Suami juga dapat Hak Cuti Pendampingan Istri Melahirkan, Berapa Lama? Intip Aturannya
- IG @da2_ridho
VIVA Lifestyle – Presiden Joko Widodo telah menyetujui aturan cuti melahirkan yang bisa diambil hingga 6 bulan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (KIA).
Dalam Pasal 3 Ayat (3) UU tersebut diatur bahwa ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya.
"Selain hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan: a. Cuti melahirkan dengan ketentuan: 1. Paling singkat 3 bulan pertama; dan 2. Paling singkat 3 bulan berikutnya jika terhadap kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,'" demikian bunyi UU tersebut yang dikutip VIVA.co.id, Kamis 4 Juli 2024.
Di Pasal 4, UU tersebut menyatakan bahwa cuti melahirkan wajib diberikan oleh pemberi kerja. Yuk lanjut scroll artikel selengkapnya berikut ini.
Ilustrasi doula, pendamping persalinan
- Pixabay/Publicdoaminpictures
Tidak hanya ibu saja yang berhak mendapatkan cuti melahirkan. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur peraturan tentang hak seorang suami yang mendapatkan cuti pendampingan istri.
Dalam pasal 6 ayat (2), suami berhak mendapat hak cuti pendampingan istri selama dua hari atau dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya. Hal ini untuk menjamin pemenuhan hak Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, suami dan/atau Keluarga wajib mendampingi.
"Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada: a. masa persalinan, selama 2 (dua) hari dan dapat diberikan paling lama 3 (tiga) hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan; atau b. saat mengalami keguguran, selama 2 (dua) hari," demikian bunyi pasal 6 ayat (2) undang-undang tersebut.
Proses persalinan secara operasi cesar seorang ibu muda korban gempa di Rumah Sakit Lapangan TNI di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 8 Agustus 2018.
- Puspen TNI
Selain itu, dalam pasal 6 ayat (3) selain cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) suami juga diberikan waktu yang cukup untuk mendampingi istri dan/atau anak.
"Suami diberikan waktu yang cukup untuk mendampingi istri dan/atau Anak dengan alasan: a. istri yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pascapersalinan atau keguguran; b. Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi; c. istri yang melahirkan meninggal dunia; dan/atau d. Anak yang dilahirkan meninggal dunia," demikian bunyi pasal 6 ayat (3).
Selama melaksanakan hak cuti pendampingan istri sebagaimana dimaksud pada ayat 2, suami berkewajiban untuk menjaga kesehatan istri dan Anak; memberikan gizi yang cukup dan seimbang bagi istri dan Anak; mendukung istri dalam memberikan air susu ibu eksklusif sejak Anak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan; dan mendampingi istri dan Anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi sesuai dengan standar.
Pimpinan DPR Sebut Hakim Tak Perlu Mogok Kerja untuk Tuntut Kenaikan Gaji
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons wacana para hakim yang akan cuti massal guna aksi protes masalah kesejahteraan hidup.
