Nyamuk Wolbachia untuk Tekan Penyebaran DBD Jadi Perdebatan, Seberapa Perlu di Indonesia?
- vstory
JAKARTA – Upaya pemerintah menurunkan angka penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan nyamuk Wolbachia masih menjadi perdebatan para ahli. Meski sudah diterapkan di beberapa negara dan dinilai mampu menurunkan angka DBD, berbagai pertanyaan soal apakah perlu nyamuk tersebut juga disebarkan di Tanah Air bermunculan.
Siti Fadilah Supari yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada 2004-2009 ikut menyoroti masalah ini. Ia menjelaskan bahwa nyamuk Wolbachia mulanya ditemukan oleh seorang peneliti di Australia. Kemudian, ada salah satu peneliti asal Indonesia yang bekerja sama dengan World Mosquito Program (WMP) untuk mengembangkan percobaan genetik pada nyamuk-nyamuk tersebut. Diketahui, WMP mempunyai misi menyebarkan nyamuk Wolbachia di berbagai negara untuk menurunkan angka DBD dengan bantuan dari Bill Gates.
Sidang Lanjutan Siti Fadilah Supari
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Penelitian nyamuk Wolbachia itu kemudian dibawa masuk ke Indonesia oleh salah satu ahli dari Universitas Gajah Mada (UGM). Hasil penelitian sebelumnya memang menunjukkan angka yang baik dalam menurunkan penyebaran DBD, namun ada beberapa hal yang membuat eks Menteri Kesehatan itu menjadi ragu.
"Peneliti itu akhirnya menemukan, dia menyebarkan nyamuk yang diberikan Wolbachia di Yogyakarta, di daerah Sleman, Bantul, dan Yogyakarta sekitar tahun 2017-2020. Hasilnya luar biasa menurunkan angka demam berdarah 77% di lapangan dan 86% di rumah sakit," jelas Siti Fadilah, mengutip unggahan TikToknya, Senin 20 November 2023.
Siti Fadilah ikut mengamati perkembangan penelitian nyamuk Wolbachia tersebut. Akan tetapi, ia masih mempertanyakan apakah para peneliti sudah membandingkan cara pencegahan nyamuk Wolbachia tersebut dengan cara yang konvensional atau hanya menyebarkan nyamuk tanpa mempertimbangkan akibat lainnya.
Menurut Siti Fadilah, penelitian tersebut patut diacungi jempol karena bisa membuktikan hasil yang luar biasa dalam hal penanganan DBD. Akan tetapi, ia mulai terusik sejak Kemenkes mengeluarkan surat edaran akan menerapkan hasil penelitian tersebut di beberapa kota di Indonesia.
"Penelitian itu tidak apa-apa, sampai Kemenkes mengeluarkan surat keterangan akan menerapkan penelitian itu di enam kota yakni Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Bontang, Kupang, dan Bali. Kenapa diterapkan?" tanyanya.
"Soal penelitian, it's okay. Bahwa itu dibuktikan bisa menurunkan, tapi apakah kita butuh itu di Indonesia? Yang saya tahu, yang pengen menyebarluaskan hasil itu adalah WMP, itu adalah programnya WMP, dia pengen menyebarkan hasil penelitian itu kemana-mana. Tapi apakah Indonesia perlu?" ujarnya lagi.
Nyamuk DBD/ilustrasi.
- www.jakarta.go.id
Siti Fadilah menilai sejauh ini masalah DBD tidak mengalami lonjakan angka yang tinggi karena pemerintah sukses melaksanakan program-program pencegahannya di masyarakat. Berbeda pada masa jabatannya dahulu, di mana pernah terjadi kasus lonjakan DBD hingga membuat banyak rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien.
Beberapa tahun belakangan ini, program pemerintah untuk menangani masalah DBD dinilai sudah cukup baik, sehingga penyebaran nyamuk Wolbachia tersebut tidak diperlukan dengan mendesak.
"(Tahun) 2022-2023 it's okay, program-program Kemenkes berjalan dengan sangat bagus. Apakah itu PSN atau 3M dan Jumantik. Pada tahun-tahun ini berita demam berdarah tidak terlalu mengejutkan, lah kenapa kita memanggil nyamuk-nyamuk itu untuk mengendalikan demam berdarah?" ujar Siti Fadilah.
Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Siti Fadilah berpendapat penyebaran nyamuk Wolbachia dalam jumlah yang banyak justru akan mengganggu lingkungan hidup masyarakat Indonesia.
"Karena saya pernah menjadi Menteri Kesehatan saya jadi berpikir, loh kenapa kita mesti memakai nyamuk segitu banyak, ratusan juta, berapa pun juga pasti mengganggu lingkungan," katanya.
Siti Fadilah berpesan pada pemerintah agar mengkaji ulang masalah Wolbachia ini dan mempertimbangkan keputusan penyebarannya dengan lebih bijaksana, termasuk mengedepankan efek samping jangka panjang yang akan terjadi di lingkungan masyarakat.
"Para pemegang kebijakan, dengan hormat Anda mempunyai suatu kewenangan yang penuh untuk memilih kebijakan bagi rakyat Anda. Jadi tolong saat mengimplementasikan sesuatu tolong dihitung untung dan ruginya," katanya.
