Kehadiran Praja IPDN di Majalengka, Harapan Baru dalam Mengatasi Kemiskinan dan Stunting
- ist
VIVA Lifestyle –  Kemiskinan dan stunting merupakan dua isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting bukan hanya tentang memperbaiki kondisi ekonomi dan kesehatan, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.Â
Pentingnya pengentasan kemiskinan dan stunting dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Scroll lebih lanjut ya.
1. Kesehatan
Stunting, yang didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan anak. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, rentan terhadap penyakit, dan mengalami keterlambatan perkembangan kognitif. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, dengan angka di beberapa daerah mencapai lebih dari 30%.
Pengentasan kemiskinan berperan penting dalam penanganan stunting karena kemiskinan seringkali menjadi akar masalah kurangnya akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Dengan mengurangi angka kemiskinan, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar yang mendukung kesehatan anak-anak mereka.
2. Pendidikan
Anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya menghadapi masalah kesehatan, tetapi juga memiliki hambatan dalam proses belajar. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyerap pelajaran di sekolah, yang pada akhirnya berdampak pada prestasi akademis mereka. Stunting juga dapat mengurangi kesempatan anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, sehingga menghambat kesempatan mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan.
Pengentasan kemiskinan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga miskin dapat memperoleh pendidikan yang memadai dan berkembang secara optimal, sehingga mampu berkontribusi secara positif terhadap masyarakat di kemudian hari.
3. Ekonomi
Praja IPDN
- ist
Kemiskinan dan stunting memiliki dampak jangka panjang terhadap perekonomian negara. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi stunting cenderung memiliki produktivitas yang rendah ketika dewasa, yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas ekonomi negara. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan kesehatan akibat stunting juga akan membebani sistem kesehatan dan anggaran negara.
Mengatasi kemiskinan berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, produktivitas nasional akan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat tercapai. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan tidak hanya menguntungkan individu dan keluarga, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Implementasi Program Pengentasan di Kabupaten Majalengka
Sebagai langkah nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan stunting, 757 orang praja madya angkatan XXXII dari IPDN-Kemendagri dikerahkan untuk membantu Kabupaten Majalengka melalui Praktik Magang III selama 21 hari. Tema kegiatan ini adalah "Melalui Magang III Kita Lakukan Validasi Data Kemiskinan Guna Membantu Pemda Majalengka Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan."
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M., mengungkapkan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki persentase penduduk miskin sebesar 11,21% pada tahun 2023. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2023, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka mencapai 414.722 jiwa dari total penduduk 1,3 juta jiwa. Selain itu, hasil verifikasi menunjukkan bahwa 18.863 jiwa dari kemiskinan ekstrem tersebut tidak menerima bantuan sosial karena tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Penempatan praja di Majalengka bertujuan untuk membantu memvalidasi dan memverifikasi data kemiskinan secara elektronik. Hal ini sangat penting karena para praja nantinya akan menjadi ASN yang harus mendukung agenda kebijakan nasional, terutama dalam mereduksi angka kemiskinan. IPDN juga bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk mendukung program mahasiswa peduli stunting yang digagas oleh BKKBN. Program ini dilaksanakan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Majalengka, Kecamatan Jatiwangi, dan Kecamatan Kertajati, sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IPDN dalam hal pengabdian kepada masyarakat.
Pj. Bupati Majalengka, Dr. H. Dedi Supandi, S.STP, M.Si, yang hadir dalam upacara pembukaan magang III bersama Kapolres dan jajaran forkopimda lainnya, menyambut antusias pelaksanaan magang ini. "Praja IPDN diharapkan dapat menjadi pemicu dalam membantu memvalidasi data, terutama terkait data kemiskinan di Majalengka. Data yang mereka peroleh akan diolah dan diinput ke dalam aplikasi bangkit," katanya.Â
Kehadiran praja IPDN ini adalah solusi untuk memverifikasi data kemiskinan secara objektif, diharapkan praja dapat melakukan tabulasi data penduduk miskin dengan cara yang objektif, riil, dan terpadu.
Sebagai tambahan informasi, selain di Kabupaten Majalengka, Praktik Magang III juga dilaksanakan di Kota Cirebon dengan tema "Melalui Digitalisasi Aplikasi si Penting, Kita Tingkatkan Rekonsiliasi Data Stunting di Kota Cirebon." Praja yang bertugas di Cirebon berasal dari tiga program studi, yaitu Keuangan Publik, Studi Kebijakan Publik, dan Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik.
