Ratusan Balita di Solok Selatan Berada di Bawah Bayang-bayang Stunting

VIVA Lifestyle – Bupati Solok Selatan, Sumatra Barat, Khirunas mengungkap fakta jika ratusan balita di wilayahnya terancam stunting. Puluhan miliar uang dari APBD 2023 mendatang digelontorkan untuk mensukseskan 17 program untuk penanganan stunting.    

"Data yang ada, dari total 10.666 balita, terdapat 3,4 persen atau 340 balita di antaranya dalam keadaan stunted atau panjang badan atau tinggi badan tidak sesuai dengan perkembangannya. Artinya, ada 340 balita terancam stunting," kata Khairunas, Selasa 29 November 2022. Scroll untuk info selengkapnya.

Untuk itu kata Khairunas, pada 2023 sebanyak Rp27,98 miliar dari APBD digelontorkan untuk 17 program dari tujuh dinas terkait. Dana itu, akan diperuntukkan bagi penanganan stunting. Dia mengharapkan kualitas data terbaru pun bisa dipenuhi. Sehingga program yang dilaksanakan nanti bisa tepat sasaran.

Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan data stunting yang akan menjadi rujukan untuk perencanaan monitoring dan evaluasi intervensi stunting. 



Cegah Stunting. Sumber : ANTARA News

Photo :

• vstory

Khairunas menegaskan masalah stunting di Kabupaten Solok Selatan perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi, situasi masyarakat yang diperburuk oleh pandemi yang menyebabkan masyarakat ragu mendatangi posyandu untuk memantau status gizi dan perkembangan anak. Ditambah dengan naiknya angka pengangguran dan PHK yang menyebabkan penurunan kualitas pangan keluarga. 

Terpisah, ketua DPRD Solok Selatan, Zigo Rolanda mengatakan dalam penanganan stunting dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak, tanpa terkecuali. 

"Perhatian sudah harus diberikan sejak sebelum pasangan menikah dan memutuskan untuk memiliki anak. Kemudian pemenuhan gizi dalam kandungan juga perlu diperhatikan, sehingga diperlukan koordinasi mulai dari Departemen Agama hingga di dinas-dinas lainnya,"ujar Zigo.

Zigo mengatakan, persoalan stunting merupakan tanggung jawab bersama, tidak bisa satu atau dua dinas saja. Jika DP2KB, PP & PA (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Dinas Kesehatan itu setelah terjadi, sebelum itu maka butuh bantuan dari para bidan untuk menyampaikan pemahaman.  

"Makanya sekarang banyak kita dorong program pemerintah untuk mengingatkan masyarakat," tutup Zigo Rolanda.

Halaman Selanjutnya

"Perhatian sudah harus diberikan sejak sebelum pasangan menikah dan memutuskan untuk memiliki anak. Kemudian pemenuhan gizi dalam kandungan juga perlu diperhatikan, sehingga diperlukan koordinasi mulai dari Departemen Agama hingga di dinas-dinas lainnya,"ujar Zigo.