politik antara para elite PDIP dan Ahok selama ini berjalan baik.
"Kami menghargai sikap politik Pak Ahok untuk mengambil sebuah putusan politik," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 10 September 2014.
Menurut Tjahjo, selama ini komunikasi Ahok dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo mulai awal proses Pilkada hingga sekarang berjalan baik. Mereka sering saling ketemu dan curhat. PDIP akan senang menerima bila kelak Ahok akan bergabung.
"Kalau suatu saat nanti, kalau memang benar dan Ahok keluar dari partainya, atau mungkin ingin bergabung dengan PDIP, kami selaku sekjen selalu terbuka, tambah teman istilah Pak Jokowi," katanya.
Jokowi juga memuji langkah Ahok yang memutuskan keluar dari Partai Gerindra, setelah berbeda sikap soal RUU Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Jokowi, itu merupakan bukti keberaniannya dalam memperjuangkan demokrasi langsung di Indonesia.
"Itu adalah sebuah keberanian sikap yang harus kita hargai. Pak Ahok sudah merasakan sendiri bahwa hanya Pilkada secara langsung yang lama-kelamaan akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas," ujar Jokowi.
Jokowi menjamin langkah yang diambil oleh Ahok ini tidak akan sampai mengganggu kinerjanya yang akan segera menjadi Gubernur DKI dalam beberapa waktu ke depan, menggantikan dia yang menjadi Presiden RI.
"Asal orientasinya ke rakyat, ke masyarakat, ke kota, ke warga, saya kira tidak akan ada yang terganggu. Apanya yang terganggu," ucap Jokowi.
Jejak Politik Ahok
Ahok mengawali karier politik dengan bergabung di Partai Perhimpunan Indonesia Baru yang saat itu dipimpin oleh Sjahrir. Pada Pemilu 2004, dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.
Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul banyak dukungan yang mendorong Ahok menjadi bupati. Maju sebagai calon bupati Belitung Timur pada 2005 dan menang. Kesuksesan ini terdengar ke seluruh Bangka Belitung dan mulailah muncul suara-suara untuk mendorong Ahok maju sebagai gubernur pada 2007. Namun, dia gagal menjadi gubernur Babel.
Pada 2009, Ahok menjajal peruntungannya di pentas nasional dengan maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Golongan Karya. Dia berhasil mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya dan memperoleh kursi DPR. Selama di DPR, dia duduk di Komisi II.
Tahun 2012, nama Ahok kian mencuat. Bersama Joko Widodo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahok maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Gerindra. Setelah melalui dua tahap pemilihan umum langsung oleh rakyat, pasangan Jokowi-Ahok ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 pada 15 Oktober 2012. (art)
Budi Gunawan Ingatkan Sanksi Pidana Bagi Aparat yang Tak Netral di Pilkada
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menjaga netralitas di Pilkada 2024.
