Ingin Vaksin Difteri Tapi Ditolak Puskesmas, Apa Alasannya?
- ANTARA FOTO/Asep/Fathulrahman
VIVA – Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kemenkes RI, H.M. Subuh MPPM., menuturkan agar masyarakat tidak perlu risau dengan kecukupan vaksin difteri untuk program Outbreak Response Immunization (ORI). Menurutnya, pemerintah akan menjamin vaksin difteri untuk ORI hingga akhir tahun.
"Pemerintah jaga pasokan vaksin karena produsen vaksin terbesar Bio Farma di Indonesia. Dia sudah ekspor ke 134 negara jadi persediaan vaksin difteri aman. Karena mereka juga jaga pasokan vaksin dunia, Indonesia juga harus terjaga," ujar Subuh kepada VIVA, saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.
Meski begitu, Subuh menjelaskan masih banyak pelayanan kesehatan yang menyebutkan pasokan vaksinnya mengalami kekosongan. Hal ini sebenarnya untuk memenuhi persyaratan program ORI yang berdasarkan usia.
"Ada puskesmas yang nolak pasien yang ingin disuntik difteri ikut ORI, tapi pas saya cek pasokan vaksin ada. Ternyata ditolak karena mereka bukan sasaran untuk diimunisasi. Atas usia 18 tahun biaya sendiri. Di rumah sakit kan bisa, tapi biaya sendiri," jelas Subuh.
Menurut Subuh, prioritas pemerintah dalam program ORI adalah usia 1 sampai 19 tahun. Di mana prioritas utama dilakukan di 3 provinsi di 12 kabupaten kota antara lain kota Jakarta Barat, kota Jakarta Utara, Purwakarta, Karawang, Bekasi, kota Bekasi, kota Depok, Tangerang, Serang, kota Tangerang, kota Serang, dan kota Tangerang Selatan.
"Prioritas pemerintah adalah usia 1-19 tahun di 3 provinsi di 12 kota untuk ORI dan program vaksin rutin untuk bayi sampai 3 SD. Di luar itu mandiri dulu. Artinya mereka mau bayar sendiri untuk pencegahan dan itu sudah bagus." (one)