Wapres Ma'ruf Amin: Gerakan Boikot Jangan Sampai Salah Alamat
- Pixabay.
JAKARTA – Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan masyarakat yang mengikuti gerakan Boikot, Divestasi dan Saksi (BDS) agar jangan sampai salah alamat. Hal tersebut dia sampaikan menyusul kemungkinan adanya produk lokal yang justru terkena boikot.
"Yang dikhawatirkan oleh wakil presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang kemudian salah alamat," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi di Jakarta. Scroll untuk informasi selengkapnya.
Dia mengatakan, pemerintah berencana mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kementerian terkait seperti perdagangan, industri hingga ekonomi. Pembahasan rapat berkenaan dengan pemberian bimbingan akan produk-produk yang bisa diboikot.
Dia melanjutkan, gerakan boikot yang salah sasaran dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran. Hal tersebut berkaitan dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mungkin terjadi akibat gerakan boikot.
"Jadi harus dipilah mana pemboikotan itu mesti dilakukan, mana negara yang juga selama ini berdiplomasi dengan baik, tetapi di sisi yang lain jangan menimbulkan korban-korban yang tidak kita inginkan bersama," katanya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menilai bahwa gerakan BDS dilakukan guna melemahkan perekonomian Israel. Gerakan merupakan bentuk simpati dan kemarahan publik menyusul agresi militer Israel ke tanah Palestina.
Kendati, sambung dia, perlu ada kejelasan akan produk-produk yang memang dinilai memiliki afiliasi terhadap Israel. Menurutnya, semua pihak harus mengidentifikasi secara jelas agar jangan sampai ada produk dalam negeri yang justru terkena boikot.
Dia mengatakan, kesimpangsiuran produk yang masuk dalam daftar boikot akan dimanfaatkan oleh oknum untuk menjatuhkan kompetitor mereka. Dia melanjutkan, kondisi itu pada akhirnya akan membuat publik percaya bahwa produk yang sebenarnya produksi lokal dihakimi memiliki afiliasi dengan Israel.
"Tetapi karena ada pihak-pihak yang mencoba untuk memanfaatkan bagian dari persaingan dagang gitu ya, akhirnya udah ini produk yang Israel sehingga kemudian dimanfaatkan untuk menjatuhkannya," katanya.
Tangkapan layar - Wakil Presiden Maruf Amin saat menyampaikan keterangan pers usai memberikan Orasi Ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Nusantara (UNINUS) di Aula UNINUS Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis, 16 November 2023.
- ANTARA/Andi Firdaus
Salah satu korban dari momentum BDS adalah Aqua yang difitnah sebagai produk terafiliasi Israel. Padahal, Aqua merupakan produk yang sepenuhnya berisi tenaga kerja dan sumber daya Indonesia serta tidak terafiliasi dengan kegiatan politik apapun apalagi aneksasi Israel ke Palestina.
Jejak digital fitnah terhadap Aqua terekam dalam media sosial X berkenaan dengan kampanye dengan tagar tolak Aqua. Tagar tersebut kemudian diamplifikasi menjadi pemberitaan di media massa tertentu agar membenarkan bahwa Aqua mendukung penjajahan Israel terhadap Palestina.
Ace mengingatkan pentingnya kejelasan terhadap produk-produk yang diboikot agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesimpangsiuran soal produk-produk yang menimbulkan berbagai salah sangka.
"Misalnya produk ini sebetulnya adalah brand lokal gitu ya 80 persen merupakan produk yang dihasilkan dari masyarakat Indonesia, tenaga kerja Indonesia tetapi karena kemudian diasumsikan bahwa dan ditimbulkan isu bahwa itu adalah produk yang terafiliasi kepada Israel, sehingga dia mengalami penurunan kepercayaan publik terhadap produk tersebut. Nah, karena tidak clear akibat dari pemberitaan media gitu selalu menggunakan kata diduga dan lain sebagainya, maka ya itu bisa merugikan," katanya.
Ketua Umum Aprindo, Roy N Mandey mengatakan bahwa pemerintah harus hadir menangani masalah ini agar gerakan yang ada justru tak menimbulkan kompetisi yang tidak sehat. Dia mengatakan, jangan sampai produk yang tidak terafiliasi disudutkan menjadi produk yang diisukan mendukung Israel oleh kompetitor.
"Nah ini kan jadinya sesuatu yang nggak sehat di dalam persaingan usaha dan ekonomi kita," katanya.
