BPOM Tarik 5.800 Produk, Termasuk Suplemen COVID-19
- Freepik/freepik
VIVA – Ragam isu yang berkembang di tengah pandemi virus corona membuat masyarakat kian resah dan bingung akan memilih perawatan yang tepat. Hal tersebut memacu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merekomendasikan penarikan produk yang mengklaim sebagai obat atau suplemen COVID-19.
Menurut Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si., Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, BPOM, pada periode Januari-Juli 2020, sekitar 5.800 produk pangan olahan telah direkomendasikan untuk di-takedown (ditarik dari edaran). Di antaranya terdapat beberapa produk yang mengklaim sebagai vaksin atau obat virus corona tersebut.
Baca Juga: Banyak yang Beralih Pakai Face Shield Dibanding Masker, Ini Kata Ahli
“Rekomendasi takedown diajukan BPOM terhadap sejumlah kategori produk pangan olahan, termasuk produk peningkat stamina tubuh dan produk yang mengklaim anti-COVID-19," jelas Reri, dalam talkshow virtual oleh Pana Comm, beberapa waktu lalu.
Beberapa hal terkait pangan dan obat dibahas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan RI dalam sebuah webinar yang diadakan Pana Comm., dengan tema ‘Isu Nutrisi di Tengah Pandemi: Cek Fakta di balik Berita’. Pemerintah mengimbau masyarakat agar bersikap jeli dan bijak dalam mencermati isu nutrisi dan pangan di tengah pandemi virus corona.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya untuk mendukung penyebarluasan informasi kesehatan yang akurat demi menangkal hoax (disinformasi). Reri berharap agar masyarakat bisa lebih jeli dalam memilih produk.
"Setiap produk yang telah memperoleh izin edar telah dievaluasi dan selalu diawasi BPOM, termasuk aspek keamanan, mutu, serta gizinya seperti air minum dalam kemasan, susu kental manis, dan lain sebagainya sehingga aman dikonsumsi," jelasnya.
Sementara, Dr. RR. Dhian Probhoyekti, SKM, MA., Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan, mengajak masyarakat supaya rajin mengecek label gizi pada kemasan produk pangan olahan. Selain itu, sumber informasi yang tepat bisa didapat melalui media sosial dari akun resmi pemerintahan seperti akun Kementerian Kesehatan.
"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek kebenaran informasi kesehatan dan menggunakan sumber-sumber media sosial Kementerian Kesehatan, serta jaringannya," tuturnya.
