Bagaimana Membangun Wisata yang Ramah Masyarakat Adat

Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Mayarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah muncul sejak lama. Menurutnya masyarakat Suku Baduy tidak menolak untuk dikunjungi, namun membeludaknya jumlah wisatawan yang datang menjadi salah satu perhatian mereka.

“Dengan menaruh Baduy sebagai destinasi wisata di peta-peta, dengan menaruh program promosi pariwisata, sebetulnya ada program mobilisasi para wisatawan untuk ke berkunjung ke Baduy. Itu yang tidak mau sejak lama dari masyarakat adat Baduy,” ujar Abdon saat dihubungi DW Indonesia, Jumat 10 Juli 2020.

“Mereka tidak mau diposisikan sebagai destinasi wisata, tapi bukan berarti tidak boleh dikunjungi,” kata dia.

Tak hanya Suku Baduy, masyarakat adat lainnya yang wilayahnya dijadikan destinasi wisata disebut Abdon memiliki keresahan serupa. Mereka merasa kehidupan mereka dijadikan objek tontonan para wisatawan.

“Masyarakat adat itu intinya tetap mau menjaga, memelihara, merawat kehidupan adat sebagai tuntunan kehidupan. Dengan promosi atau program destinasi wisata sebenarnya berubah adat yang sebagai tuntunan menjadi adat yang sebagai tontonan,” tutur Abdon.

Penerima penghargaan di bidang kemanusiaan Ramon Magsaysay Award 2017 ini menyerukan agar pemerintah membuat kebijakan yang jelas terkait penyelenggaraan wisata di wilayah masyarakat adat. Pelaku wisata dinilai kerap ikut campur dalam kehidupan masyarakat adat demi kepentingan bisnis, padahal menurutnya masyarakat adatyang mempunyai wewenang mutlak saat wilayahnya dimasuki wisatawan.

“Kalau ada protokol dan kebijakan yang clear, sebenarnya potensinya (wisata) besar tapi tadi itu tetap tuan rumah yang memiliki aturan, tetap masyarakat adat, bukan pelaku wisata,” jelas Abdon.