Minim Edukasi Reproduksi, BKKBN: Anak Rentan Seks Bebas
- vstory
VIVA – Di masa pandemi terdapat peningkatan angka kehamilan tidak direncanakan serta pengajuan dispensasi pernikahan atau pernikahan di bawah umur. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa kehamilan tidak direncanakan setidaknya dapat bersumber pada dua hal.
Pertama, pasangan usia subur yang tidak segera melakukan kontrasepsi pasca persalinan atau abortus. Penyebab kedua adalah kehamilan tanpa pernikahan lantaran seks bebas yang dilakukan.
“Keduanya bisa terjadi karena mereka tidak memahami kesehatan reproduksi, sehingga perlu diberikan edukasi atau pemahaman terkait masalah ini,” ujar Hasto dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)-KPCPEN Rabu, 29 September 2021.
Minimnya edukasi kesehatan reproduksi menjadi faktor utama dari tingginya angka kehamilan yang tak diinginkan. Padahal, orangtua dapat memberikan penjabaran singkat namun jelas mengenai seks dan tak perlu menganggapnya sebagai hal tabu.
"Ini juga lagi-lagi masalah kesehatan reproduksi, tidak paham tentang kesehatan reproduksi, sehingga seks bebas juga terjadi. Sebetulnya salah satu sumbernya karena tidak paham dengan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, kuncinya memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi itu penting,” ujarnya lagi.
Alih-alih menjelaskan soal seks, banyak orangtua yang memilih diam sehingga banyak remaja yang terjerumus ke pergaulan bebas akibat rasa penasaran di benaknya. Hasto menegaskan, peran orangtua ini seharusnya juga bisa diambil alih oleh guru di sekolah yang mengajarkan soal kesehatan reproduksi.
"Kalau saya ingin memberikan pelajaran kepada anak kelas satu SD, modul yang saya buat adalah modul tentang masalah ada tidaknya kelainan bawaan. Kemudian yang menyampaikan guru atau pelatih yang sama-sama jenis kelaminnya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan," imbuh dokter kebidanan ini.
Di sisi lain, BKKBN terus menggiatkan program keluarga berencana (KB) di daerah-daerah Indonesia, terutama selama masa pandemi COVID-19.
Banyak perempuan usia produktif yang tidak berani datang ke fasilitas keluarga berencana selama pandemi karena takut tertular virus corona. Untuk mengatasi hal ini, BKKBN melakukan terobosan penyuluhan proaktif door to door (pintu ke pintu) untuk penyuluhan kontrasepsi dan mempermudah cara mendapatkan layanan tersebut.
“BKKBN mengubah strategi. Penyuluh kini boleh membawa alat kontrasepsi yang disampaikan ke fasyankes. Kami juga membuka layanan KB di banyak titik, juga meluncurkan Gerakan Sejuta Akseptor dan melakukan pemasangan alat kontrasepsi gratis, mudah diakses dan tersedia,” ujar Hasto.
Dijalankan Januari 2025, Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Rp 15.000 per Anak
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 15.000 per anak. Hal ini sesuai dengan hitungan Anggaran Pen
