Inggris Jadi Negara Pertama Memasok Vaksin COVID-19
- Freepik/wirestock
VIVA – Inggris telah menjadi negara Eropa pertama yang menyetujui pasokan vaksin COVID-19. Regulator setempat telah sepakat dengan Sistem Kesehatan Nasional lokal bahwa vaksin Pfizer atau BioNTech COVID-19 siap untuk mulai diluncurkan pekan depan, sebelum Natal.
Ilmuwan menemukan vaksin tersebut menawarkan perlindungan hingga 95 persen terhadap virus dan efektif di semua kelompok umur. Pemerintah mengatakan persetujuan itu menyusul berbulan-bulan uji klinis yang ketat yang menemukan itu memenuhi standar keamanan, kualitas dan efektivitas.
Untuk itu, Inggris telah memesan 40 juta dosis, yang cukup untuk memvaksinasi 20 juta orang karena masing-masing membutuhkan dua kali suntikan. Menteri Kesehatan Matt Hancock mengatakan 800.000 dosis akan tersedia minggu depan.
Dia mengatakan 2020 telah menjadi "kejutan" tetapi anggota masyarakat (tenaga kesehatan dan pelayanan masyarakat) yang dikonfirmasi akan menerima vaksin "mulai pekan depan". Komite Bersama Vaksin dan Imunisasi (JCVI) akan menetapkan daftar prioritasnya pada hari ini.
“Bantuan sedang dalam perjalanan. MHRA secara resmi telah mengesahkan vaksin Pfizer / BioNTech untuk Covid-19. NHS bersiap untuk mulai melakukan vaksinasi awal minggu depan. Inggris adalah negara pertama di dunia yang memiliki pasokan vaksin yang disetujui secara klinis," tulisnya di akun twitter resmi milik Menkes Matt.
Adapun vaksin harus disimpan pada suhu sekitar -70C dan akan diangkut dalam kotak khusus, dikemas dalam es batu.
Sekretaris Bisnis Alok Sharma menambahkan, Inggris adalah negara pertama yang menandatangani kesepakatan dengan Pfizer / BioNTech, sekarang akan menjadi yang pertama menggunakan vaksinnya. Pfizer mengatakan otorisasi penggunaan darurat Inggris menandai momen bersejarah dalam perang melawan COVID-19.
"Di tahun-tahun mendatang, kami akan mengingat momen ini sebagai hari Inggris memimpin tuntutan umat manusia terhadap penyakit ini," jelasnya.
Demokrasi dalam Arus Globalisasi: Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan
The Economist menggambarkan situasi kegentingan demokrasi berlangsung secara sistemik di berbagai belahan dunia. Indonesia dikategorikan sebagai 'demokrasi yang cacat'.
