Audit Sampah Sungai Watch Dinilai Tidak Merepresentasikan Kondisi di Indonesia
- Instagram Sungai Watch
JAKARTA – Hasil audit sampah 2023 yang dirilis Sungai Watch baru-baru ini dinilai bukan representasi dari kondisi di Indonesia. Pasalnya, Sungai Watch pada penelitiannya tersebut hanya melakukan audit sampahnya di sungai-sungai yang ada di sebagian wilayah di Bali dan Banyuwangi saja.
Muhammad Kholid Basyaiban, Koordinator Program Sensus Sampah Plastik Indonesia dari Badan Riset Urusan Sungai Nusantara (BRUIN) mengatakan, audit sampah yang hanya dilakukan di dua wilayah saja tidak bisa merepresentasikan kondisi yang ada di Indonesia.
Menurutnya, untuk bisa merepresentasikan Indonesia itu, penelitiannya harus dilakukan minimal di 51 persen dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.
"Minimal penelitiannya harus dilakukan di 51 persen dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia," ujar Kholid dalam keterangannya, dikutip Senin 26 Februari 2024.
Hal senada juga disampaikan Peneliti dari Ecoton, Alex Rahmatullah, yang juga pernah melakukan audit sampah di daerah Banyuwangi. Menurutnya, penelitian yang hanya dilakukan di dua wilayah saja, apalagi hanya sebagian wilayahnya, itu tidak bisa disebutkan menjadi representasi dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
"Belum bisa. Untuk merepresentasikan kondisi wilayah di Indonesia, minimal per masing-masing provinsi dilakukan audit," ungkapnya.
Sungai Watch dalam rilisnya baru-baru ini menyampaikan “10 Perusahaan Penyebab Pulutan Indonesia” dalam akun Instagramnya @sungaiwatch. Sungai Watch mengatakan bahwa mereka telah melakukan audit sampah dari 537.189 item sampah plastik dari sungai-sungai di Indonesia sepanjang 2013 yang mengidentifikasi 10 perusahaan sebagai polutan terbesar di Indonesia.
Padahal dalam sebuah laporan berjudul 'Sungai Watch Impact Report 2023', disebutkan bahwa Sungai Watch hanya melakukan penelitiannya di sungai-sungai yang ada di Bali Utara dan sebagian daerah Banyuwangi saja. Di antaranya di Buleleng, Gianyar, Tabanan, Badung, Denpasar, Rogojampi dan Bangorejo. Sementara, Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten, 1 kotamadya, 57 kecamatan, 80 kelurahan, dan 636 desa. Sedang Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa.
Ecoton juga pernah melakukan brand audit sampah di sungai Kalibaru Banyuwangi pada akhir 2022 lalu. Dari data ditemukan 5 Top Polluter di sekitar site pengamatan. Hasil penelitian atau sensus sampah plastik juga pernah dilakukan Badan Riset Urusan Sungai Nusantara (BRUIN) pada tahun 2023 lalu. Penelitian ini dilakukan hampir dua tahun, mulai dari Maret 2022 hingga November 2023.
Ilustrasi sampah plastik.
- Freepik
Dalam penelitian yang dilakukan, BRUIN dan tim satu menyusuri serta melakukan audit sampah di 64 titik lokasi di 30 kabupaten kota di 13 provinsi di Indonesia. Sensus Sampah Plastik ini adalah audit sampah plastik di perairan yang pertama kali dilakukan di jumlah titik terbanyak di Indonesia, yakni di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Pemilihan wilayah tersebut dilakukan dengan menggunakan proporsi sampling. Di mana, penentuan lokasinya dilihat dari lingkungan yang dijadikan fokus untuk penelitian.
Bali belum dimasukkan dalam penelitian karena dianggap merupakan provinsi dengan pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, Bali juga punya Pergub terkait pembatasan plastik sekali pakai.
Pemprov Bali Buka Suara soal Pesta Kembang Api Finns Beach Club saat Ritual Suci Umat Hindu
Kasus atraksi kembang api yang dilakukan oleh Finns Beach Club di tengah pelaksanaan upacara agama memicu perhatian berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Bali.
