Tren Kosmetik Ilegal, BPOM: Beauty Blogger dan Vlogger Turut Berperan
- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA – Generasi milenial, khususnya perempuan, sangat rentan terpapar bahan kosmetik berbahaya. Apalagi, tren media sosial sangat berperan dalam meningkatkan pembelian kosmetik murah.
Tak hanya itu, generasi milenial juga lebih sering terpapar dengan beragam informasi tentang kosmetika melalui iklan online serta beauty blogger dan beauty vlogger yang sekarang sedang marak. Padahal, jenis kosmetik banyak yang dipalsukan dan bahkan mengandung zat berbahaya.
Kepala BPOM RI Penny K. Lukito menyebutkan bahwa Generasi milenial sebaiknya lebih selektif dalam memilih produk kosmetika. Karenanya BPOM berinisiatif memberikan edukasi seputar penggunaan produk bagi remaja.
"Kami ingin mengajak mereka untuk belajar memilih dan menggunakan kosmetik yang aman, bermutu, dan bermanfaat," ujar Penny berdasarkan riis BPOM yang diterima VIVA Selasa 14 Agustus 2018.
Lebih lanjut secara khusus, Kepala BPOM RI menyampaikan materi yang bertajuk “Peran Generasi Milenial sebagai Agent of Change dalam Penggunaan Kosmetika yang Aman”. Dalam materinya ini, Penny menjelaskan bahwa generasi milenial berperan besar dalam mencegah dan menurunkan peredaran kosmetik ilegal dan bahan berbahaya.
“Kalian dapat berperan antara lain dengan mengedukasi dan mengajak orang lain, kerabat, maupun teman untuk ikut serta memilih kosmetika yang aman dan tidak mudah tergoda oleh iklan. Atau kalian juga dapat melapor ke BPOM RI bila mencurigai adanya kegiatan produksi atau peredaran kosmetika ilegal di lingkungannya”, ujar Kepala BPOM RI.
Selama tahun 2018, BPOM RI setidaknya telah menyita kosmetika ilegal senilai 106.9 miliar rupiah. Tingginya angka temuan kosmetik ilegal yang terjadi secara masif di seluruh Indonesia menunjukkan adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat terhadap produk kosmetika.
Satgas Amankan 415.035 Kosmetik Ilegal Bernilai Rp11,45 Miliar
Produk yang diekspose merupakan hasil operasi di beberapa wilayah yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua periode Juni-September 2024
