Kemenkes Tegaskan Vaksin HPV Tak Sebabkan Kemandulan
- pixabay
JAKARTA – Kanker serviks masih jadi masalah kesehatan yang terus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Penyakit yang disebabkan oleh virus HPV (Human Papilloma Virus) ini masih banyak ditemui karena angka kematiannya yang cukup tinggi.
Berdasarkan data Globocoan tahun 2020, HPV menjadi 95 persen penyebab kanker serviks. Adapun, kasus baru kanker serviks pada 2020 mencapai 36.633 kasus, dengan kematian mencapai 21.003 orang. Scroll untuk informasi selengkapnya.
Indonesia sendiri juga menjadi negara dengan insiden kematian akibat kanker serviks terbanyak di Asia Tenggara, dengan insiden atau kejadian kanker serviks mencapai 24,4/100.000 penduduk dan kematiannya 14,4/100.000 penduduk.
Untuk itu, Kementerian Kesehatan terus mengedukasi masyarakat agar mau melakukan vaksinasi HPV sejak dini sebagaimana yang sudah dianjurkan yakni menyasar anak-anak perempuan usia 9-14 tahun. Secara global, target vaksin HPV yang ingin dicapai adalah menurunkan angka kejadian menjadi 4/100.000 penduduk per tahun pada tahun 2030 mendatang.
Sayangnya, pemerintah Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk menyukseskan program vaksin HPV ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat soal pentingnya vaksin tersebut untuk anak-anak mereka. Bahkan, banyak berita hoax yang membuat para orangtua semakin ragu untuk memberikan putrinya vaksin HPV sejak dini.
"Tantangan kami ternyata masyarakat masih banyak yang belum paham sehingga mereka tidak mau dan tidak terpanggil untuk memberikan anaknya imunisasi HPV. Kedua, masih banyak berita negatif tentang pemberian imunisasi HPV,” jelas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI, dr. Prima Yosephine, M.K.M, dalam acara Kelas Jurnalis bersama Kemenkes dan MSD, di Jakarta, Selasa 14 November 2023.
“Kecanggihan teknologi ini sangat membantu. Oleh karena itu kita tidak boleh kalah, dan harus gencar menyebar berita positif terkait vaksin HPV agar tidak kalah dengan hoax,” sambungnya.
Salah satu kabar hoax mengenai vaksin HPV adalah efek sampingnya yang disebut akan membuat anak perempuan nantinya mandul atau tidak bisa
Ilustrasi imunisasi.
- Pixabay/dfuhlert
memiliki keturunan. Menanggapi hal tersebut, Dokter Prima menegaskan bahwa tidak mungkin pemerintah memberikan sesuatu pada masyarakatnya yang justru akan membahayakan atau merugikan mereka.
Jika anak-anak perempuan dibuat mandul karena vaksin HPV, maka hal itu juga akan menyulitkan pemerintah sendiri sebab tidak akan ada generasi penerus di masa depan.
"Tentang mandul itu hoax. Logika saja, masa iya pemerintah mau kasih vaksin, kasih obat yang bisa merugikan masyarakatnya. Nanti kalau bikin mandul, siapa yang akan meneruskan generasi berikutnya? Makanya masyarakat agar lebih kritis dalam menilai hoaks seperti ini, jangan malah ikut menyebarkan," jelasnya.
Pemberian vaksinasi HPV ini tidak hanya pada masyarakat Indonesia tetapi juga di negara-negara lainnya. Dokter Prima menyebutkan, sudah ratusan juta vaksin HPV diberikan kepada orang di Amerika Serikat tetapi sejauh ini tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa efek samping dari pemberian vaksin tersebut menyebabkan mereka tidak bisa mempunyai keturunan.
Namun ada efek samping yang mungkin dirasakan setelah mendapatkan vaksin HPV, yakni gejala-gejala seperti vaksin pada umumnya. Misalnya rasa nyeri di bagian tangan karena terkena jarum suntikan. Selebihnya, Dokter Prima meyakinkan tidak ada efek samping yang lebih parah apalagi sampai menyebabkan mandul.
Kemenkes memiliki program memberikan vaksinasi HPV kepada anak perempuan berusia 9-14 tahun secara gratis. Bagi anak-anak berusia di bawah 15 tahun, cukup mendapatkan dua dosis vaksin HPV. Sedangkan perempuan berusia di atas 15 tahun dan sudah menikah atau pernah melakukan hubungan seksual, harus mendapatkan vaksin sebanyak 3 dosis dalam jangka waktu tertentu.
Sebagai upaya pencegahan, Kemenkes juga mengingatkan untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat dan bersih serta berperilaku seks yang aman.
Cegah Kecanduan, Australia akan Larang Anak di Bawah 16 Tahun Akses Media Sosial
Australia sedang membuat aturan baru yang akan melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan X.
