Jurus Ampuh Papua Basmi Stunting, Dokter Hasto Berikan Strategi Jitu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Sumber :
  • bkkbn

MIMIKA –  Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) RI, dokter Hasto, memberikan materi penguatan penurunan stunting kepada delapan kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Rabu, 3 April 2024. 

Detik-detik Kantor BKPSDM Mappi Papua Dibakar Massa Gara-gara Tak Terima Hasil CPNS

"Bahwa penurunan prevalensi stunting merupakan kerja bersama. Untuk itu, diperlukan komitmen dari kepala daerah dan seluruh stekholder terkait, termasuk mitra swasta yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah," kata dokter Hasto di sela-sela memberikan materi di Musrembang Provinsi Papua Tengah. 

Yang menarik dalam pertemuan ini, perwakilan delapan kabupaten berkomitmen mengalokasikan anggaran tambahan yang bersumber dari APBD. Papua Tengah memiliki cadangan dana dari Otonomi Khusus (Otsus), sehingga penurunan stunting diharapkan dapat dicapai lebih cepat dari daerah lain. 

Semua Provinsi di Papua jadi Perhatian Bawaslu Terkait Kerawanan di Pilkada Serentak

Ia mencontohkan Puncak Jaya. Kabupaten ini memiliki medan yang sulit. Namun dengan komitmen dan upaya menurunkan stunting secara massif,  percepatan penurunan stunting dipastikan akan terwujud. 

"Dengan model Kabupaten Puncak Jaya, maka wilayah itu akan memberikan energi positif bagi daerah lain di Provinsi Papua Tengah. Puncak Jaya saja bisa, kenapa daerah lain  yang memiliki infrastruktur dan sumber daya memadai tidak bisa menurunkan stunting," katanya. 

Inovasi dan Adaptasi Teknologi Informasi Penting Bagi Program PKK

Intinya, Papua Tengah bisa menurunkan prevalensi stunting melalui sumber daya yang dimiliki. Ditambah dukungan swasta seperti PT Freeport Indonesia, maka sebenarnya tidak ada hambatan bagi wilayah tersebut dalam menurunkan prevalensi stunting. 

"Ada tiga faktor yang bisa dilakukan dalam penurunan stunting. Adalah merubah pola makan, mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan yang terakhir mengetahui tentang sanitasi yang baik. Tentu dengan merubah tiga pola ini, masyarakat di Papua Pegunungan akan bebas dari stunting," tekannya. 

Dana Otonomi Khusus

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparai, M.Si, berharap delapan Bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah bisa lebih menggerakkan sumber daya yang dimiliki daerah, seperti penggunaan dana Otonomi Khusus. 

"Ternyata di wilayah Provinsi Papua Tengah sudah banyak dilakukan dan hal ini merupakan tindakan positif bagi Bupati maupun Penjabat Bupati di delapan kabupaten," ujarnya.

Ia mengakui persentase penurunan prevalensi stunting belum signifikan. Namun ditambah dengan komitmen dan ditunjang  anggaran Otsus, diyakini angka tersebut akan turun dengan sendirinya. 

Ia menambahkan, dengan arahan dan masukan dari  Kepala BKKBN RI, delapan kabupaten tersebut akan turun  prevalensi stuntingnya. 

Untuk diketahui, program BKKBN bukan hanya pengendalian  jumlah anak, namun juga mengatur jarak kelahiran. Dengan mengatur jarak kelahiran, anak akan sehat dan risiko ibu meninggal bisa ditekan. Sehingga akan menurunkan munculnya stunting baru.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya