BPOM akan Bahas Peredaran Obat Palsu dengan Negara Anggota OKI
- pixabay/pexels
VIVA – Isu peredaran obat palsu masih menjadi masalah bagi sejumlah negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kurangnya pengawasan dan regulasi yang kurang jelas juga semakin memperparah masalah peredaran obat palsu.
Hal inilah yang nanti akan menjadi salah satu topik bahasan dalam The First Meeting of the Heads of National Medicines Regulatory Authorities of the OIC Member States" yang akan dihadiri oleh kurang lebih 50 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, pada 21-22 November 2018, di Jakarta.
Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito, selama ini belum pernah ada forum khusus bagi para regulator untuk memastikan bahwa obat, termasuk vaksin yang digunakan oleh masyarakat memenuhi persyaratan khasiat, keamanan dan mutu.
Sementara, pada 2017 sendiri indonesia ditunjuk menjadi 'center of excellence' untuk farmasi di antara anggota OKI. Hal inilah yang menurut Penny, membuat Indonesia menjadi penting untuk melakukan tugas tersebut.
"Indonesia itu punya peran penting untuk leading role dalam mendorong kerja sama yang strategis di bidang obat untuk kepentingan masyarakat di negara-negara OKI," kata Penny Lukito, dalam temu media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 13 November 2018.
Ia juga menjelaskan, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara anggota OKI yang memiliki kapasitas untuk memproduksi vaksin. PT Bio Farma, yang merupakan produsen vaksin di Indonesia, juga merupakan produsen vaksin terbanyak yang mendapatkan prekualifikasi dari World Health Organization.
Selain terkait pengendalian obat palsu, nantinya BPOM juga akan membahas terkait kehalalan obat, kemandirian obat hingga harmonisasi obat bersama dengan negara anggota OKI.
Bea Cukai Musnahkan 1 Ton Roti Milk Bun Asal Thailand karena Tak Ada izin BPOM
Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) musnahkan 2.564 buah atau 1 ton olahan pangan viral, roti milk bun asal Thailand.
