Pemerintah Korsel Beri Uang Bulanan Bagi Warga yang Punya Banyak Anak
- Pixabay
VIVA – Jika di Indonesia pemerintah gencar mengampanyekan program Keluarga Berencana dengan hanya dua anak, pemerintah Korea Selatan justru melakukan hal sebaliknya. Ya, pemerintah Korsel disebut menawarkan uang dan insentif bagi warganya, untuk memiliki lebih banyak anak.
Hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya program peningkatan penduduk yang dicanangkan pemerintah tidak berhasil. Seperti diketahui, tingkat kesuburan suatu negara dapat menyebabkan penurunan populasi yang signifikan dalam 10 tahun ke depan.
Pengamat juga menghubungkan krisis tersebut dengan beberapa faktor, termasuk biaya perawatan anak yang tinggi, tempat penitipan anak yang terbatas dan jam kerja yang panjang.
Selain itu, sebuah penelitian yang dilakukan oleh South Korea’s National Assembly pada tahun 2014 juga melaporkan bahwa Korsel bisa mengalami kepunahan alami pada tahun 2750 jika tingkat kesuburan negara itu tetap di angka 1,19 per wanita. Demikian dilansir dari Next Shark, Kamis, 20 Desember 2018.
Menurut sebuah laporan, tingkat kesuburan Korea Selatan telah jatuh ke tingkat terendah yakni 0,95 pada tahun ini. Angka ini jauh lebih rendah dari angka ideal 2,1, di mana angka tersebut dibutuhkan agar populasi tetap stabil.
Selama 13 tahun terakhir, pemerintah Korsel juga telah menghabiskan sekitar US$121 miliar (Rp1,753 triliun) sebagai upaya agar warganya mau memiliki banyak anak. Mereka juga telah memberikan subsidi tunai kepada orangtua yang memenuhi syarat. Tetapi strategi untuk meningkatkan jumlah anak yang dibesarkan per rumah tangga masih belum signifikan.
Oleh karena itu, mereka kini memulai sistem subsidi sekitar US$88 (Rp1,2 juta) per bulan untuk orangtua anak-anak di bawah 5 tahun pada bulan September. Mereka juga mengumumkan akan meningkatkan uang bulanan menjadi US$270 (Rp3,9 juta) dan memperluas subsidi mencakup 10 persen dari orang-orang terkaya di negara tersebut.
Sebagai insentif tambahan, orangtua dengan anak-anak di bawah usia 8 tahun akan diizinkan bekerja satu jam lebih sedikit dalam sehari, sehingga mereka dapat mengurus keluarga mereka lebih lama mulai akhir 2019. Selain itu, cuti bagi ayah yang anaknya baru lahir juga akan ditambah menjadi 10 hari, dari sebelumnya yang hanya 3 hari. (zho)
Surat Perintah Penangkapan Batal, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Bebas
Pengadilan Korea Selatan membatalkan surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan, pada Jumat, 7 Maret 2025.
