Kurangi Sampah, Plastik Daur Ulang Akan Lebih Prioritas Digunakan
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Impor limbah sampah dan plastik scrap menjadi masalah yang besar di Indonesia akhir-akhir ini. Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saat ini tengah membangun roadmap agar Indonesia tidak lagi tergantung kepada impor itu ke depan.
"Kita harus optimalkan sampah yang ada dalam negeri. Saya kira masih banyak potensi-potensi sampah di dalam negeri yang sangat baik," ujar Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK, Ujang Solihin Sidik, saat webinar, baru-baru ini.
Langkah kedua yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan mengurangi kebutuhan virgin plastik, yaitu pelet yang diambil terbuat dari minyak bumi. Dia juga menuturkan, KLHK bersama dengan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LKPJ) saat ini sedang membangun kebijakan green procurement.
"Jadi ke depan, barang-barang yang memang hasil daur ulang akan mendapatkan label khusus bahwa ini akan menjadi prioritas di pengadaan barang dan jasa khususnya di pemerintahan. Saat ini yang sudah terpasang label prioritas di pengadaan barang pemerintah adalah kertas. Jadi, ke depannya kami akan prioritaskan produk plastik daur ulang," lanjut dia.
Pemerintah tengah mengupayakan proses pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan (green procurement). Untuk itu, pengadaan barang dan jasa yang makin meningkat ini, harus didorong agar memerhatikan aspek lingkungan.
Dasar hukumnya antara lain, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU ini disebutkan, pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan salah satu instrumen ekonomi lingkungan ekonomi insentif atau disinsentif. Aturan lain adalah Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Dengan keluarnya kebijakan mengenai green procurement ini nantinya, semua proses pengadaan pertimbangan lingkungan sebagai syarat utama, termasuk bagi rekanan.
Sejumlah alasan mengapa pengadaan barang dan jasa harus ramah lingkungan, antara lain untuk mengurangi dampak negatif lingkungan. Lalu, meningkatkan kepatuhan peraturan lingkungan, meminimalisasi sampah, mendukung konservasi sumber daya, dan efisiensi sumber daya alam seperti energi, air, maupun mineral.
Guna mendukung target pemerintah dalam mengurangi sampah, Direktur Sustainable Development Danone Indonesia, Karyanto Wibowo dalam kesempatan itu juga turut memperkenalkan gerakan #BijakBerplastik yang telah dijalankan sejak 2018 lalu.
Gerakan ini disebutkan Karyanto sebagai kontribusi pada pengembangan infrastruktur pengumpulan sampah, edukasi konsumen terkait pengelolaan sampah, dan inovasi kemasan produk.
Danone - Aqua sendiri juga menargetkan di tahun 2025 mendatang, dapat mengumpulkan lebih banyak plastik daripada yang digunakan. Juga mengedukasi hingga 100 juta konsumen, memastikan 100 persen kemasan dapat digunakan kembali, didaur ulang untuk dijadikan kompos, serta meningkatkan kandungan material daur ulang dalam botol menjadi 50 persen.
“Untuk mencapai target-target tersebut, saat ini kami telah melakukan berbagai inisiatif, di antaranya membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan, menyusun modul pembelajaran Sampahku Tanggung Jawabku untuk anak sekolah dasar dan buku cerita untuk taman kanak-kanak. Selain itu, kami juga terus melakukan riset dan uji coba untuk inovasi kemasan yang lebih ramah lingkungan," tutur Karyanto.
Sejak diluncurkan dua tahun lalu, saat ini Danone - Aqua telah mengumpulkan botol plastik bekas hingga 13.000 ton. Mereka juga mengedukasi lebih dari 18 juta konsumen untuk bijak dalam pola konsumsi sehari-hari dan pengelolaan sampah.
Masa Depan Alas Kaki, Lebih Berkelanjutan dan Tidak Mengorbankan Lingkungan
Porto Indonesia Sejahtera menjadi yang pertama di Asia menggunakan resin polietilen daur ulang pascakonsumen untuk alas kaki premium dan sandal jepit dari Dow.
