Vaksin MR Hanya Capai 7 Persen, Kowani 'Rayu' Gubernur Aceh
- VIVA/Tasya Paramitha
VIVA – Program vaksinasi MR di Aceh merupakan yang paling rendah di Indonesia dan hanya menyasar sekitar 7 persen anak-anak yang seharusnya mendapatkan vaksin MR tersebut.
Masih rendahnya vaksinasi MR di Aceh tak lepas dari instruksi dari Plt Gubernur Aceh untuk menghentikan program tersebut.
Sejumlah pihak pun menyayangkan sikap dari Plt Gubernur Aceh yang disebut-sebut bisa berdampak terjadinya 'tsunami campak'.
Padahal MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan vaksin tersebut dibolehkan (mubah) karena ada kondisi keterpaksaan (darurat syar’iyyah) dan belum ditemukan vaksin MR yang halal.
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan siap untuk melakukan sosialisasi dan mediasi kepada masyarakat maupun pemerintah Aceh agar tetap melanjutkan program vaksinasi MR agar anak-anak di Aceh bebas dari campak.
“Kowani bekerjasama dengan gabungan organisasi wanita di Provinsi Aceh (untuk sosialisasi dan mediasi pemberian vaksin MR),” katanya kepada VIVA di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.
Apalagi kata Giwo, Kowani punya program kerjasama dengan Kemenkes yaitu Germas (gerakan masyarakat hidup sehat) sehingga langkah preventif dan promotif bisa dilakukan secara bersinergi dengan badan-badan organisasi wanita di Aceh.
“Langkah kita harus persuasif dengan pemerintah setempat dan tidak bisa pemaksaan untuk mereka (pemerintah Provinsi Aceh) melaksanakan program vaksinasi MR karena dipastikan akan susah,”ucapnya.
Lebih juah Kowani juga siap turun untuk melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat di Aceh dan juga melalui ibu-ibu yang punya peran penting dalam organisasi sehingga akan didengar oleh masyarakat dan juga pemerintah setempat.
“Nah, kita juga akan melakukan pendekatan dengan istri dari Plt Gubernur Aceh agar tetap melanjutkan program vaksinasi MR karena sangat penting bagi kesehatan anak ke depannya,”tuturnya.
Studi Terbaru Sebut Tak Ada Kaitan Vaksin MR dengan Autisme
Kekhawatiran tentang hal ini telah berlangsung selama dua dekade.
