Persalinan Sesar Turut Picu Keuangan BPJS Bengkak
- Pixabay/Publicdoaminpictures
VIVA – Iuran BPJS Kesehatan terpaksa disesuaikan dengan angka yang tidak sedikit. Hal ini terjadi lantaran defisit keuangan terjadi terus menerus dan mengakibatkan BPJS Kesehatan menunggak pembayaran ke beberapa perusahaan lain.
Salah satu pemicu defisit diduga karena banyaknya peserta yang menunggak atau tidak membayar iuran tepat waktu per bulannya. Tak hanya itu, penyakit kronis seperti kanker dan jantung membuat biaya pengobatan kerap membengkak.
Penyakit tidak menular tidak hanya membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai namun juga berulang kali, sehingga biaya yang digelontorkan sangat besar. Meski begitu, penyakit tidak menular bukan satu-satunya kondisi yang memicu defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Biaya persalinan juga menjadi faktor yang cukup berperan dalam memengaruhi besarnya biaya yang digelotorkan pemerintah. Adalah persalinan sesar yang memiliki andil dalam pembengkakkan keuangan BPJS Kesehatan.
"Data pelayanan menunjukkan persalinan sesar juga menempati urutan tertinggi artinya kasusnya banyak. Sehingga persalinan sesar menyerap biaya tinggi," ujar Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Antifraud BPJS Pelayanan Primer, Nur Indah Yuliati, ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta, Selasa 3 September 2019.
Adapun BPJS Kesehatan menanggung biaya persalinan pesertanya, baik itu normal maupun sesar. Untuk persalinan normal, ditanggung oleh BPJS Kesehatan dengan syarat harus dilakukan di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) antara lain puskesmas, klinis pratama dan dokter praktek.
Sementara, persalinan sesar yang ditanggung hanya jika mendapatkan rujukan dari FKTP. Dari total keseluruhan biaya persalinan yang ditanggung, sesar memakan biaya yang besar karena harus dilakukan di rumah sakit.
"Apabila dibandingkan dengan total persalinan lainnya, 45 persennya melakukan persalinan sesar di rumah sakit. Biaya di rumah sakit jauh lebih besar dibanding di FKTP," jelasnya.
Supervisi Polri dan BPJS Kesehatan, Tingkatkan Kualitas Pelayanan di Fasilitas Kesehatan
Kepolisian Republik Indonesia bersama BPJS Kesehatan melaksanakan kegiatan supervisi layanan di fasilitas kesehatan milik Polri di Kota Manado.
