Masalah Difteri, Menkes: Ya Harus Imunisasi
- Viva.co.id/Diza Liane
VIVA – Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, penyakit difteri yang kini disebut sudah menjadi kejadian luar biasa (KLB), adalah penyakit epidemis yang sudah ada sejak dahulu. Walau sudah melakukan bulan imunisasi, tapi diakuinya belum bisa menghilangkan penyakit tersebut.
"Jadi kalau daya tahan kita turun, kumannya ada. Itu bisa jadi terjadi lagi penyakit difteri ini. Yang disebut KLB, satu saja, secara klinis, kita menemukan kasus difteri, kita sebut KLB. KLB itu bukan wabah, itu adalah early warning," jelas Nila, usai rapat kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 27 Desember 2017.
Kewaspadaan dilakukan dengan cara jika ditemukan kasus difteri maka akan dilakukan outbreak respond immunitation atau ORI. Nila mengatakan, hal ini juga sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah masing-maisng yakni dengan memberi vaksin dan disimpan oleh masing-masing daerah tersebut. Namun karena aktivitas masyarakat yang terus bergerak, maka penyakit ini menyebar.
"Penanganannya ya imunisasi, enggak ada yang lain," katanya.
Sementara ini baru tiga provinsi yang dianggap rawan. Maka akan dilakukan juga ke sejumlah provinsi untuk mengantisipasi. Sejumlah provinsi yang dianggap penting untuk imunisasi karena penyebarannya adalah Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Serta di daerah Sumatra yakni Aceh dan Sumatra Barat.
"Perintah Presiden sudah. Artinya tetap kita lakukan penanganan langkah yang sudah dilakukan, ya ORI. Kita lakukan kebersihan juga. Juga misalnya kalau ada yang kena, tentu kita semua pakai masker," jelasnya.
Untuk Anti Difteri Serum (ADS) yang sempat menipis, Nila mengatakan sudah bisa ditangani. Dengan stok lokal yang ada adalah 700 dan bantuan dari India sebanyak 500.
"700 kita sudah punya simpenin. Dari India 500, ada 1.200 ADS. Itu vial ya, satu vial itu isinya beberapa unit. Jadi artinya satu vial bisa buat beberapa orang," jelasnya.
Jumlah itu bisa saja kurang, kalau penyebaran difteri ini meluas. Maka, pihaknya sudah menyiapkan untuk melakukan impor. "Nanti kita pasti impor, kalau melihat ini masih," katanya. (ase)