Juri Cela Penampilan Peserta Audisi KDI, KPAI: Tak Boleh Ditoleransi
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Sebuah acara di stasiun televisi swasta kembali menuai kontroversi. Hal tersebut bermula dari sebuah tayangan acara pencarian bakat menyanyi dangdut di mana para juri menilai penampilan peserta tidak rapi dan tidak bersedia mengaudisi sebelum penampilan peserta itu diperbaiki.
Video bagaimana juri menjelekkan penampilan fisik peserta kini juga sudah viral di media sosial. Banyak yang menilai para juri sombong karena menilai seseorang dari penampilannya. Ditambah, cara penyampaian juri yang juga terkesan merendahkan peserta.
Begitu besarnya perhatian masyarakat atas kasus ini, hingga membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) buka suara. Ketua KPAI Susanto mengatakan, melihat proses audisi ini sungguh miris dan sangat disayangkan.
"Bullying (perundungan) terhadap anak karena penampilannya dan dilihat oleh jutaan pemirsa merupakan pelanggaran. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) harus menindak tegas," ujar Susanto kepada VIVA melalui pesan singkat, Minggu, 22 Juli 2018.
Karena itu, KPAI meminta agar KPI menindak tegas terhadap audisi-audisi yang menampilkan bullying. KPAI juga meminta manajemen agar mengevaluasi terhadap proses audisi yang mempertunjukkan bullying terhadap anak karena bisa berdampak bagi anak yang bersangkutan dan rentan ditiru oleh anak dalam kesehariannya.
"Pengembangan bakat anak di dunia seni dan hiburan penting, namun perilaku bully, merendahkan, melemahkan, memojokkan tak boleh ditoleransi," ujar Susanto.
Seperti diketahui, video viral yang banyak dihujat itu merupakan audisi Kontes Dangdut Indonesia (KDI). Saat itu, Iis Dahlia berkomentar pedas terhadap penampilan salah satu peserta yang hanya memakai kaus dan celana jeans serta wajah tidak di-make-up. Juri lainnya Benigno dan Tri Utami pun meminta peserta tersebut untuk memperbaiki penampilannya sebelum melanjutkan audisi.
Heboh Dedi Mulyadi Kerahkan 23 Pengacara Kawal Kasus Anak SD Korban Bullying di Subang Hingga Tewas
Dedi juga memastikan Provinsi Jawa Barat bakal mendistribusikan tim penasehat hukum bagi masyarakat yang memerlukan hak keadilan jika menjadi korban kasus hukum.
