Menteri Bintang: Perlindungan Anak Harus Diperhatikan dan Diselesaikan
- VIVA/ B.S Putra/ Medan
VIVA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga mengunjungi sekaligus menggelar sosialisasi dan peluncuran Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Bebas Stunting di Aula Tengku Riza Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Selasa 26 April 2022.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri PPPA RI menyampaikan bahwa berdasarkan data laporan, Sumut termasuk provinsi yang memberikan perhatian kepada upaya penurunan angka stunting. Apalagi secara keseluruhan di Sumut, berdasarkan laporan BKKBN menyebutkan sebanyak 13 kabupaten/kota memiliki prevalensi stunting di atas 30 persen.
Hadir dalam acara sosialisasi, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI Hasto Wardoyo, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari, sejumlah bupati/walikota, serta pimpinan OPD.
Masalah stunting anak, kata Bintang Puspayoga, merupakan fokus pembangunan pemerintah, sejalan dengan program Kementerian PPPA yang juga mengurusi persoalan pemberdayaan perempuan dengan semangat menyelesaikan persoalan secara bersama.
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ini yang harus diperhatikan dan diselesaikan bersama,” katanya.
Untuk itu, katanya, banyak inovasi dilakukan oleh BKKBN, karena memang tujuannya adalah bagaimana menekan angka stunting serendahnya. Dengan begitu, tugas Gubernur dapat terbantu karena ada lembaga dan pihak terkait yang juga peduli dengan kondisi ini. “Makanya perlu ada kerja sama berbagai pihak terkait. Menjadi PR kita implementasi di lapangan. Untuk itu kalau Menteri PPPA turun, kami akan tanya tentang kondisi perempuan dan anak kepada Gubernur,” sebutnya.
Untuk langkah Pemprov Sumut sendiri, kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, pihaknya terus berupaya menekan stunting, sehingga diharapkan pada tahun depan, penurunan prevalensi terjadi signifikan. Karenanya perlu konsep yang matang sebelum langkah lanjut ditentukan.
“Kami menyadari angkanya masih jauh dari target kita,” kata Edy Rahmayadi, berdasarkan data BKKBN, dimana 13 dari 33 kabupaten/kota yang berada di Sumut berstatus merah alias memiliki prevalensi stunting di atas angka 30%.
Ia pun melaporkan data dan kondisi serta kesulitan yang dihadapi dalam rangka mengambil langkah penurunan stunting. Namun Pemprov Sumut berkomitmen untuk bisa mengatasi kesulitan tersebut.
Senada dengan itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengapresiasi respons Gubernur-Wakil Gubernur Sumut terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting. Sebagaimana amanah Presiden, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Indonesia.
“Target angka stunting di 2024 adalah 14 persen. Jadi ini menjadi kendala dalam mencapai bonus demografi di tahun 2035-2040. Sehingga generasi yang kita cetak mulai sekarang harus bebas stunting,” sebutnya.
