IDI Minta Menkes Penuhi Syarat Mutlak Vaksin COVID-19

Kamis, 22 Oktober 2020 - 15:45 WIB

Oleh :

Adinda Permatasari,

Ilustrasi vaksin

Sumber :

Pixabay/pearson0612

VIVA – Ketua Satgas COVID-19 PB IDI, Prof Dr dr Zubairi Djoerban, SpPD(K) menegaskan bahwa Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto harus memenuhi syarat mutlak pada vaksin COVID-19 yang akan disuplai untuk masyarakat Indonesia. Terdapat tiga syarat yang tak boleh dilewatkan dari vaksin tersebut.

Baca Juga :

Prabowo Sebut Indonesia Bakal Jadi Anggota GAVI, Kucurkan Dana Rp 475 Miliar Lebih

"Dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis 22 Oktober 2020.

Lebih lanjut, Prof Zubairi meminta pemerintah untuk berkaca pada pengadaan vaksin pada negara lain. Misalnya, dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brasil sudah selesai dilaksanakan pada 9000 relawan. Namun, hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan.

"Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase 3. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa," tegas Prof Zubairi.

Dalam situasi pandemi, WHO memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi untuk itu. Di Indonesia, lembaga tersebut adalah BPOM. Dalam melakukan atau menentukan hal ini, PB IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA.

Selain itu, pelaksanaan program vaskinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi. Keamanan dan efektifitas adalah yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar.

"PB IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," harap Prof Zubairi.