255 Kasus Gangguan Ginjal Akut, Kemenkes: Pemerintah Tidak Beri Kompensasi
- Freepik/DCStudio
VIVA Lifestyle – Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. M Syahril melaporkan penambahan 10 kasus gangguan ginjal akut sehingga total menjadi 255 kasus di 26 provinsi di Indonesia. Menurut Syahril, Kemenkes akan mengikuti aturan pada masalah tertentu, termasuk soal kompensasi.
Menurut Syahril, aturan yang berlaku tidak mengharuskan pihak tertentu membayar kompensasi pada pasien anak mau pun perusahaan farmasi. Syahril berujar bahwa masalah ini sebaiknya memang ditanggung bersama oleh seluruh pihak terkait.
"Saya kira, sebagai bangsa dan warga negara yang baik, kita ikut aturan dan ini adalah masalah bersama tentu saja pemerintah tidak akan memberikan kompensasi karena ini bagian dari suatu keadaan yang memang harus kita tanggung bersama," ujar Syahril dalam konferensi pers Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Selasa 25 Oktober 2022.
Ilustrasi anak sakit.
- Freepik
Namun, Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. M Syahril mengatakan bahwa pemerintah menganggung dua skema pengobatan pada pasien gangguan ginjal akut yang dialami lebih dari 200 pasien anak di Indonesia. Skema pengobatan paling utama melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditanggung seluruhnya pada pasien yang merupakan anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Pembiayaan memang ini pertama melalui skema JKN atau BPJS bagi anggota," ujar Syahril.
Syahril menambahkan bahwa pasien yang sangat tidak mampu secara ekonomi maka pemerintah akan menanggungnya, yang juga menjadi skema kedua. Kendati begitu, Syahril tak menjelaskan lebih detail mengenai pembayaran pengobatan untuk pasien anak yang bukan anggota BPJS atau yang ekonominya masih di atas rata-rata.
"Kedua, bagi yang betul-betul tidak mampu maka pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan tanggung semua (pengobatan). Obat antidotum dari Australia, Singapur, sudah disampaikan, jadi tanggungan pemerintah," tambah Syahril.
Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mempercepat kedatangan Fomepizole sebagai pengobatan pasien dengan Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal atau Acute Kidney Injuries (AKI). Obat antidotum ini akan diberikan secara gratis kepada seluruh pasien.
Diketahui 10 dari 11 pasien AKI yang mengkonsumsi obat sirup yang diduga tercemar senyawa kimia tertentu berangsur membaik kondisinya setelah meminum obat ini selama dalam perawatan di rumah sakit rujukan RSCM.
Ilustrasi anak sakit.
- Pexels/Cottonbro
Dikatakan Menkes, pasien AKI itu semula tidak dapat berkemih (buang air kecil/BAK), bahkan dengan cuci darah tidak memberikan perbaikan bahkan sering terjadi perburukan.
Namun setelah diberi obat tersebut pasien mulai bisa melakukannya sedikit demi sedikit. Tak hanya itu, pasien yang sebelumnya tidak bisa berkemih mulai berkemih dan anak yang tidak sadar mulai sadar kembali.
“Kita akan memberikan obatnya kepada pasien AKI secara gratis,” tutur Menkes.
Penyakit Akibat Rokok Diusulkan Tidak Ditanggung BPJS Mulai Tahun 2025, Warganet Heboh!
Belum lama ini pemerintah mengusulkan mengenai tidak ditanggungnya penyakit akibat rokok oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai tahun 2025.
