Pemerintah Diminta Serius Atasi Stunting
- ANTARA FOTO/Rahmad
VIVA – Bertepatan dengan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting nasional.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menyatakan siap menerima perintah Presiden Jokowi tersebut. Disampaikan Hasto bahwa upaya menurunkan angka stunting merupakan tantangan tersendiri.
Presiden telah menargetkan pada 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen. Sementara saat ini, persentase penurunan stunting baru mencapai 2,7 persen.
BKKBN sendiri memprediksi hingga 2024 akan ada 20 juta kelahiran baru. Yang artinya, terdapat 20 juta anak yang harus dijaga agar tidak mengalami stunting.
Dalam pengamatan Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS), upaya-upaya penurunan stunting telah banyak dilakukan. Presiden juga telah menugaskan Kementrian Koordinator PMK, Bappenas, untuk mewujudkan target penurunan stunting.
Bahkan, Menteri Kesehatan yang baru dilantik pada 23 Desember 2020, juga diharapkan melakukan penanggulangan stunting di tengah kesibukan menangani pandemi COVID-19.
Namun, langkah-langkah tersebut dinilai belum terstruktur dan komprehensif sehingga pencapaian angka prevalensi stunting tersebut sulit tercapai.
Ketua Bidang Advokasi KOPMAS, Yuli Supriati, mengatakan akar dari persoalan stunting adalah penguatan keluarga.
"Yang harus dipastikan sekarang adalah bagaimana program-program penguatan keluarga itu berhasil, memastikan remaja tidak kekurangan zat besi, memastikan calon ibu paham 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) dan menjamin calon ibu dan anak ketika lahir nanti mendapat asupan gizi yang cukup," jelas Yuli lewat rilis yang diterima VIVA, Jumat, 29 Januari 2021.
Lebih lanjut, Yuli menyebutkan program-program penguatan keluarga yang digagas pemerintah sudah sangat banyak. Namun yang perlu diperhatikan adalah, bagaimana implementasinya ke masyarakat.
"Salah satu contoh pemberian biskuit stunting, apakah ini tepat sasaran? Apakah memang dikonsumsi oleh anak yang bersangkutan? Belum lagi proses distribusi yang butuh waktu lebih lama untuk sampai ke daerah. Karena itu harapan kami, pengentasan stunting jangan dilihat sebagai program di atas kertas saja, tapi seberapa tepat untuk masyarakat," tegas dia.
Selain itu, dari hasil temuan KOPMAS saat melakukan tinjauan lapangan, persoalan umum yang ditemui adalah kurangnya pemahaman orangtua mengenai asupan gizi untuk anak.
"Yang sering kami temui, bahkan di kota-kota besar seperti Jabodetabek, orangtua beranggapan anak sudah makan dan kenyang, masalah selesai. Anak sudah minum susu, walaupun yang diminum anak adalah kental manis, dianggap gizi anak sudah cukup. Ini yang bahaya," kata dia.
Oleh karena itu, sejalan dengan komitmen KOPMAS menjadi mitra pemerintah dalam pengawasan kesehatan masyarakat, berharap pemerintah dapat lebih memerhatikan bagaimana implementasi setiap kebijakan tersebut hingga di masyarakat. Posyandu dan Puskesmas sebagai layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat harus digerakkan dengan lebih optimal.
Inovasi dan Adaptasi Teknologi Informasi Penting Bagi Program PKK
Ketua Umum, Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nyonya Tri Tito Karnavian, menyinggung keharusan akan inovasi dan adaptasi pada teknologi
