Konferensi Nasional Sejarah Bahas Asal-usul Budaya Bahari
- Antara/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Sejarah (KNS) ke 10 yang akan diadakan pada 7-10 November mendatang di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
KNS merupakan forum berkumpulnya sejarawan, dosen, guru, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat peminat sejarah untuk membahas berbagai aspek isu strategis kesejarahan baik yang berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa, perkembangan ilmu sejarah itu sendiri.
Konferensi kali ini mengangkat tema Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Perspektif Sejarah. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilman Farid mengatakan kegiatan ini ingin menggali sejarah peradaban Nusantara tentang tradisi Maritim yang dianggap sudah punah sejak awal penjajahan.
"Kalau melihat kronologi. Kita melihat perubahan perspektif yang sebelumnya kita adalah negara yang masyarakatny tumbuh dan berkembang di lautan , sekarang menjadi masyarakat yang memiliki tradi pertanian," kata Hilman Farid di Gedung E Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis, 3 November 2016.
Menurut ahli sejarah Muklis Paeni mengatakan asal Konferensi Nasional ini bisa membangkitkan kembali tradisi kuno Indonesia yang telah ada sejak kerajaan maritim.
"Sejak runtuhnya nya kerajaan maritim. Maka secara langsung soal dinamika maritim juga runtuh. Ada satu peristiwa besar yang menghilangkan tradisi Maritim," tutur Mukhlis.
Konferensi Nasional Sejarah ini merupakan kelanjutan dari seminar sejarah I tahun 1957 di Yogyakarta. Seminar sejarah I ini sangat penting dalam perjalanan sejarah Indonesia karena mencoba mengungkap lahirnya historigrafi modern Indonesia. Konferensi Nasional Sejarah ini akan dihadiri sebanyak 315 orang dari kalangan akademisi maupun pemerintah.
5 Pahlawan Nasional Asal Yogyakarta, Salah Satunya Bapak Pendidikan Indonesia
Sesuai Peraturan Menteri Sosial No 15 Tahun 2012, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang berjuang demi kedaulatan RI.
