KPAI Minta Materi UN Sekolah Terdampak Bencana Disesuaikan

Pelaksanaan Ujian Nasional.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

VIVA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah untuk menyesuaikan materi Ujian Nasional (UN) pada sekolah yang berada di lokasi yang terdampak bencana, seperti di Pandeglang, Palu, Donggala, dan Lombok.

7 Tips Menghadapi Ujian Nasional: Persiapan yang Efektif untuk Sukses

Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti menilai bahwa hingga kini, anak-anak di lokasi bencana masih kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan lokasi lain yang tidak terdampak bencana.

"Jadi harus disesuaikan dengan keterbatasannya, mengingat sekolah darurat karena ketidakmampuan dan ketersediaan jumlah kelas yang tidak cukup menampung jumlah anak. Akibatnya mereka hanya menerima materi separuh," ucap Retno saat konferensi pers di kantor KPAI di Menteng, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

Pendidikan Terdampak Gempa Cianjur, Dukungan Ini Dibutuhkan untuk Anak dan Guru

Ini juga mengingat waktu Ujian Nasional yang semakin dekat. Sebab itu, ia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk segera membuat kebijakan penyesuaian Ujian Nasional.

Di samping itu, momen pascabencana ini menurutnya, juga merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi dalam hal memasukkan materi kebencanaan ke mata pelajaran khusus untuk sekolah yang rawan bencana.

Hilangnya Hak Anak demi Mendapatkan Sepeser Uang

"Dan berdasarkan hasil pemantauan sekolah darurat juga tidak ditemukan jalur evakuasi ketika bencana terjadi. Pada saat bencana mereka kesulitan mencari titik kumpul. Semua itu juga tidak akan berguna kalau tidak pernah ada simulasi," kata dia.

Sebab itu, selain memasukkan materi tersebut, penting pula untuk melakukan simulasi kebencanaan secara rutin agar risiko jatuhnya korban bisa diminimalisir. (rna)

Mendikdasmen, Prof Abdul Mu'ti

UN, PPDB Zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, Akan Dikaji Menteri Mu’ti dan Minta Masukan Daerah

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti mengatakan kepemimpinannya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, PPDB zonasi, dan peniadaan Ujian Nasional.

img_title
VIVA.co.id
22 Oktober 2024